Lintas Kampus

Aksi Sorak Tuntut Kemerdekaan Papua

Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Solidaritas rakyat untuk demokrasi (Sorak) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) melakukan aksi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (19/12/2016). Aksi dilakukan sebagai bentuk suara rakyat Papua Barat yang ingin memisahkan diri dari NKRI, pun sebagai bentuk kecaman atas perlakuan TNI-RI yang dinilai seringkali melakukan pelanggaran HAM kepada rakyat Papua Barat. (SUAKA/Elya Rhafsanzani)

Sejumlah masa aksi yang tergabung dalam Solidaritas rakyat untuk demokrasi (Sorak) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP) melakukan aksi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (19/12/2016). Aksi dilakukan sebagai bentuk suara rakyat Papua Barat yang ingin memisahkan diri dari NKRI, pun sebagai bentuk kecaman atas perlakuan TNI-RI yang dinilai seringkali melakukan pelanggaran HAM kepada rakyat Papua Barat. (SUAKA / Elya Rhafsanzani)

SUAKAONLINE.COM,- Memperingati Trikora di Papua 19 Desember 1961 silam, Solidaritas rakyat untuk demokrasi (Sorak) menggelar aksi didepan halaman Gedung Sate, Kota Bandung . Aksi yang juga diikuti oleh Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) menuntut agar segera menghapus PT Freeport BP, LNG Tangguh, MNC dan segala bentuk kapitalisme yang terjadi di Papua, Senin (19/12/2016).

“Aksi kami ini adalah membantu Papua agar bebas dari kolonialisme, bukan persoalan rasialisme. Kami dari sorak ingin segera meminta pemerintah menetapkan demokrasi atau jika tidak biarkan Papua memerdekakan sendiri negaranya,” ujar Koordinator Sorak, Bara, Senin (19/12/2016).

Melalui aksi kebebasan untuk Papua itu, Sorak mendesak dan menuntut tiga hal kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pemerintah yaitu kebebasan untuk Papua agar segera dilakukan, tarik militer ( TNI- Polri) sebagai syarat damai dan segera tutup Freeport, BP, LNG Tangguh dan MNC lainnya yang merupakan dalang kejahatan kemanusiaan di atas tanah Papua.

Bara juga menjelaskan jika saat ini di Papua sudah terjadi krisis demokrasi, setiap waktunya terjadi pembunuhan dan kekerasan kepada masyarakat Papua yang dilakukan oleh pihak-pihak berkepentingan serta kaum kapitalisme.

“Aksi lanjutan pasti ada, tapi kami terus berkoordinasi dengan teman-teman lainnya dan memantau reaksi pemerintah atas hal ini. Sebenarnya persoalan ini sudah dibicarakan selalu oleh PBB dan pemerintah, namun belum ada sikap yang pasti dan tegas,” lanjut Bara.

Reporter : Elya Rhafsanzani

Baca juga:  Apa Kabar Mahasiswa UIN Bandung, Ormawa Mau Dibawa Kemana?

Redaktur : Hasna Salma 

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas