Lintas Kampus

Mogok Kerja, Sopir Angkot dan Taksi Lakukan Aksi

Sopir taksi dan angkot melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/3/2017). Peserta aksi menuntut pembubarkan angkutan transportasi berbasis online yang dianggap meresahkan dan mengakibatkan timbulnya konflik. (Harisul Amal/ Magang)

 SUAKAONLINE.COM – Ribuan sopir angkot dan taksi yang tergabung dalam Aliansi Moda Transportasi Umum Jawa Barat mogok kerja dan menggelar aksi di depan Gedung Sate Jalan Diponegoro, Bandung, Kamis (9/3/2017). Massa menuntut pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016 dan mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas (menertibkan) angkutan umum berbasis aplikasi online.

Menurut Koordinator aksi, Nanat Nazmul mengungkapkan jika saat ini sopir dan pengusaha angkutan umum berplat kuning, telah terpengaruhi kesejahteraan hidupnya, pendapatan sopir taksi dipangkas hingga 80%. Menurutnya, permasalahan ini timbul akibat kurangnya ketegasan dari pemerintah pusat dan daerah. Seharusnya pemerintah mempunyai peran penting dalam menyikapi dan mengatur permasalahan yang terjadi di sektor transportasi darat.

Nanat mengatakan munculnya angkutan umum berbasis aplikasi online dibeberapa negara seperti Brazil, Inggris, Jerman, Jepang, dan negara lainnya juga mendapatkan penolakan karena dinilai menimbulkan beberapa persoalan, di Indonesia kerap terjadi konflik horizontal. “Kehadirannya (angkutan umum berbasis aplikasi online) telah mengganggu kenyamanan para pengemudi angkutan umum,” ungkapnya.

Menurutnya pihak taksi uber dan grab belum mendaftarkan Pengujian Kendaraan Bermotor atau KIR pada Dishub. Sedangkan badan usaha harus memenuhi persyaratan salah satunya legalisasi. ”Sebenarnya pemerintah ini bisa menindak itu, lewat apa? Lewat Satpol PP.  Jika tidak terdaftar Sapol PP kerahkan,” terangnya. Namun, menurutnya pemerintah saat ini belum melakukan penindakan.

Ketua umum Kobanter Baru Jawa Barat, Dadang Hamdani berpendapat bahwa aksi tersebut merupakan tindak kegundahan dari awak transpotrasi umum yang ada di Jawa Barat terhadap angkutan umum berbasis online. Dirinya menyadari bahwa kebijakan Permenhub No. 32 tahun 2016 tersebut berasal dari pusat.

Baca juga:  Musti Digelar, Kunci Aula Hilang

Dadang berharap agar Gubernur Jawa Barat dapat menandatangani dua poin tuntutan massa aksi secara tertulis. Dirinya meminta agar Permenhub No. 32 tahun 2016 tersebut dicabut dan dikembalikan lagi kepada undang-undang No. 22 tahun 2009. Dirinya juga berharap agar DPR sebagai wakil rakyat dapat mendukung aspirasi masyarakatnya. “Kami (massa aksi) akan komitmen, apa yang menjadi aspirasi kami ini harus ada jalan keluar,” ungkapnya.

Aksi tersebut berujung dengan audiensi antara pihak massa aksi, Polda Jabar dan Dinas Perhubungan selama 30 menit di Gedung Sate.  Dalam audiensi tersebut, Dishub dan perwakilan massa aksi bersepakat untuk menindak tuntutan-tuntutan dari massa aksi.

 

Reporter : Edi Setio/ Magang

Redaktur : Dadan M. Ridwan

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas