Kampusiana

Pencairan Gaji Satpam Masih Dalam Proses

Satuan pengaman (Satpam ) dengan Mediator, Heru melakukan mediasi mengenai sisa gaji ditahun 2016 yang belum diterima, di depan Gedung Aljamiah UIN SGD Bandung, Rabu (15/3/2017). (Siti Elva/ Magang).

SUAKAONLINE.COM – Tuntutan mengenai pembayaran uang gaji Satuan pengaman (Satpam) UIN SGD Bandung, masih dalam proses. Sebelumnya, pihak PT Masadenta meminta surat perintah dari kampus terlebih dulu, guna mencairkan uang sisa gaji yang belum dibayarkan sejak bulan Januari hingga Desember 2016. Dengan jumlah RP 100.000 dikali dua belas bulan, dan diberikan kepada tujuh puluh lima personil satpam yang ada.

Menurut Kepala Bagian Umum, Fathujaman, surat tersebut sudah dilayangkan, Rabu (15/3/2017). Ia juga menyatakan bahwa, pihak PT Masadenta berkewajiban membayar tagihan tersebut kepada semua personil satpam. “Gaji yang diberikan berjumlah Rp 100.000. Dengan sistem pembayaran yang dilakukan setiap bulan, karena sudah jelas tertera dalam kontrak yang disepakati,” tuturnya, Rabu (15/2/2017).

Hal ini dilakukan karena uang tersebut tidak masuk ke bendahara UIN, melainkan melalui KPPN (Kantor Per Pendaharaan Negara),  baru kemudian masuk ke rekening perusahaan. Surat yang diajukan kepada pihak PT Masadenta sendiri, diberi waktu 3 hari setelah surat itu diterbitkan dan ditanda tangani.

Namun menurut salah satu personil satpam, Zulianto. “Kami menerima gaji realitanya yang di muat di MOU dengan nominal Rp 2.350.000, tapi yang diterima Rp 2.050.000. Untuk BPJS ada 2 yaitu ketenagakerjaan dan kesehatan, akan tetapi hanya sebagian anggota yang mendapatkan BPJS kesehatan dan itu tidak merata, gaji yang kami tuntut ditahun 2016 sebesar Rp 100.000 untuk di tahun 2017 tidak ada permasalahan,” ujarnya.

Mediator antara Satuan pengaman (Satpam) dengan perusahaan, Heru, menyampaikan bahwa. “PT Masadenta siap membayar uang sisa gaji yang belum, asalkan ada surat dari pihak UIN yang menjelaskan untuk segera melakukan pembayaran.

Baca juga:  Mengkritisi Penggusuran Lewat Cerita Dhemit

Ia juga menambahkan, dalam bahasa administrasi, surat itu tidak memiliki waktu dan tanggal. Akan tetapi, terdapat masa berlaku selama tiga hari setelah surat itu diterbitkan dan ditanda tangani. “Tunggu sampai 3 hari kalau pun tidak itu sudah menjadi urusan bapak sekalian karena mediasi sudah saya cabut,” pungkasnya.

 

Reporter : Siti Elva/ Magang

Redaktur : Hasna Salma

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas