Pendidikan dan Budaya

Melihat Kasus Kekerasan Pada Perempuan dari Perspektif Budaya

Ilustrasi : Riswan Taufik Masdiana/ Magang

 

SUAKAONLINE.COM – Banyak kasus kekerasan pada perempuan yang menguak ke permukaan. Kasus tersebut justru lebih sering terjadi pada keluarga atau pasangan yang memliki kedekatan personal. Kekerasan sendiri terbagi dua yakni verbal dan non verbal. Kekerasan verbal adalah kekerasan yang timbul akibat ucapan yang cenderung menyakiti, menghakimi, memojokkan, dan sebagainya. Sedangkan kekerasan non verbal adalah berupa tamparan, pukulan, penganiayaan, kekerasan seksual, psikis, serta ekonomi.

Menurut Dosen Fakultas Psikologi UIN SGD Bandung, Rika Rahmawati, penyebab terjadinya kekerasan adalah perbedaan fitrah. Fitrah tersebut di antaranya adalah pada fisik. Selain itu, perbedaan hormon juga menentukan kondisi psikologis dan mental. Perempuan yang memiliki hormon estrogen dan progesteron cenderung memiliki sifat lemah lembut. Sedangkan lelaki yang mempunyai hormon testosteron memiliki unsur kemaskulinan.

Kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) saja, tetapi juga pada ranah komunitas (di luar rumah tangga). Berdasarkan catatan tahunan yang dirilis pada 7 Maret 2016 oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, jenis kekerasan pada ranah komunitas mencapai 31% dari total kasus. Persentase 69% sebagai jenis kekerasan yang paling menonjol memang terjadi dalam KDRT dengan rincian kekerasan terhadap istri 60%, kekerasan dalam pacaran 24%, kekerasan terhadap anak perempuan 8% dan sisanya kekerasan oleh mantan suami, kekerasan mantan pacar, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga.

Untuk menyikapi hal itu, perlu dilakukan pengkajian terhadap fenomena tersebut melalui perspektif budaya Indonesia. Pengamat kebudayaan, Dadan Rusmana, menyatakan bahwa di daerah Sunda, umumnya Indonesia, peran seorang lelaki dalam rumah tangga sangat sentral. Yaitu sebagai kepala keluarga, penyedia sandang, pangan, papan, pendidikan, keamanan, dan sebagainya.

Baca juga:  Orientasi Praktik Keguruan 2017

Terkait pekerjaan, muncul anggapan umum bahwa seorang laki-laki yang bisa memberi nafkah lahir maupun batin pada istri dan anaknya adalah laki-laki yang bertanggungjawab, lalu muncul definisi bahwa seorang laki-laki memang memiliki kekuatan secara fisik dan mental.

Posisi perempuan dalam perspektif budaya cenderung dianggap lemah akibat dalam masyarakat tradisional perempuan tidak mencari nafkah. Ini mengakibatkan posisi yang dimiliki perempuan lemah di mata masyarakat. Hal tersebut terbawa ketika terjadi penyimpangan sosial. Seorang lelaki (suami) melakukan poligini, hal yang tabu di mata masyarakat tradisional, laki-laki tersebut hanya akan mendapat sanksi sosial berupa label ‘laki-laki yang tidak baik’. Tetapi jika perempuan yang melakukan, meskipun hanya mencuri, cap buruk yang diberikan masyarakat sangat berat. Ini terjadi akibat nilai moral yang memang sudah mengakar di masyarakat.

Menyangkut pendidikan, lanjut Dadan, banyak kasus yang justru menunjukkan fenomena bergesernya norma sosial. Budaya yang kini mulai terkikis adalah makan bersama yang dijadikan oleh para orangtua sebagai kegiatan transfer pengalaman, etika, pendidikan, dan solusi atas sebuah permasalahan. Hal itu dapat menjadi pintu gerbang mencairnya hubungan antara suami dan istri serta ayah dan anak. Ini dapat meminimalisir kesalahpahaman yang seringkali menjadi biang keladi terjadinya kasus kekerasan, utamanya pada perempuan dan anak.

Sebagai refleksi hari perempuan internasional, Kepala Pusat Studi Gender dan Anak (PGSA) UIN SGD Bandung, Akmaliyah, menuturkan setidaknya ada beberapa solusi untuk mencegah terjadinya kekerasan pada perempuan. Menurutnya, penanaman nilai-nilai agama harus terus ditingkatkan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal ini dapat menumbuhkan kesadaran bahwa aktivitas apapun yang dilakukan akan selalu diketahui Allah. Selain itu baik lelaki maupun perempuan tidak dianjurkan menunjukkan sikap yang sekiranya dapat mengundang marabahaya.

Baca juga:  Bela Al - Aqsha, Masa Aksi Gelar Long March

Akmaliyah menambahkan jika peran pemerintah juga sangat penting, yaitu dengan melakukan pengamanan di kawasan yang berpotensi menjadi tempat terjadinya kekerasan. Selain itu, media massa juga senantiasa tidak memojokan korban karena dapat menghancurkan sisi psikologisnya.

 

Reporter: Akhmad Jauhari/Magang

Redaktur: Dadan M. Ridwan

1 Comment

1 Comment

  1. Ibnu

    29 Maret 2017 at 08:54

    Beritanya mantap, !!!!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas