Lintas Kampus

Aksi Memperingati 50 Tahun Freeport di Papua

Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WEST PAPUA) melakukan aksi sebagai bentuk penolakan atas kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport di depan Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Kamis (7/4/2017). (Harisul/ Magang)

 

SUAKAONLINE.COM – Puluhan massa dari Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WEST PAPUA) melakukan aksi bersama memperingati 50 tahun PT. Freeport Indonesia menjarah tanah Papua di depan Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, Jumat (7/4/2017).

Dalam aksinya, mereka menolak kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Freeport yang terjadi pada 10 Februari lalu yang menghasilkan kesepakatan berupa diterbitkannya Izin Usaha Pertambangan Khusus Sementara (IUPKS) yang mempermudah bagi Freeport untuk melakukan eksport konsentrat. Selain itu mereka melakukan perundingan selama 6 bulan kedepan mengenai pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), dan disvestasi saham hingga 51%.

Koordinator Aksi, Nanang Kosim (22) mengatakan jika kesepakatan yang terjadi pada 10 februari kemarin, sama seperti 50 tahun yang lalu. Yaitu masyarakat adat dan Papua Barat sama sekali tidak dilibatkan.

Nanang menambahkan, kesepakatan ini sudah terjadi beberapa kali. yang pertama terjadi pada 1967 yang ditandatangi oleh Soeharto, kemudian diperbarui pada 1991, hingga terakhir proses perundingan terjadi 10 februari lalu.

“Selama kisruh perubahan status kontrak ini, di Timika sudah terjadi banyak insiden pembunuhan, diantaranya pembunuhan aktivis pendidikan dan kesehatan, Luther Mughal,” ungkapnya.

Senada dengan Nanang, salah satu peserta aksi, Yoga (28), mewakili massa aksi menyuarakan tiga sikap politiknya terhadap pemerintah Indonesia sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua.

Pertama, berikan kebebasan dan hak untuk menentukan nasib sendiri bagi rakyat papua. Kedua, meminta pemerintah menutup dan menghentikan aktivitas eksploitasi semua perusahaan milik asing di Papua. Ketiga, meminta pemerintah menarik militer Indonesia (TNI dan Polri) dari seluruh tanah Papua untuk menghentikan segala bentuk kejahatan kemanusiaan terhadap rakyat Papua.

Baca juga:  Zulfa Hendri: Peluang UIN Bandung dalam Financial Market

Reporter : Harisul/ Magang

Redaktur : Dadan M. Ridwan

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas