Kampusiana

Aliansi Mahasiswa Gelar Aksi Tuntut Transparansi PBAK 2017

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UIN SGD Bandung padati halaman Gedung Rektorat, Jumat (25/8/2017). Mereka menuntut transparansi PBAK 2017 yang dirasa menyalahi SK Dirjen. (Rafi Fachmi/ Suaka)

 

SUAKAONLINE.COM – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa UIN SGD Bandung melakukan aksi tuntut transparansi PBAK 2017. Aksi bermula di depan Fakultas Ushuludin yang bermuara di depan gedung rektorat UIN SGD Bandung pada Jum’at, (25/8/2017).  Aksi ini diikuti oleh semua elemen mahasiswa, baik mahasiswa lama maupun mahasiswa baru, juga dihadiri oleh pimpinan-pimpinan Ormawa dan organ ekstra.

PBAK 2017 yang diduga banyak keganjalan baik dalam prosesnya maupun pelaksanaannya ini menjadi latar belakang dilaksanakannya aksi tersebut. Adapun tuntutannya ialah meminta transparansi PBAK 2017, permintaan maaf Warek III, Warek III turun dari jabatannya, hapuskan jam malam, hentikan keterlibatan polisi dan atau TNI dalam kepanitian PBAK 2017.

Konsolidator dari Rumah Diskusi, Iqbal Moch Rabbani mengatakkan bahwa aksi yang dilakukan tidak akan selesai pada hari ini saja, namun dirinya  akan mengawal PBAK 2017 sampai Laporan Pertanggung Jawaban PBAK 2017. Namun secara garis besar menuntut transparasi PBAK 2017. “Tansparansi disini ada tiga tahap yaitu transparansi tata konsep, tata administrasi dan keuangan,” ujarnya.

Aksi masih berlangsung sampai hari mulai gelap, massa aksi pantang menyerah menunggu Warek III yang baru datang usai maghrib. Hingga akhirnya Warek III, Muhtar Sholihin menemui massa aksi. Ia mengakui banyak kesalahan dalam pelaksanaan PBAK, karena menurutnya permasalahannya adalah Sema-U dan Dema-U belum terbentuk. Sementara PBAK yang merupakan hajat mahasiswa ini harus terlaksana sehingga birokrasi berusaha untuk menggelar PBAK agar sesuai dengan SK Dirjen. “Saya tidak memutuskan segala hal sendiri, urusannya saya bawa juga dalam Rapim, dan pada tanggal 16 Agustus juga dilaksanakan rapat panitia PBAK dengan segala konsep demokrasi, termasuk melakukan voting,” ungkapnya.

Baca juga:  Parkir Liar di Sekitar Kampus UIN Bandung

Muhtar juga berterimakasih kepada massa aksi atas kritik yang telah dilakukan melalui aksi. Namun ia merasa prihatin dengan cara seperti ini, karena menurutnya setelah PBAK akan dilaksanakan evaluasi bersama.“Jika sekarang banyak kesalahan dan anda ingin perubahan, silahkan saya tunggu konsepannya secara tertulis, mau versi PMII, HMI, GMNI, dll. silahkan, nanti kita evaluasi dan inventarisasi agar PBAK yang akan datang bisa lebih baik lagi,” tambahnya.

Menanggapi pernyataan Muhtar, ketua Dewan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Ridwan Khairil, merasakan ada kejanggalan. Menurutnya kalaupun Sema-U dan Dema-U belum terbentuk, dirinya bersama kawan DEMA-F yang lain siap untuk dilibatkan dalam kepanitiaan.

Ketua Umum HMI tahun 2016-2017 Kabupaten Bandung, Muhammad Bambang mengamini pernyataan Ridwan bahwa Dema-F bisa menjalankan fungsi eksekutifnya, Sema-F juga bisa berembuk dengan Dema-F untuk menjalankan fungsi legislatifnya. Selain itu Bambang juga menyampaikan keinginannya yang mewakili kawan massa aksi supaya tuntutan yang diajukan segera di tandatangani, agar PBAK yang akan datang tidak melanggar SK Dirjen.

“Bagi kami pembentukan kepanitiaan tanggal 16 itu sudah melanggar SK Dirjen, karena tidak mungkin dari tanggal 16 ke tanggal 23 itu hanya berjarak 8 hari, kaos PBAK sudah dibikin, artinya sebelum tanggal 16, kerja-kerja kepanitiaan itu sudah dilakukan, ini yang kami kira melanggar prinsip yang kami sebut SK Dirjen tadi, kami Front Advokasi Kampus beserta elemen mhasiswa lainnnya meminta tuntutan itu di tanda tangani agar tidak terjadi lagi penyelewengan, jika tidak berkenan, kami akan membawa perkara ini ke PTUN di Jakarta,” ungkapnya.

Melihat peristiwa ini, mahasiswa baru Jurusan Tasawuf Psikoterapi, Marwan merasa kaget. Karena memang ini kali pertama ia melihat dan merasakan langsung sebagai massa aksi. Namun ia mengambil pelajaran dalam hal ini, bahwa ini sebagai gambaran mahasiswa itu harus kritis.

Baca juga:  Latar Belakang Ditetapkannya Hari Pahlawan

 

Reporter : Nuraeni

Redaktur : Dadan M. Ridwan

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas