Kolom

Dibalik Wajibnya Registrasi Ulang Kartu Seluler

 

Dok. Net

Oleh : Ismail Abdurrahman Azizi

Sekitar beberapa minggu yang lalu pemerintah mengumumkan kepada masyarakat untuk registrasi ulang kartu seluler prabayar, terhitung mulai dari 31 Oktober 2017 hingga 28 Februari 2017. Pada tahun-tahun sebelumnya masyarakat juga sudah diminta untuk melakukan registrasi sebelum mengaktifkan nomor seluler. Inisiatif ini sudah dimulai sejak 2005. Namun saat itu, tidak disertai dengan proses validasi, sehingga masih mungkin dilakukan manipulasi data. Tujuan registrasi pun menjadi tak valid. Hal tersebut menimbulkan pro dan kontra. Bahkan ada yang beraanggapan, bahwa kebijakan kewajiban registrasi ulang tersebut bisa dibilang belum terlalu matang jika berbicara tentang regulasi yang menopangnya.

Keputusan ini berdasarkan Peraturan Menkominfo No 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menkominfo No. 12 Tahun 2016 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi. Secara teknis pemerintah meminta masyarakat mengirimkan data pribadi asli ke operator. Data itu meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK). Akan tetapi ada konsekuensi, sehingga kartu seluler prabayar yang kita miliki itu diblokir, jika tidak registrasi ulang pada tenggat waktu yang telah ditentukan.

Sekilas mungkin kebijakan ini sedikit merepotkan, tapi apakah benar anggapan NIK dan KK itu tidak terlalu penting? Justu itu merupakan hal yang pribadi. Dikhawatirkan dengan adanya registrasi ulang kartu prabayar yang divalidasi dengan NIK, semua data pribadi dapat diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Ada tiga hal yang mungkin menjadi perhatian pemerintah. Pertama atas dasar maraknya kejahatan dunia yang sifatnya anonim membuat pemerintah kewalahan menanganinya, lalu banyaknya penyalahguaan kartu seluler prabayar ini dianggap mengganggu dan meresahkan, yang paling populer pesan singkat ‘mama minta pulsa’ hingga ancaman-ancaman yang sifatnya personal. Ketiga yaitu demi terwujudnya kartu identitas tunggal nasional, nantinya hal tersebut akan digunakan untuk kepetingan masyarakat, misalnya dari mulai transaksional dengan nomor seluler hingga penerimaan bantuan pemerintah yang dianggap akan langsung tepat sasaran.

Baca juga:  Kuliah Umum Hindu bersama Religious Studies

Akan tetapi kebijakan tersebut menimbulkan beberapa perdebatan. Misalkan tentang jaminan perlindungan data pribadi jika privasi kita terancam. Terus undang-undang yang mengaturnya apakah sudah ideal dan beberapa celah-celah yang berpotensi merugikan pengguna kartu seluler?

Misalnya Ketika membeli kartu perdana kita registrasinya dengan operator (seluler). Data yang dimiliki justru berpotensi akan dipakai tanpa sepengetahuan kita. Contoh lainnya yaitu dalam pemanfaatan teknologi geo-location yang mempermudah operator mengirim pesan pada nomor-nomor yang ada di lingkup daerah tertentu. Ketika kita berjalan-jalan ke mal, ada pesan singkat tawaran diskon, bahkan tidak ada sangkut pautnya dengan nomor seluler yang kita miliki.

Beberapa waktu yang lalu Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara menampik anggapan-anggapan berpotensi bocornya data pribadi. Ia menjamin data kependudukan dari semua pemilik kartu seluler, yang melakukan proses registrasi ulang tidak akan bocor. Rudiantara mengklaim data pasti terjaga kerahasiaannya. Menurutnya, kekhawatiran bahwa data-data itu akan bocor terlalu berlebihan, sebab sudah ada Peraturan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang menjamin kerahasiaan data.

 

Akan tetapi belumlah cukup jika pemerintah menjawab itu bisa ditangani dengan Peraturan menteri Kominfo (Permen Kominfo) nomor 20 tahun 2016 tentang data pribadi dalam sistem elektronik, kuranglah kuat, karena masalah perlindungan data pribadi itu tak cukup jika hanya diwadahi oleh aturan setara Peraturan Mentri (Permen), melainkan harus sampai jadi Undang-Undang.

Celah Persoalan lain yang juga dibawa aturan tentang registrasi kartu seluler itu adalah ketentuan menyertakan nama ibu kandung sebagai data validasi. Dalam aturan Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2017 itu, pemerintah masih menyertakan redaksi “Nama Ibu Kandung atau Nomor Kartu Keluarga” dalam contoh surat pernyataan di lembar terakhir.

Baca juga:  Menanggulangi Hoax Dengan Jurnalisme Data

Hal tersebut justru harus segera diluruskan, karena akan menjadi ambigu di sebagian kalangan operator. Hal itu menjadi bahaya, karena dalam data perbankan, nama ibu kandung digunakan jadi tingkat akhir keamanan data nasabah. Orang kemungkinan bisa dibobol ketika diketahui nama ibu kandungnya. Permenkominfo Nomor 14 Tahun 2017 sendiri adalah turunan dari Permenkominfo Nomor 12 Tahun 2016, yang memang sempat mewajibkan kolom nama ibu kandung untuk diisi ketika registrasi.

Sejumlah lembaga, terutama perusahaan perbankan, memang bisa menyerap data kependudukan lengkap pengguna jasanya hanya berbekal informasi NIK. Namun kita tahu, Rudiantara menjamin sistem registrasi ulang kartu seluler tidak akan menyerap data seperti itu. Ia bersikukuh kalau Peraturan Menkominfo Nomor 20 Tahun 2016 menjamin hal itu.

Pada akhirnya mau tidak mau, ini merupakan sebuah kewajiban bagi masyarakat, tentunya bagi elemen pengguna kartu seluler di Indonesia. Kita tentunya tidak mau berharap buruk, bagus jika nantinya ini menjadi identitas tunggal nasional dan mengurangi tingkat kejahatan secara drastis. Tapi harapan untuk selalu aman akan data pribadi yang kita miliki adalah hal utama dan pemerintah tidak menjadi lebih posesif akan hadirnya kebijakan ini.

Karena dalam Teori  Diffusion of Innovations yang dikembangkan Everett M Rogers (2007), komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah cukup baik memberi tenggat waktu dan memberikan pemahaman yang baik melalui berbagai saluran di media, walaupun masih ada redaksi yang ambigu, terutama dalam pencantuman nama ibu kandung. Bagaimanapun juga akan lebih baik jika pemahaman yang dilakukan oleh pemerintah kepada operator dan masyarakat, baik dari sosialisasi regulasi dan teknisnya bisa serentak sama.

 

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas