Kampusiana

Wawancara Eksklusif Bersama Ketua Sema-U 2017

Dok. Pribadi

 

Kampus Hijau kini memiliki kembali pemimpin strata Universitas, walau baru terbentuk lembaga Legislatif namun lembaga Eksekutif rencananya akan segera terbentuk. Lantas dengan belum adanya Dewan Mahasiswa Universitas, Senat Mahasiswa Universitas yang baru terbentuk pun menjadi sorotan publik terkait aturan – aturan di ranah kampus yang nantinya akan diperbaharui, berangkat dari hal tersebut, Suaka menemui Ketua Senat Mahasiswa Universitas, Acep Jamaludin dan menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan Senat Mahasiswa Universitas.

  • Apa saja Agenda Sema-U ?

Sebenarnya agenda sudah dibentuk. Karena bentuknya program legislatif mahasiswa (prolegma). Yang pertama berbicara tentang hukum administrasi di UIN. Yakni hubungan antara birokrasi dengan mahasiswa, kemudian hubungan antara mahasiswa dengan pihak luar, ataupun pihak-pihak lembaga terkait yang ada di Indonesia yang berbicara administrasi tingkat jurusan, fakultas atau universitas.

Yang kedua hukum tata negara (HTN) lebih kepada lembaga yang seperti Dema-U. Sistemnya sudah dibuat namun belum disahkan (belum diketuk palu) secara real bahasannya baru sampai RUU. Adapun agenda sema-u untuk saat ini; Kemarin sudah diadakan evaluasi 3 tahun Jokowi – JK di DPR dalam bentuk fotografi, kemudian kuliah umum bersama POLDA JABAR, kita juga akan mengadakan studi banding bersama UIN Jogja dan berangkatnya besok (Selasa, 7/11),

Lalu Sema-U Juga akan mengadakan sidang kembali untuk membahas beberapa agenda, termasuk didalamnya Dema-U. Untuk tahun ini hanya itu yang sudah diagendakan oleh kita, untuk tahun depan itu masih rancangan, belum ditetapkan.

  • Sema-U sudah berjalan hampir satu semester, lalu sudah sejauh mana pembicaraan pembentukan Dema-U ?

Dema-U juga masuk dalam agenda Sema-U dan dalam pembentukan suatu lembaga dilihat 3 aspek; Sosiologis, Historis, Yuridis.

Ketika aspek Sosiologis dilihat pada kondisi mahasiswa (ini sedang apa? Lalu kebutuhannya apa? Dan kepentingan mahasiswa dengan khalayak itu apa?)

Kedua Historis, sejarah Dema-U ataupun lembaga dari awal UIN terbentuk sampai saat ini itu kaya gimana, kita cek dari sistemnya, pemilihannya dan sebagainya

Lalu dari Yuridis, yaitu hukum yang ada saat ini, dari tahun 2013 dan 2016. Kita tidak akan meniadakan 2013, tapi akan menyatukan antara 2013 dengan 2016 menjadi POKI baru. Karena tidak memungkinkan semuanya dirubah real, karena tidak semua mahasiswa UIN paham. Kalo didorong untuk perubahan secara semuanya itu bahaya juga.

  • Kapan target pembentukan Dema-U?
Baca juga:  Kuliah Umum Hindu bersama Religious Studies

Telah rapat dan kordinasi dengan pihak-pihak fakultas dan jurusan, kita targetkan minimal semester ini, akhir November atau awal Desember. Tapi deadline yang harus sudah kita lakukan itu Februari. Karena dibarengi dengan beberapa UKM juga. Misalnya ada yang mengajukan juga seperti Robotika dan PMI, mereka ingin sah juga di UIN. Jadi kita akan dibarengi oleh beberapa UKM.

  • Untuk pengesahan UKM harus ada tanda tangan 50%+1 dari setiap UKM ?

Sema-U punya delegasi untuk UKM. Permasalahan UKM-UKK bukan saya yang urus tapi saya kasih ke delegasi UKM tersebut. Silahkan urus, apapun mekanismenya silahkan. Saya hanya menerima kebijakan dari komisi ini. Karena kan ada komisinya yang khusus mengawasi UKM-UKK, untuk pengesahan ataupun tersendatnya anggaran dan sebagainya.

Pihak Birokrasi tidak mengakui aturan tersebut (tanda tangan 50%+1), malah disuruh pake tanda tangan saya saja, karena katanya tanda tangan saya saja itu sudah kuat untuk mengadakan adanya UKM ini. Namun saya tidak bisa semena-mena untuk membuat sebuah kebijakan apalagi tanda tangan seenaknya. Aturan tersebut pada akhirnya akan saya terbitkan pada senat. Aturan tersebut akan disosialisasikan lagi. Jadi nanti akan ada kegiatan sosialisasi tiap UKM.

  • Dema-U sudah dalam rancangan, bagaimana dengan GBPK nya sendiri ?

GBPK (Garis Besar Program Kerja) Sema sebenarnya sudah ada dan kemungkinan GBPK Dema tidak akan jauh berbeda dari Sema, hanya berbeda di ranah  fungsi dari lembaga itu.

Posisi GBPK Dema-U yang pertama akan berbicara mengenai arahan program, yang kedua tujuan lembaga, yang ketiga fungsi lembaga, yang keempat berbicara administrasinya, secara umum GBPK akan membahas tentang itu.

Didalamnya jelas yang jadi intinya saat ini sistem UIN akan dibentuk seperti parlemen. Jadi posisi parlemen itu akan dibagi kekuasaan atas legislative dan eksekutif. Hanya saja hukum atau undang-undang atau bentuk daripada aturan itu hanya senat. Dema-U pada akhirnya mengikuti senat.  Bukan berarti struktur diatas tetapi dibagi kekuasaan. Namun nanti dema tidak bisa bergerak diranah instruksi yang berbicara tentang kebijakan, jadi harus dari senat dulu. Itu sudah disahkan bahwa kuasi parlemen. Secara structural sejajar dalam tugasnya harus berkoordinasi dengan senat. Apalagi kalau berbicara masalah kebijakan dema itu sendiri. Kalau berbicara program pun butuh tanda tangan dari senat.

  • Mekanisme pembentukan Dema-U terjadi melalui musyawarah ataupun pemilu raya, otomatis harus ada KPU terlebih dahulu, pembentukan KPU nya sendiri itu seperti apa ?
Baca juga:  Rusunawa Rancacili Masih dalam Proses

Pembentukan KPU itu rancangan juga, rancangan kita terkait pembentukan KPU itu pertama lewat senat fakultas, pendaftaran dan persyaratan nya seperti biasa, yang paling penting adalah mahasiswa aktif, real didelegasikan oleh fakultasnya, itu mekanisme pemilihannya. Nanti digojlok lagi oleh Sema-U perihal jumlah orangnya. Setiap fakultas akan dibebaskan mengirim berapapun delegasinya. Di Sema-U akan dilihat siapa yang kompeten dan real (dia benar-benar ingin memajukan dan membentuk  Dema atau lembaga yang lebih baik)

Penetapan KPU tetap oleh Sema-U, lewat persidangan, dan persidangan itu tidak diberikan ke KPU tapi tetap oleh Sema-U, masalah pimpinan juga oleh Sema-U, nanti akan ada ajuan siapa yang menjadi pimpinan. Misal ada 8 calon, nah 8 calon tersebut akan diverifikasi oleh sema-u untuk menjadi pimpinan.

  • Kendala terbentuknya Dema – U ?

Kendala terbentuknya Dema-U itu stabilitas fakultas, banyak organisasi internal fakultas ataupun jurusan yang berganti kepengurusan dan beberapa mahasiswa yang fokus pada hal lain. Jadi kita melihat kendalanya tetap di internal, seperti mahasiswa sendiri. Kalo pihak birokrasi tidak terlalu masalah untuk saat ini. Karena kalau masalahnya di internal lagi (mahasiswa) saya gak mau ngadain musyawarah kalo ujungnya chaos lagi, saya ingin yang aman dan damai saja.

  • Kalo berbicara internal, Fakultas Dakwah tidak memiliki Sema-F, apa menjadi rumusan dan kendala Sema-U ?

Kemarin saya dipanggil oleh Dekan Fakultas Dakwah, dia meminta saya untuk membereskan masalah di Fakultas Dakwah. Kalau mau dibereskan berarti gausah pemilu raya, tapi bentuknya delegasi. saya akan buka forum HMJ-HMJ Dema-F. nanti yang akan menjadi Sema-f adalah orang-orang yang dipercaya oleh fakultas dakwah, biar ga buang-buang uang juga, dan untuk pelaksanaan nya nanti mungkin setelah 10 november, karena kita masih ada urusan lain.

  • Pembentukan POKI baru (Penggabungan 2013 dan 2016) caranya seperti apa ?
Baca juga:  Menanggulangi Hoax Dengan Jurnalisme Data

Kita akan membentuk MPM (Majelis Permusyawaratan Mahasiswa), kebetulan kita sudah membuat beberapa keputusan. MPM ini bukan bentuk lembaga tetapi persidangan. Di persidangan itu kita melibatkan senat fakultas dan universitas untuk membahas pergantian dan melakukan penggabungan itu. Nanti prosesnya sosialisasi. Menggabungkan setiap senat-senat dari fakultas.

  • Dengan adanya rencana Penggabungan POKI 2013 dan 2016, mekanisme pemilihan Dema-U akan seperti apa jadinya ?

Penggabungan Poki 2013 dan 2016 menjadi perdebatan antara saya dengan birokrasi. Kalau dari mahasiswa, individu dan teman-teman menginginkan pemilu raya. Tapi birokrasi tidak menginginkan. Alasannya tidak efektif dan Jumlah mahasiswa nggk bakal sama (buang-buang anggaran)

Intinya birokrasi menganggap pemilu raya itu nggak efektif, dari segi dana apalagi. Masih belum diputuskan, dan masih jadi perdebatan. Kalau naskah sudah ada, sudah dikasih ke Wakil Rektor III, Muchtar Solihin untuk dipercaya soal pemilu raya.

  • Kalau jadinya musyawarah gimana ?

Untuk Dema-U kalau nanti bentuknya musyawarah berarti nanti delegasi, tapi belum disahkan terkait jumlah orang yang akan didelegasikan. Nanti strukturnya dipilih lewat fakultas termasuk jumlahnya. Untuk pengurus dema dibutuhkan kurang lebih 50 orang. Karena eksekutif jadi harus banyak.

  • Hingga saat ini Sema-U masih belum ada delegasi dari Fakultas Ushuluddin, bagaimana tindaklanjutnya?

Kemarin sudah dibahas dan kita menawarkan kembali kepada Ushuluddin untuk mengirimkan delegasi, asalkan ada pemilihan kembali. Posisi saat ini 19 orang dulu untuk masuk ke struktur, dan dari pihak rektorat menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kita.

 

Reporter : Muhamad Emiriza

Redaktur : Dadan M. Ridwan

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas