Kampusiana

MPM Hasilkan Konstitusi Keluarga Mahasiswa UIN Bandung

Dok. Suaka

 

SUAKAONLINE.COM- Senat Mahasiswa (Sema) UIN SGD Bandung adakan Musyawarah Perwakilan Mahasiswa (MPM) tahapan kedua yaitu perumusan. Tahap perumusan MPM telah dilaksanakan selama dua hari yaitu dari Senin (26/3/2018) sampai Selasa (27/3/2018) Ketua Sema U, Acep Jamaludin mengungkapkan, pada tahap ini pembahasannya adalah mengenai draft hukum.

Pada tahap akhir MPM, dilakukan sidang paripurna yang menghasilkan Konstitusi Keluarga Mahasiswa UIN Bandung. Acep mengatakan bahwa saat ini secara kedudukan, konstitusi tersebut adalah peraturan mahasiswa paling tinggi di UIN SGD Bandung.

“Konstitusi ini mengatur segala kerja atau pun pelaksanaan program-program yang dilaksanakan oleh intra kampus atau pun mahasiswa, intinya itu,” katanya saat ditemui Suaka selepas sidang paripurna MPM di Kantin Kopma, Selasa (27/3/2018).

Ia menambahkan bahwa dalam MPM hanya ada satu fungsi, yaitu mengubah konstitusi tertinggi di tingkat universitas. Nanti perubahan tersebut dilakukan selama empat tahun sekali. “Maka setelah kepengurusan saya berarti tahun 2022 baru bisa diganti,” ungkapnya.

Sebelumnya Sema UIN SGD Bandung mengadakan pembukaan MPM pada Rabu (21/2/2018). Dalam pembukaan MPM yang dilaksanakan pada lalu adalah forum penyampaian aspirasi dari mahasiswa, khususnya organisasi mahasiswa (Ormawa) di tingkat jurusan, fakultas, dan UKM/UKK.

Perbedaan POKI dengan Konstitusi

Selanjutnya Mahasiswa Jurusan Sosiologi angkatan 2014 tersebut menjelaskan perbedaan Pedoman Organisasi Kemahasiswaan Intra (POKI) dengan Konstitusi. Menurutnya, POKI adalah pedoman  dan hanya mengatur mengenai Ormawa saja, UKM/UKK, Sema-F, Dema-F, Sema-U, Dema-U, dan HMJ. Namun konstitusi sudah pada tahap mengikat dan mengatur secara rinci, mengatur hak dan kewajiban mahasiswa, dan secara umumnya.

Dia menambahkan, perbedaannya ada dalam administrasi, dan sistem kelembagaan. Termasuk membicarakan mengenai hukum tatanan kelembagaan. “Bagaimana lembaga terkait merumuskan aturan main, termasuk Muskom, permasalahan Dema-U, Sema-F, itu kan gak ada di Poki. Nah kita menambahkan, tapi nomenklatur masih tetap ada yang sama,” paparnya.

Baca juga:  Tanggapi Video Pemukulan, Ratusan Ojol Sambangi Pangkalan Ojek Cipadung

Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal (Dirjen) 2016 Sepakat Tidak Digunakan

Acep menanggapi bahwa Sema-U bersama organisasi intra kampus berhak merumuskan konstitusi baru yang khusus digunakan untuk internal UIN SGD Bandung dan nantinya akan disesuaikan dengan ketentuan yang ada. SK Dirjen 2016 merupakan bentuk generalis yang digunakan untuk seluruh PTAI dan PTAIN di Indonesia.

“Kami mengambil referensi dari SK Dirjen 2016 tersebut sebagian, seperti sanksi organisasi, di POKI gak ada, di SK Dirjen lain gak ada, tapi di SK Dirjen 2016 ada, nah kami ambil referensi dari sana,” ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa ada poin-poin yang tidak disepakati dalam SK DIrjen 2016.

Acep juga mengatakan, dalam forum MPM semuanya sudah sepakat untuk menggunakan konstitusi tersebut dan ia berharap agar birokrasi menyepakati adanya konstitusi tersebut. “Tadi juga kan ada bukti, temen-temen di fakultas terus mereka menuangkan ke berita acara tandatangan dan cap lembaga mereka. Bahwa mereka menyepakati adanya konstitusi ini,” tuturnya. “Kita tinggal minta restu lah dari sang birokrasi agar kami bisa menerbitkan dan mensosialisasikan produk hukum ini.”

Sosialisasi Konstitusi Seminggu Setelah MPM

Acep Jamaludin mengungkapkan, pada Rabu (28/3/2018) ia akan mengajukan konstitusi yang baru tersebut kepada pihak birokrasi agar disepakati hingga akhirnya menjadi SK rektor. Dirinya menargetkan bahwa sosialisasi tersebut dilakukan seminggu setelah MPM berakhir.

Acep menambahkan, meskipun konstitusi itu sepakat semua, namun belum tentu dari pihak kampus sepakat. “Mereka pasti mengkaji poin per poin dan kemungkinan akan ada tambahan atau pengurangan. Dan kita pun harus mempresentasikan kepada birokrasi tentang aturan-aturan ini. Hanya akan membutuhkan waktu sekitar satu minggu,” paparnya.

Selanjutnya perihal waktu sosialisasi,  ia belum bisa memastikan kapan tepatnya, karena harus menunggu SK dari rektor terlebih dahulu. Dalam tahapan sosialisasi akan mengundang keseluruhan dari tingkat jurusan, lalu akan membagikan file yang akan dibantu oleh Sema F untuk tingkat fakultas dan jurusan.

Baca juga:  Geramnya Melihat Polisi yang Suka Main Pukul

 

Reporter: Puji Fauziah

Redaktur: Elsa Yulandri

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas