Hukum dan Kriminal

Perampasan Ruang Hidup di Rezim Pembangunan

(Dok.Suaka)

SUAKAONLINE.COM – Pembangunan sedang gencar-gencarnya dilaksanakan di berbagai daerah, baik perkotaan maupun perdesaan. Sayangnya, prespektif pembangunan yang berlangsung tidak berpihak pada warga karena hanya bertujuan untuk mengeruk dan memanfaatkan sumber daya lahan.

“Esensi pembangunan ini umumnya perebutan dan perampasan ruang hidup,” ucap Aktivis Lingkungan, Herry Sutresna dalam diskusi “Ketidakadilan Kota” yang diinisiasi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, Rabu (28/03/2018). Selain Herry, diskusi yang diselenggerakan di kantor LBH Bandung ini juga dipantik oleh Aliansi Rakyat Anti Penggusuran (ARAP), Linggo.

Herry memaparkan, pembangunan yang gencar ini dipantik oleh kebijakan Presiden, Joko Widodo yang termaktub dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) demi terwujudnya kepenting umum.

Namun, kepentingan umum ini hanya dirasakan oleh segelintir pihak elit dan komoditas tertentu, sedangkan bagi warga yang terdampak pembangunan tak mendapatkan apa-apa selain perampasan ruang hidup. “Perampasan ruang hidup ini mencangkup air, tanah, rumah dan jalur masuk suatu wilayah,” papar Herry.

Herry yang akrab disapa Ucok pun beranggapan bahwa pemerintah yang merampas dan merebut ruang hidup warga atas nama pembangunan hanya menilai ruang hidup sebagai aset, bukan sebagai ruang di mana sesseorang bertahan hidup, bekerja mencari nafkah dan beraktivitas.

“Ini menimpa warga Tamansari, mereka yang mulanya memiliki sepetak tanah, kemudian dirampas dan direlokasi ke rumah susun dan harus membayar sewa tanpa memiliki hak paten,” kesahnya.

Membangun Solidaritas Menolak Perampasan Ruang Hidup

Masih menurut Ucok, kasus penggurusan seperti di Tamansari dan Kebon Jeruk akan terus meningkat dan bertambah banyak. Maka dari itu, dalam menyikapinya harus diperlukan solidaritas dan relasi untuk memperkuat perlawanan terhadap penggusuran yang sedang dan akan dilakukan pemerintah.

Baca juga:  Aksi Kamisan UIN Bandung: Stop Kekerasan Terhadap Warga dan Jurnalis

Mengamini perkataan Ucok, Linggo menyampaikan, tidak hanya sosialisasi dan relasi, persiapan dan bagaimana menyikapi penggusuran harus dipersiapkan masak-masak. Ini diakibatkan karena perlawanan terhadap penggusuran mulai rontok akibat beragam modus yang dilakukan rezim terhadap elit organisasi penolak pembangunan.

Modus tersebut biasanya berbentuk intimidasi fisik serta hasutan-hasutan dengan iming-iming nominal rupiah. Lewat cara ini, lambat laun membuat organisasi-organisasi perlawanan mulai goyah dan mundur. Linggo pun mewanti bahwa tugas kita sebagai aktivis adalah menyatukan suara rakyat. “Agenda dan pekerjaan rumah  besar kita adalah mengorgansir dan menyatukan rakyat, walaupun tidak melawan setidaknya kita bertahan,” pungkasnya.

Reporter : Dhea Amellia/Magang

Redaktur : Nizar Al Fadillah

 

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas