Opini

Geramnya Melihat Polisi yang Suka Main Pukul

 Oleh Wahyu Agung Prasetyo*

(Dok. Pikiran rakyat)

…Seumpama bunga

Kami adalah bunga yang tak

Kau kehendaki tumbuh

Engkau lebih suka membangun

Rumah dan merampas tanah

―Bunga dan Tembok, Wiji Thukul

 

Sudah jelas, kita akan geram ketika melihat polisi yang seharusnya melindungi warga malah berbalik melakukan kekerasan kepada warganya. Di sini, warga yang saya maksud bukanlah penjahat atau teroris, tapi warga Negara Indonesia yang sedang memperjuangkan hak mereka untuk hidup. Seperti perjuangan warga Tamansari, Bandung untuk mempertahankan tanahnya dari penggusuran untuk pembangunan Rumah Deret.

Kamis 12 April lalu, beberapa oknum aparat polisi memukul dan menghajar beberapa warga yang melakukan aksi penolakan Rumah Deret di gerbang Kantor Walikota Bandung.

Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi? Jika memang polisi tak berpihak pada kita, lantas untuk apa mereka ada? Haruskah kita menolak dan melawan mereka? Atau kita hanya diam saja, membiarkan dan menganggapnya hal yang wajar? Tentu saja tidak.

Kita tak bisa diam, karena di sini jelas, yang berada diposisi yang lemah adalah warga. Wargalah yang harus dilindungi dan dibela, ketika pembangunan mengabaikan hak warga untuk hidup di tanah mereka. Ketika Negara melalui alat penekannya menjadi senjata yang meneror siapapun yang dianggap mengancam.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat, sepanjang tahun 2016-2017 tidak kurang ada 790 peristiwa, di mana 1096 orang terluka, 268 orang meninggal dunia. Kemudian sejumlah 2255 orang ditahan sewenang-wenang dan 95 orang lainnya mengalami kekerasan lainnya.

Terdapat juga setidaknya 115 tindak perlakuan penyiksaan dan tindakan keji lainnya yang dilakukan oleh kepolisian. Angka ini khusus dari tindakan yang dilakukan kepolisian, di luar angka total yakni 163 peristiwa kasus penyiksaan selama setahun yang tercatat oleh KontraS. Tindakan penyiksaan yang dilakukan kepolisian didominasi terjadi di tingkat Polres. Dari catatan KontraS itu, semakin jelas bahwa polisi adalah senjata peneror warga yang begitu berbahaya.

Adalah hal yang benar ketika Tim Advokasi Jurnalis Independen Bandung serta Solidaritas Pers Mahasiswa se-Indonesia menuntut dan mengecam tindak kekerasan yang dilakukan polisi terhadap warga Tamansari. Dimana salah satu korbannya termasuk anggota Lembaga Pers Mahasiswa Suaka UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Muhammad Iqbal. Mereka menyatakan bahwa polisi telah melanggar Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Right, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (HAM).

Polisi juga melanggar Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaran Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 4 ayat 1 yang  menyebutkan, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara.

Lha, hal inilah yang membuat kita semakin geram. Harusnya dipecat saja polisi yang suka main pukul dan melanggar aturan itu. Namun, ada baiknya jika kita lihat lebih dalam bagaimana polisi menggunakan menggunakan hukum untuk melegalkan tindakan kekerasan yang mereka lakukan.

Polisi dan Pembenaran Hukumnya

Perlu diketahui bahwa Peraturan Kapolri No 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dan Tindakan Kepolisian adalah ketentuan-ketentuan resmi yang mengatur secara khusus bagaimana senjata api bisa dipergunakan. Dalam aturan itu juga ditegaskan masing-masing polisi harus bertanggung jawab dalam menggunaan kekuatannya.

Dalam kerangka sistem peradilan pidana, kewenangan polisi tertuang dalam KUHAP. Selain berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, polisi juga berwenang mencari keterangan dan barang bukti, dimana mereka bisa memberhentikan, menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri orang yang dicurigai.

Polisi juga berwenang untuk melakukan penangkapan, memberi larangan meninggalkan tempat, melakukan penggeledahan, juga penyitaan. Selain itu polisi memiliki wewenang mengambil sidik jari, memotret seorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, dan mengadakan penghentian penyidikan, untuk kebutuhan penyidikan dan penyelidikan.

Dalam laporan KontraS tentang “Kertas Posisi Reformasi Polisi menuju Kepolisian yang Demokratis” ada beberapa masalah spesifik dalam kinerja polisi, salah satunya adalah kekerasan dan pelanggaran HAM. Sering kali praktik kekerasan terjadi dalam proses penyidikan maupun penyelidikan.

Kerja-kerja kepolisian sering kali dianggap identik dengan kekerasan. Hal ini tidak bisa dihindarkan karena inti dari pemolisian bukan pada ‘apa yang dilakukan oleh polisi’, namun pada ‘potensi apa yang bisa dilakukan oleh polisi’. Potensi yang dimaksud disini adalah penggunaan kekerasan secara sah. Dalam negara demokrasi, polisi menjadi pemegang monopoli kekerasan, khususnya kekerasan yang dilakukan terhadap warga negaranya sendiri.

Posisi polisi yang menjadi pemegang monopoli kekerasan inilah yang bisa berbahaya. Karena  pada praktiknya, Polisi masih menggunaan kekuatan dan kekerasan yang tidak proporsional pada sejumlah peristiwa pidana. Padahal, hak atas hidup dan hak untuk tidak disiksa merupakan non derogable rights (hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun), bahkan kepada tersangka atau terdakwa sekalipun.

Penggunaan bentuk kekuatan berlebihan seperti yang dilakukan beberapa oknum polisi terhadap warga Tamansari adalah jenis tindakan di luar batas kewenangan institusi kepolisian. Penyalahgunaan serius kewenangan diskresi (kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi) yang dilakukan oleh beberapa oknum aparat polisi tersebut adalah bukti bahwa perlindungan, keamanan, dan keadilan itu tidak dirasakan oleh masyarakat.

Kondisi seperti ini membuat kita seperti tak berdaya. Mungkin yang bisa kita lakukan hanyalah mengecam, menuntut, dan menyuarakan keadilan. Tapi jika hanya itu yang bisa kita lakukan, memang kenapa? Bukankah kalau kita diam, masalah itu tidak akan pernah selesai?

Kecam, Tuntut, dan Suarakan Keadilan

Pramoedya Ananta Toer berkata, “dalam hidup kita, cuma satu yang kita punya, yaitu keberanian. Kalau tidak punya itu, lantas apa harga hidup kita ini?”. Ya, kalau kita mau memperjuangkan hidup, kita harus berani. Begitu juga yang dilakukan warga Tamansari, Aliansi Mahasiswa Penolak Rumah deret, Tim Advokasi Jurnalis Independen Bandung serta Solidaritas Pers Mahasiswa se-Indonesia. Aksi, tuntutan dan kecaman mereka terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan polisi adalah sebuah bentuk keberanian.

Namun, perjuangan melawan kesewenang-wenangan aparat polisi ini sebenarnya masih panjang. Tak bisa berhenti di sini. Harus ada agenda bersama untuk memperjuangkan keadilan dan mewujudkan perubahan yang lebih baik.

Jika melihat kembali laporan KontraS tentang “Kertas Posisi Reformasi Polisi menuju Kepolisian yang Demokratis” ada beberapa tawaran solusi dan agenda yang bisa kita lakukan bersama. Tapi sebelum masuk ke dalam agenda itu, kita harus memiliki pemahaman bagaimana perubahan itu memungkinkan untuk diwujudkan. Pemahaman di sini terkait dengan “reformasi polisi yang ideal”. Konsep “reformasi polisi yang ideal” ini harus mengacu suatu pada tiga orientasi utama, yaitu prinsip demokrasi, rule of law, dan HAM.

Prinsip democratic oversight menegaskan bahwa dalam menjalankan peran dan fungsinya, polisi harus menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsif, kontrol institusi demokratik yang merupakan representasi kepentingan publik, dan membuka partisipasi masyarakat luas. Prisip ini mengandaikan adanya suatu sistem akuntabilitas polisi berlapis dengan melibatkan aktor-aktor yang beragam (eksekutif, legislatif, yudikatif, komisi-komisi formal independen, media, dan organisasi masyarakat sipil lainnya) sebagai komplemen dari mekanisme internal kepolisian.

Kemudian, Prinsip rule of law –yang definisinya beragam– mencakup dua dimensi; konsepsi rule of law yang ‘formal’ atau ‘minimalis’ dan yang ‘substantif’ atau ‘maksimalis’. Konsepsi rule of law yang formal atau minimalis lebih menekankan pada komponen struktural (legalistik) seperti konstitusi, undang-undang, atau produk hukum lainnya sejauh memiliki sifat kepastian hukum, berlaku bagi semua subjek hukumnya, dan berlaku umum.

Sementara itu, definisi rule of law yang substantif atau maksimalis mengakui logika dari pendekatan yang formal atau minimalis tersebut, sejauh prinsip rule of law memiliki substansi atau suatu komitmen terhadap norma HAM. Reformasi polisi berbasis rule of law menegaskan bahwa seorang aparat polisi tidak hanya menegakkan hukum berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku, tetapi harus sensitif terhadap asas keadilan dan kemanusiaan.

Sedangkan, kontribusi prinsip HAM dalam reformasi kepolisian menyangkut prinsip akuntabilitas, khususnya terhadap suatu pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Prinsip akuntabilitas ini menjelma dalam model akuntabilitas eksternal di luar institusi kepolisian untuk merespon suatu pelanggaran HAM. Model akuntabilitas ini ditegaskan dalam Konvensi Anti Penyiksaan pada Pasal 12 yang menyatakan bahwa negara harus membentuk suatu badan akuntabilitas eksternal yang bersifat independen dan imparsial yang bisa menerima pengaduan dari korban penyiksaan dan memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi.

Setelah kita memiliki pemahaman terkait reformasi polisi yang ideal, kita masuk ke dalam agenda-agenda perubahan. Agenda itu, masih menurut laporan KontraS, terbagi dalam tiga poin yaitu Program Jangka Pendek, Program Jangka Menengah, dan Program Jangka Panjang.

Dalam Program Jangka Pendek, beberapa target yang harus dicapai adalah harus ada aturan khusus mengenai tindak pelanggaran yang dilakukan oleh polisi, membatasi peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, memperkuat akuntabilitas dan transparansi polri kepada pubik.

Kemudian membangun supervisi dan akuntabilitas (baik internal maupun eksternal), menyediakan sumber daya untuk membangun mekanisme kontrol. Serta memperbaiki sistem yang ada dan melanjutkan proses reformasi kelembagaan yang sudah dilakukan dan perlu dilakukan evaluasi dan reorientasi terhadap kebijakan dan implementasi pemolisian masyarakat (Polmas).

Sementara Program Jangka Menengahnya adalah membangun sistem deteksi dini penyalahgunaan wewenang, memantau tendensi, potensi serta peluang terjadinya pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang, serta membangun mekanisme rewards and punishment terhadap aparat polisi. Kemudian, untuk Program Jangka Panjangnya adalah Manajemen kepolisian harus dibangun ke arah Civilian Police Management serta Reformasi kelembagaan, operasional, dan administrasi secara menyeluruh.

Untuk melaksanakan agenda perubahan itu, kita perlu solidaritas yang kuat, jejaring yang luas dan gerakan yang bergerilya. Agenda ini harus dilaksanakan secara serius, kita harus mengajak seluruh warga Negara Indonesia untuk bersama-sama memperjuangkan hak untuk hidup. Tidak boleh adalagi kesewenang-wenangan yang merenggut Hak Asasi Manusia, tidak boleh adalagi tindakan-tindakan yang tidak memanusiakan manusia, dan tidak boleh adalagi penindasan dalam bentuk fisik, mental atau apapun itu. Memang hal ini terlihat begitu berat, tapi akan lebih berat jika kita tak memulainya sekarang juga.

 

*Penulis adalah Awak redaksi dari Unit Aktivitas Pers Mahasiswa Inovasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas