Lintas Kampus

Peran Pers Mewujudkan Pemilu Damai

Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Dan Satriana sedang menyampaikan materi dalam diskusi publik yang diadakan oleh Antronesia, di Gedung Indonesia Menggugat, Kamis (26/4/2018). Diskusi tersebut mengangkat tema mengenai “Peran Pers dalam Mewujudkan Kampanye Pemilu Damai”. (Ahmad Fauzi/ Magang)

 

 

SUAKAONLINE.COM –Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers mengatur jurnalis untuk tidak menerima suap dan interpensi dari kepentingan politik yang mempengaruhi terhadap berita yang ditulisnya. Maka, jurnalis sebagai pembuat berita harus membuat berita yang berimbang, jujur dan tidak memihak dalam pemberitaannya serta menutup peluang tersebarnya berita bohong atau hoaks.

Hal ini mencuat dalam diskusi media yang diinisiasi oleh Atronesia yang mengangkat tema “Peran Pers dalam Mewujudkan Kampanye Pemilu Damai” di Gedung Indonesia Menggugat, Kamis (26/4/2018). Narasumber yang hadir di antaranya, Ketua Alianji Jurnalis Independen Bandung, Ari Syahril Ramadan, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, Dan Satriana, dan Forum Anti Fitnah, Hasut dan Hoaks, Alfiyanto.

Ketua AJI Bandung, Ari Syahril Ramadan mengatakan bahwa harus ada alternatif lain ketika jurnalis dihalangi dalam pembuatan berita yang toleran, berimbang. “Jadi alternatif lainnya, membuat konten-konten sendiri yang ramah keberagaman dan disebarkan sendiri melalui media sosial,” ucapnya.

Menurut Ari Morgan, dalam mewujudkan pilkada yang damai, ketika peliputan, pers harus tetap kredibel dan profesional, serta mematuhi kode etik jurnalis yang sudah ada. Seorang jurnalis boleh berpihak kepada salah satu calon, tetapi tetap dalam menyampaikan berita harus independen dan tidak boleh memihak.

Berita Bohong dalam Pilkada

Menurut Dan Satriana, berita bohong atau hoaks itu berkaitan dengan bidang industri, yang kemudian dapat menjadi profesi, seperti saracen yang memproduksi hoaks. Kemudian, hoaks ini berkembang dan mempengaruhi masyarakat. Dalam konteks pilkada, penyebaran hoaks sangat masif dan menimbulkan banyaknya perpecahan.

Baca juga:  ARUNIKA

Menjelang musim pilkada seperti sekarang, hoaks itu menjadi sangat mengkhawatirkan karena menimbulkan perdebatan di media sosial, yang membuat masyarakat tidak bisa berbicara secara substansial. Sehingga ada kencenderungan hoaks ini akan dimanfaatkan untuk menonjolkan pencitraan personal saja dari pada kapasitasnya.

“Hoaks itu sekarang tidak semata-mata punya tujuan politis, tidak semata-mata punya tujuan ideologis, hoaks itu sudah jadi program yang menguntungkan. Misalnya sekarang, yang memproduksi isu  hoaks, asetnya dalam setahun bahkan mencapai miliaran rupiah. Sebagian yang memproduksi hoaks, menggunakan konsultan-konsultan komunikasi yang canggih,” imbuhnya.

Era digital seperti sekarang, penyebaran hoaks semakin mudah dilakukan, seperti melalui media sosial facebook, twitter, dan lewat broadcast pesan whatsapp. Jika kondisi masyarakat saat ini mudah percaya akan isu-isu hoaks, yang menyebar tanpa memastikan informasi yang tersebut benar atau salah.

Menurut Alfiyanto sendiri, menuju pilkada Jawa Barat ini, berita hoaks yang menyebar menggunakan media sosial seperti facebook sampai sekarang ini tidak banyak. Karena menurut prediksi, penyebaran hoaks lebih menggunakan media massa atau seperti broadcast di grup WhatsApp, jadi pemantauan lebih sulit untuk dilakukan.

 

 

Reporter : Shania Anwar dan Ahmad Fauzi/ Magang

Redaktur : Muhammad Iqbal

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas