Hukum dan Kriminal

Gugatan Warga Tidak Diterima, LBH Akan Ajukan Banding

Pembacaan sidang putusan gugatan warga RW 11 Tamansari oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung di Ruang Kartika Gedung PTUN Bandung, Senin (30/4/2018).

SUAKAONLINE.COM – Gugatan RW 11 Tamansari yang menolak pembangunan rumah deret kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Pertamanan (DPKP3), Arif Prasetya tidak diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung di Ruang Kartika Gedung PTUN Bandung, Senin (30/4/2018).

Surat Keputusan DPKP3 nomor 538.2/1325A/Dpkp2/217 tentang penetapan kompensasi bangunan, mekanisme relokasi dan pelaksanaan pembangunan rumah deret Tamansari tahun anggaran 2017 tertanggal 26 September 2017, yang ditandatangani oleh Arif Prasetya selaku Kepala DPKP3 adalah objek gugatan warga.

Menurut Kuasa Hukum, Syahril, SK tersebut secara spesifik mengulas tentang ganti rugi saja, tidak membahas perkara pokok lainnya. Namun, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandung, sebagai kuasa hukum akan mengkaji putusan dari Majelis Hakim tersebut. “Yang pasti kita akan mengkaji putusan tersebut. Kemudian nanti akan lakukan upaya-upaya hukum lainnya, seperti banding,” kata Syahri saat melakukan konferensi pers di Tamansari RW 11.

Selain itu, kuasa hukum lainnya, Rifki Zulfikar, sangat menyesalkan putusan Majelis Hakim. PTUN menganggap bahwa gugatan warga RW 11 Tamansari bukan ranah atau kewenangan PTUN. “Pertimbangan mengenai salah prosedur, tidak adanya AMDAL, tidak adanya sosialiasasi, dan lain-lain, itu juga tidak dipertimbangkan dalam putusan tadi,” kata Ijul sapaan akrabnya. Lebih lanjut ia mengataan bahwa hal tersebut yang akan berdampak kepada kerugian bagi warga RW 11 Tamansari.

Ijul, sapaan akrabnya, juga mengatakan, selain menempuh jalur hukum dan upaya-upaya lain yang sudah dilakukan, pihak LBH juga sudah melaporkan terkait datangnya alat berat yang termasuk dalam pidana lingungan kepada Polda Jawa Barat, dengan nomor LP B/383/IV/2018/JABAR, perkara yang dilaporkan adalah tindak pidana Pasal 109 dan Pasal 36 UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Baca juga:  Aniva Kusumawardani : Ciptakan Puisi dan Mensyukuri Makna Kehidupan

Dalam perkara lainnya, LBH melaporkan kepada Reskrim Polrestabes pada Jumat (13/4/2018) mengenai kasus pemukulan terhadap jurnalis yang sedang melaksanakan tugas jurnalistiknya dalam aksi di depan Balaikota Bandung, Selasa (12/4/2018), dengan nomor LP/799/IV/2018/JBR/POLRESTABES. Melaporkan adanya dugaan Pasal UURI Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa anggota dalmas Polrestabes Bandung.

Ijul menambahkan, pihaknya dan warga yang menggugat tetap akan menempuh jalur lain. “Sebenarnya kita bukan kalah, tapi mereka memang tidak memperhatikan isi dari substansinya,” ungkap Ijul. Selanjutnya ia menambahkan dirinya yakin bahwa penggusuran sangat merugikan warga. “Kita di sini berada dalam jalan yang benar, kita terus memperjuangkan hak-hak kita yang telah dilanggar.”

Syahri menambahkan, dalam jangka waktu 14 hari, warga RW 11 Tamansari bersama LBH yang mendampingi akan meminta salinan putusan tersebut dan mengkajinya untuk menyatakan banding. ”Kita akan mengkroscek kembali putusan tersebut,” pungkasnya.

Menurut salah satu solidaritas ARAP, Hairin, ia mengatakan, ARAP akan konsisten mengawal perjuangan rakyat dan mengutuk keras segala tindakan perampasan hak-hak rakyat. “Kami akan tetap mengawal kasus ini,” tegasnya.

Sebelum sidang putusan gugatan warga RW 11 Tamansari Bandung terhadap SK DPKP3, warga bersama Aliansi Rakyat Anti Penggusuran (ARAP) mendatangi gedung PTUN pukul sepuluh dan melakukan orasi, dan pada pukul 11.24 WIB sidang selesai.

 

Reporter : Puji Fauziah

Redaktur : Nizar Al Fadillah

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas