Lintas Kampus

May Day 2018, Perjuangkan Kesejahteraan Buruh Tani

Buruh Tani dari Pangalengan ikut serta dalam perayaan Hari Buruh Internasional 2018 di depan Gedung Sate bersama ribuann buruh yang hadir, Selasa (1/5/2018). Buruh tani menuntut perhatian pemerintah terkait kesejahteraan buruh tani di seluruh Indonesia termasuk Pangalengan. (Dhea Amellia/ Magang)

 

 

SUAKAONLINE.COM – Hari Buruh Internasional atau akrab dikenal May Day selalu dijadikan momentum dan ritual kaum buruh dalam memperjuangkan kesejahteraan hidupnya. Beragam aksi dengan sejumlah tuntutan dan isu yang disuarakan selalu dilakukan kaum buruh dalam memperingati May Day. Seperti halnya aksi yang dilakukan oleh ribuan buruh di depan Gedung Sate, Selasa (1/5/2018). Dari ribuan aksi terlihat massa aksi yang membawa cangkul dan topi caping menjadi pemandangan menarik. Para buruh tani ini hadir dalam aksi May Day untuk menuntut kesejahteraan bagi buruh tani yang umumnya kurang diperhatikan oleh pemerintah.

Koordinator Buruh Tani, Ubum mengungkapkan, hari buruh dan petani tidak dapat dipisahkan. Mereka seperti laki-laki dan perempuan dua sejoli yang saling membutuhkan dan tidak bisa dipisahkan. “Hari buruh dan petani itu tidak dapat dipisahkan, nasib buruh adalah nasib petani, nasib petani adalah nasib buruh,” ungkapnya.

Lanjut Ubum, dirinya bersama dengan petani yang lain datang menuntut kepedulian terhadap buruh tani dari wakil rakyat yang mempimpin di Jawa Barat. Hal ini karena tanah yang biasa petani garap di kawasan Pangalengan dirampas oleh PT. Agro Jabar yang diberi kewenangan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Seluas 138 hektar lahan yang ada di kawasan Pangalengan dirampas oleh perusahaan yang bergerak di sektor pertanian tersebut.

Jika perampasan ini terjadi, maka hal ini dapat menjadi sebuah ancaman bagi petani. Menurutnya, dengan melakukan perampasan tanah, buruh tani dapat terancam keberadaannya di masa yang akan datang, serta dapat mengancam pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal sembako seperti beras. “Kalau tanah dirampas, nanti petani lama kelamaan jadi gak ada. Kalau petani gak ada masyarakat mau makan apa? Bapak bapak polisi mau makan apa? Wakil rakyat yang di Gedung sate mau makan apa?,” tuturnya.

Baca juga:  Hindari Bahaya Narkoba, Tes Urine Diwajibkan Untuk Mahasiswa Baru

Terlepas dari perampasan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, buruh tani yang ada di kawasan Pangalengan pun terdampak oleh salah satu program Presiden Joko Widodo yaitu program Citarum Harum. Program ‘Citarum Harum’ yang dicanangkan oleh Jokowi tersebut dinilai tidak pro terhadap kaum tani dan rakyat. Hal ini karena hakikatnya program tersebut merupakan proyek perampasan tanah kaum tani.

Bukti ketidakberpihakan terhadap rakyat dari program tersebut nampak jelas, dengan adanya skema militerisasi melalui penjagaan oleh tentara yang diberlakukan dalam pengontoran Citarum dari hulu hingga hilir. “Kita di sana diperalat dan diadu domba antara masyarakat dengan petani, terus kita baru nanam kentang dicabutin, kita baru nanam sawi dicabutin. Kalau seperti itu bagaimana nasib petani?,” kesahnya.

Di akhir perbincangan, Ubum berharap agar pemerintah mampu memperdulikan dan memperhatikan kesejahteraan buruh tani. Selain itu, dirinya berharap agar pemerintah mampu memberikan kebebasan kepada kaum tani dalam menggarap tanah. “Kita inginnya pedulilah pemerintah pada buruh tani itu, berikan kebebasan buruh tani itu dalam menggarap tanah, jangan sampai tanah itu diganggu gugat dan kasihkanlah tanah kepada rakyat yang lebih berhak,” imbuhnya.

Keluhan dan aspirasi yang sama pun disampaikan oleh petani asal Pengalengan lainnya, di antaranya Anih. Petani perempuan berusia 58 tahun menuturkan, perampasan tanah seluas 138 hektar tidak seimbang dengan tanah yang diberikan kepada rakyat seluas 50 tumbak setiap kartu kelurga, sementara luas tanah yang diperlukan untuk digarap lebih dari angka tersebut .

Dirinya berharap dengan adanya aksi ini pemerintah mampu membuat keputusan yang terbaik bagi rakyatnya dan tanah yang selama ini telah ia garap tidak dirampas dan tetap dipertahankan untuk kaum tani. “Kita maunya tanah itu tidak dirampas dan tetap dipertahankan, pemerintah harus pilih mau mihak rakyat atau perusahaan, karena mau presiden mau siapapun kalau gak ada rakyat gak jadi pemimpinkan? Jadi harus bisa buat keputusan yang terbaik bagi rakyatnya,” pungkasnya.

Baca juga:  Menulis sebagai Jalan Mengawal Realita Sosial

 

Reporter : Dhea Amellia

Redaktur : Muhammad Iqbal

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas