Lintas Kampus

Enam Tuntutan Buruh Jabar di May Day 2018

Ribuan buruh dari seluruh penjuru Jawa Barat melakukan aksi dalam perayaan Hari Buruh Internasional 2018 di depan Gedung Sate, Selasa(1/5/2018). Buruh menyampaikan enam (6) tuntutannya yang terbagi atas isu kedaerah dan nasional. (Dhea Amellia/ Magang)

 

 

SUAKAONLINE.COM – Ribuan buruh dari seluruh penjuru Jawa Barat melakukan aksi di depan Gedung Sate, Selasa(1/5/2018). Aksi ini dilaksanakan dalam rangka May Day atau Hari Buruh Internasional 2018. Sejumlah isu daerah dan isu nasional terkait kesejahteraan buruh disuarakan dalam aksi May Day tahun ini.

Ketua Dewan Perwakilan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam, Selektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD FSP LEM SPSI) Provinsi Jawa Barat, Muhamad Sidarta menuturkan, terdapat dua isu daerah yang disurakan pada May Day 2018. Pertama, isu Upah Minimum Sektoral Kota/ Kabupaten (UMSK) yang dalam setiap proses penetapannya selalu menjadi polemik. Kedua, isu terkait masih tingginya pelanggaran norma dalam hubungan kerja.

“Upah sektoral inilah yang menjadi persoalan, karena sampai saat ini regulasi upah sektoral masih tersendat di Gedung Sate,” tuturnya.

Lanjut Sidarta, di Jawa Barat sendiri terdapat beragam jenis upah, yaitu Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota/ Kabupaten (UMSK). Menurutnya, kesenjangan UMP yang ada di daerah Banjaran dan Pangandaran sebesar 1,6 juta dengan  UMK yang ada di Karawang sebesar 4,5 juta sangat jauh dan tinggi. Hal ini tidak sebanding dengan harga sembako, seperti beras dan telur yang umumnya di setiap daerah memiliki harga jual yang sama.

Sementara itu untuk isu nasional terdapat empat tuntuan yang disuarakan dalam aksi May Day kali ini. Pertama, Cabut Peraturan Presiden (Perpres) No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Keja Asing (TKA). Kedua, Cabut Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Ketiga, Tolak Revisi Undang Undang (UU) No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terakhir, turunkan harga tarif dasar listrik, bahan bakar minyak (BBM), Gas Elpiji dan Pajak.

“Dengan adanya Perpres No. 20 tahun 2018 ini saja dengan memberi ruang luas dan kemudahan untuk tenaga kerja asing bekerja di segala sektor usaha, dan dengan adanya  PP No.78 Tahun 2015 ini sama saja pemerintah pro terhadap upah murah  dan mengekploitasi tenaga buruh,” paparnya.

Di akhir pembicaraannya dengan media, Sidarta mengungkapkan, May Day ini bukan sebagai ajang ritual dan acara tahunan saja. Melainkan, sebuah ajang untuk menjaga marwah perjuangan buruh di Indonesia. “May Day Is Not Fun ! Marilah May Day kita jadikan ajang silaturahmi, refleksi dan arena perjuangan bagi buruh,” ungkapnya

Salah satu peserta aksi, Wiwin mengungkapkan, sebelum melakukan aksi di Gedung Sate, dirinya bersama masa aksi lain sempat berkumpul pada pukul sepuluh di Monumen Perjuangan. Dirinya mengharapkan dengan aksi ini tuntutan yang disuarakan dapat dipenuhi dan dikabulkan oleh pemerintah “Ya semoga saja dengan aksi May Day ini pemerintah mampu memenuhi tuntutan dari buruh supaya kesejahteraan buruh makin meningkat,” pungkasnya.

 

 

Reporter  : Dhea Amellia

Redaktur : Muhammad Iqbal

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas