Kampusiana

UIN Bandung Resmi Buka Prodi Ilmu Politik

Dok. Suaka

SUAKAONLINE.COM – UIN SGD Bandung telah resmi membuka program studi baru yaitu Ilmu Politik yang menjadi bagian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik . Pembukaan tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menristekdikti Nomor 283/KPT/I/2018 tentang izin pembukaan Program Studi baru ilmu politik program sarjana, tertanggal 15 Maret 2018.

Dibukanya program studi baru ilmu politik tentunya menambah dan memperkaya disiplin keilmuan yang ada di UIN SGD Bandung. Sebagaimana visi misi universitas, keberadaan program studi ilmu politik akan berjalan dalam koridor keilmuan yang berbasiskan wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlakul karimah, yang nantinya menjadi pembeda ilmu politik di UIN SGD Bandung dengan Universitas lain. Hal tersebut sebagaimana penjelasan Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Encup Supriatna.

“Konsentrasinya seputar politik, tapi karena berdiri di UIN maka akan ada distingsinya dengan ilmu politik di universitas lain, hal itu kembali kepada visi misi kampus secara umum wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlakul karimah, dengan nantinya ada muatan-muatan mata kuliah keagamaan beberapa persen,” jelasnya, Jumat (10/8/2018).

Hal yang sama juga dijelaskan oleh ketua tim perumus yang juga ketua Program Studi Ilmu Politik, Asep A. Sahid Gatara, mengungkapkan pembeda tersebut sebagaimana rencana kedepannya program studi ilmu politik yang akan membuka konsentrasi keilmuan bukan hanya politik internasional tetapi juga politik islam dan politik lokal. Corak politik Islam didasarkan pada prinsip kewahyuan yang berkebudayaan dengan mengangkat nilai-nilai Islam.

Pengusulan ilmu politik secara resmi sebagai prodi baru telah diajukan sejak beberapa tahun yang lalu, itu berdasarkan surat tugas dari fakultas untuk pembentukan tim perumus pada awal Januari 2016. Asep juga menjelaskan, bahwa kehadiran Prodi Ilmu Politik melengkapi kajian keilmuan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik yang awalnya hanya berisikan tiga program studi.

Baca juga:  Musyawarah KPI UIN Bandung Bersama Askopis Jabar

“Ketiadaan prodi ilmu politik dirasa kurang lengkap dalam studi keilmuan ilmu sosial dan ilmu politik, itu yang kemudian menjadi salah satu faktor penting beridirnya prodi ini, dan itu baru terencanakan secara baik dan sistematis sejak tahun 2016,” tutur Asep, Kamis (16/8/2018).

Pengajuan program studi baru ilmu politik dilakukan melalui proses yang cukup lama hingga dua tahun. Berlandaskan pada statuta UIN SGD Bandung tentang pengajuan program studi baru, dimulai dengan pembentukan tim perumus melalui surat tugas oleh dekan. Naskah akademik yang telah disusun selanjutnya di bawa kepada rektor dan senat universitas, disinilah proses yang memakan waktu lama dikarenakan memerlukan banyak pertimbangan untuk menerima usulan pembentukan program studi baru. Setelah disetujui, tahap akhir ialah persetujuan dari kementerian.

Dikarenakan SK kementrian baru diterbitkan pada pertengahan Maret 2018, sementara beberapa jalur penerimaan mahasiswa baru nasional seperti SNMPTN dan SBMPTN telah dimulai, sehingga pada tahun perdananya, penerimaan mahasiswa baru program studi ilmu politik hanya mengikuti jalur ujian mandiri saja.

Walau hanya dibuka untuk satu jalur pendaftaran, jumlah mahasiswa baru yang berminat masuk ke program studi ini cukup tinggi. Dari banyak pendaftar kurang lebih 450 orang, hanya 80 saja yang diterima untuk dibagi menjadi dua kelas. Meski sempat ada wacana akan menerima tiga kelas, perubahan tersebut merupakan hasil rapat kembali oleh pimpinan yang salah satu pertimbangannya ialah ketersediaan infrastruktur.

Selanjutnya, Asep mengharapkan keberadaannya sebagai program studi baru ada kerjasama dan dukungan dari segala civitas akademika untuk tahun-tahun awal berdirinya program studi ini.

“Harapannya ialah ada dukungan bersama dari semua civitas akademika, sesuatu yang lumrah jikamana prodi baru membutuhkan dukungan yang kuat dari segala civitas akademika mulai dari pimpinan hingga ke bawah, sebagaimana prodi-prodi baru lain di bidang ilmu yang lain.” tutupnya.

Baca juga:  KLC : Organisasi Daerah Perlu Pengakuan

Reporter : Abdul Azis Said
Redaktur: Elsa Yulandri

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas