Kampusiana

UKT 2018 Naik Lagi Sejumlah Mahasiswa Gelar Aksi

Sejumlah mahasiswa lama dari beberapa organisasi dan beberapa mahasiswa baru tengah melangsungkan aksi tolak UKT di depan Fakultas Ushuluddin, Kamis(30/8/2018). (Anisa Dewi A/Suaka)

 

SUKAONLINE.COM- Ketika cuaca sedang terik, di hari terakhir Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) terdengar pekikan “Re vo lu si!” Re vo lu si!” teriakan itu berasal dari sejumlah  massa yang tergabung dalam organisasi. Diantaranya PMII Komisariat UIN SGD cabang Kota Bandung, Front Mahasiswa Nasional (FMN)  ranting UIN Bandung, FNKSD Bandung Raya, Serikat Perempuan Indonesia (Seruni) Ranting UIN SGD Bandung, Pemuda Baru Cabang Kota Bandung dan GMNI UIN SGD Bandung.

Aksi ini sebagai bentuk penolakan UKT yang semakin meninggi. Abdul Rohim selaku koordinator lapangan menilai bahwa  kesalahan UKT sebagai bentuk nyata dari proses penyelenggaraan pendidikan.  Tetapi dengan sistem UKT melalui subsidi silang antara si miskin dan si kaya disini ada yang lepas tanggung jawab yaitu pemerintah.

Pendidikan pada dasarnya harus ilmiah, demokratis dan mengabdi pada rakyat.  Tetapi pada kenyataannya menurut pandangan Mahasiswa Jurnalistik tersebut pendidikan itu mengabdi pada kepentingan asing melalui Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dengan asal legitimasinya UU PT.

Mengatasi hal tersebut,  Komite Perguruan Tinggi Nasional (KPTN) berinisiatif melaksanakan yudicial review yang akan digelar pada Konferensi  KPTN Nasional  tanggal 14 -15 Oktober di Universitas Padjajaran, dari situ  akan dilakukan kajian yang komprehensif.

“Kita melihat bahwa UKT ini harus dihapuskan , kita dari KPTN regional Jawa Barat menyerukan dihapusnya UU PT dengan cara  melakukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi  untuk  mencabut UU PT ini,” ujarnya lagi sambil mengelinting rokok yang ada digenggamannya.

Sebelumnya ada Undang Undang Badan Hukum Pendidikan (UUBHP) sebagai landasan pendidikan tinggi. Namun terjadi penolakan massal dari mahasiswa pada 2009 silam. Setelah dicabut terdengar instruksi dari Wold Bank dan IMF untuk segera membuat aturan baru yang mengganti UUBHP.

Baca juga:  Suddenly Last Summer, Sebuah Pentas Kejiwaan

“Ini yang kita lihat dari lepasnya tanggung jawab pemerintah Jokowi-JK. hal ini tidak bisa terlepas dari legitimasi aturan yang ada dalam pendidikan tinggi yakni UU PT. Lantas problem yang di UIN Bandung Surat Keputusan(SK) Menteri Agama terkait  kenaikan UKT  nomor 211 tahun 2018  adalah implementasi dari undang-undang tersebut. Jadi kalau ada kenaikan ditahun ini yang nominalnya 200-300 ribu dan ini merupakan bentuk lepasnya tanggung jawab dari pemerintah,” tambahnya, Kamis(30/8/2018).

Rizky Aryadiva mahasiswa baru jurusan Manajemen Dakwah berasal dari keluarga menengah  merasa keberatan dengan UKT yang diterimanya sebesar Rp. 4.270.000. “Saya keberatan sekali karena mencekik ekonomi dan orang tua harus pontang panting membiayai kuliah.”

Seirama dengan Rizky, mahasiswa jurusan Teknik Elektro Muhammad Haqiqul Badri merasa keberatan lantaran kedua orang tuanya tani dan penghasilannya tidak mencapai UKT yang diberikan. Ia menginginkan UKT diturunkan.

Kesinambungan Gaji dan Biaya Pendidikan

Setiap tahun, pasca diterapkannya UKT dari tahun 2014 di UIN Bandung, UKT  terus naik sementara siklus kehidupan masyarakat khususnya kaum buruh dan tani  mengalami krisis yang luar biasa. Kaum tani dihadapkan dengan monopoli dan perampasan tanah  dengan dalih proyek infrastruktur yang diperkasai oleh Peraturan Presiden .

Kondisi buruh  saat ini dihadapkan dengan Peraturan Presiden  nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan yang menyebutkan kenaikan upah buruh tidak lebih dari 8-9%. Aturan yang dibuat oleh Pemerintahan Jokowi tahun 2014-2019. Indikator kenaikan upah buruh  adalah dari investasi dan hutang. Persoalan pendidikan dengan adanya komersialisasi pendidikan dan implentasinya tidak lepas dari persoalan itu.

Karena mau tidak mau regulasi  harus disesuaikan dengan apa saja yang menjadi dasar IMF dan World Bank, mahasiswa sekadar melegitimasi. Abdul masih menerangkan, pada dasarnya yang menetukan dan menerapkan kebijakan itu IMF dan  World-Bank. Dua lembaga inilah yang berhasil menghancurkan pendidikan tinggi yang ada Indonesia

Baca juga:  KLC : Organisasi Daerah Perlu Pengakuan

“Kita melakukan kajian di UIN Bandung, rata-rata biaya hidup dan biaya kuliah diatas 30 juta pertahun. Ketika investigasi lain ke buruh Kahatex kita menemukan hal yang menarik, upah buruh Kahatex 6 juta 200 lebih sekian jika dikalkulasikan dalam setahun itu cuma 30 juta.” urai Abdul di Pelataran Fakultas Ushuluddin

Abdul Rohim melihat bahwa  ini adalah problem konkret pada kelas buruh. Untuk memenuhi kebutuhannya saja kurang, apalagi bila ditambah ada anaknya yang kuliah. Tani, upahnya hanya  30 ribu sekian perhari. Kalkulasikan pertahun, ini menunjukan bahwa kaum tani dan  kaum buruh yang terkena dampak dengan adanya komersialisasi pendidikan.

Dari kondisi tersebut maka massa aksi mengeluarkan pernyataan sebagai berikut.

  1. Menuntut pemerintah Jokowi–JK (Kemenristekdikti dan Kemenag) untuk menghapus sistem pembayaran UKT.
  2. Menuntut Kemenag mencabut surat keputusan Kementrian Agama No 211 tahun 2018 tentang UKT pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama tahun angkatan 2018-2019
  3. Menuntut Rektor UIN SGD untuk mencabut SK Rektor Nomor 155/UN.05/II.3/KU.01.1/4/208 tentang syarat dan penentuan kategori UKT Mahasiswa baru program Sarjana Tahun Akademik 2018-2019
  4. Menuntut Pemerintah Jokowi-JK untuk segera mencabut UU PT No 12 tahun 2018 sebagai dasar hukum yang melegitimasi adanya komersialisasi, liberalisasi dan privatisasi pendidikan
  5. Menuntut dipenuhinya jaminan pendidikan hingga perguruan tinggi sebagai hak dasar dan universal yang dapat diakses oleh rakyat Indonesia tanpa terkecuali
  6. Menuntut pendidikan yang demokratis, ilmiah dan mengabdi pada rakyat
  7. Menuntut kepada pemerintah RI memutuskan kerjasama dengan IMF-World sebagai lembaga yang mendikte setiap regulasi kebijakan yang menciptakan liberalisasi komersialisasi dan privatisasi pendidikan
  8. Menolak agenda annual meeting IMF yang akan digelar di Nusa Dua Bali pada 6-14 Oktober 2018.
Baca juga:  Musyawarah KPI UIN Bandung Bersama Askopis Jabar

 

Reporter: Anisa Dewi Anggriaeni

Redaktur: Elsa Yulandri

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas