Fokus

Rasa Takut Berujung Trauma

Ilustrasi. Rasa Takut Berujung Trauma/ Asep A. Hidayat.

Lemahnya Lembaga Advokasi Kampus

Menurut Nani Nuranisah Djamal, korban pelecehan bahkan kekerasan seksual kerap enggan melapor karena korban tidak mengetahui ada sebuah lembaga atau organisasi yang menampung keluhannya. “Alasan korban enggan melapor karena tidak ada keberanian atau karena tidak mengetahui adanya tempat (lembaga –Red)) yang menerima pengaduan perihal pelecehan seksual,” paparnya.

Berbeda dengan Wakil Dekan I Fakultas Psikologi, salah seorang Dosen Fakultas Ushuluddin yang juga aktivis gender di UIN SGD Bandung, Neng Hannah mengungkapkan, di tataran mahasiswa satu-satunya yang fokus menangani pelecehan seksual adalah Women Student Center (WSC) dan itu sampai ke wilayah advokasi.

Hanya saja, menurutnya karena penanganannya oleh mahasiswa jadi tidak komprehensif. Walaupun WSC bekerja sama dengan Yayasan Sapa –lembaga yang konsen pada kajian dan advokasi isu gender-  dalam menangani korbannya.

Neng Hanah pun menambahkan, tidak ada instansi dosen yang menangani pengaduan mengenai pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen. Meskipun ada Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), tetapi menurutnya, PSGA tidak menerima pengaduan apalagi advokasi.

Ketua PSGA, Akmaliyah membenarkan, peran lembaga yang dipimpinnya hanya bergerak pada kajian soal keperempuanan  berupa seminar, pelatihan dan workshop pada kalangan dosen tanpa banyak melibatkan mahasiswa.

“Kalau PSGA ini fokus kita ke para dosen, subjek dan objeknya itu dosen, tapi memang harusnya ada sinergitas antara lembaga kami dengan WSC. Namun kerjasama kami dengan WSC tidak berjalan, jadi kami hanya melaksanakan program yang ditentukan oleh birokrasi,” jelasnya (17/5).

Menurutnya, ketika terjadi hal-hal seperti pelecehan seksual, WSC yang seharusnya akrab di kalangan mahasiswa bisa menjadi tempat pengaduan bagi mahasiswa justru seolah tak tampak.

Baca juga:  Pembagian Almamater dan Sertifikat PBAK Dijadwalkan Tuntas Bulan Ini

“Kita dulu bekerja sama dengan WSC, saya sudah bilang dengan mereka jika mahasiswa punya masalah silakan kerja sama dan konsultasikan dengan PSGA, karena kita punya dosen-dosen yang mau menampung itu dan kita juga bekerjasama dengan biro psikologi,” ungkapnya.

PSGA pun sebagai institusi yang bergerak di bidang gender belum pernah menerima aduan mengenai pelecehan seksual atas nama lembaga. Namun secara personal, Akmaliyah sebagai dosen Jurusan Bahasa dan Sastra Arab pernah menerima aduan semacam itu.

Sebagai sesama dosen, Akmaliyah menilai perbuatan oknum dosen atas tindakan pelecehan seksual tersebut tidak baik. Karena tugas seorang dosen membimbing baik akademik maupun non akademik. “Apapun bentuknya pelecehan seksual baik yang dilakukan oleh mahasiswa dengan mahasiswa atau dosen dengan mahasiswa itu pokoknya tidak boleh terjadi di kampus kita,” tegasnya.

Ke depannya, Akmaliyah mengatakan akan membuka advokasi dan bilik aduan, bekerjasama dengan WSC. PSGA akan mencatat dan akan membawa kasus tersebut saat rapat pimpinan tingkat universitas.

Ketua WSC, Shania Azzahra mengatakan, WSC belum memiliki data pasti jumlah yang pernah mereka advokasi. Ia beralasan karena banyak laporan, berupa keluhan adanya pelecehan ataupun kekerasan, hanya kepada tiap individu anggota WSC.  “Kita belum buka bilik pengaduan untuk mengadukan permasalahan kekerasan seksual. Untuk bilik pengaduan kita bakal buka, tapi masih ada dalam proses. Karena masih banyak hal-hal yang harus anak WSC pertimbangkan,” ujarnya (8/5).

Akmaliyah melanjutkan, bila ada kasus yang masuk ke PSGA, lebih berhak ditindak lanjut oleh jurusan atau fakultas mahasiswa yang bersangkutan. “Kalau misalnya mereka mengadu ke PSGA Ibu akan tanyakan fakultas dan jurusan apa dia, lalu disampaikan ke pimpinan fakultas dan jurusan mereka masing-masing yang menindak lanjut. Nanti kalau ada aturan yang resmi baru ditindak lanjut.”

Baca juga:  Serah Terima Gedung Sport Center Bank BJB Syariah - UIN Bandung

Terkait aturan, menurutnya belum ada aturan yang jelas. Sebelumnya ada pembahasan terkait kode etik dosen, saat ia menjadi anggota Senat Universitas, namun ia belum tahu perkembangan terkait aturan tersebut.

Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian, Oyo Sunaryo Mukhlas mengatakan, kode etik dosen sudah ada sejak lama. Kode etik dosen merupakan langkah preventif kampus dari perilaku dosen yang menyimpang. Terkait kasus pecelehan seksual yang dilakukan oleh oknum dosen, ia mengatakan, perlu adanya tindakan tegas. Ia menjelaskan, dosen merupakan tanggung jawab jurusan masing-masing. Namun bila jurusan tidak mampu menyelesaikan masalahnya, maka akan masuk pada urusan fakultas atau rektorat. “Beragam, berdasarkan tingkat pelanggarannya,” katanya.

Oyo menegaskan akan bertindak tegas bila oknum dosen terbukti melakukan perbuatan pelecehan seksual kepada mahasiswa. Menurutnya, perbuatan pelecehan seksual oleh oknum dosen termasuk dalam pelanggaran moral seorang dosen. “Perbuatan yang memalukan,” pungkasnya, saat ditemui di ruang kerjanya (30/5).

(halaman 2/2)

 

Redaktur : Muhammad Emiriza

*Keterangan: Artikel ini merupakan Laporan Utama 2 di Tabloid LPM Suaka Edisi April 2018.

 

Baca Fokus lainnya.

Fokus 1 : Akrobat Nakal Oknum Pengajar

Fokus 2 : Rasa Takut Berujung Trauma

Fokus 3 : Kala Tumpuan Terakhir Menjadi Batu Pengganjal

Fokus 4 : Menelaah Tindak Asusila di Kampus Hijau

E-paper : Tabloid Suaka Edisi April 2018

SebelumnyaSelanjutnya

Ke Atas