Kolom

Mahasiswa Jadi Sasaran Kampanye Politik Dosen

Ilustrasi oleh Shania Anwar/ SUAKA.

 

Oleh Abdul Azis Said*

Mendekati periode Pemilihan Presiden (Pilpres) dan sepanjang Pemilu 2018 yang lalu banyak pelanggaran yang terjadi. Sebagaimana melansir dari nasional.kompas.com pada Pemilu 2018 saja terdapat 1.247 dugaan pelanggaran yang berhasil dihimpun oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), itu terdiri atas laporan masyarakat dan hasil temuan Bawaslu.

Banyaknya pelanggaran tersebut menunjukkan adanya usaha untuk mengesampingkan tercapainya tujuan pemilu, yaitu memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis. Lalu, bagaimana negara akan berkeadilan jika demokrasi saja sudah dilanggar?

Belakangan, sepertinya atmosfer tersebut mulai masuk ke ranah pendidikan utamanya kampus. Bukan mahasiswanya yang ikut kampanye, melainkan adanya beberapa dosen yang secara diam-diam menyematkan apa yang menjadi pilihan politiknya kepada mahasiswa. Paling sering melalui nasihat-nasihat di akhir kelas atau pintar-pintarnya mereka untuk menyambungkannya dengan materi pembelajaran.

Adanya hubungan akademik antara dosen dengan mahasiswa, menempatkan dosen sebagai posisi akademisi yang tinggi dan tentu terkesan ‘lebih’ tahu banyak dibandingkan mahasiswa. Sementara mahasiswa diposisikan sebagai pihak yang menerima segala bentuk pengetahuan yang diturunkan dari dosen. Hal tersebutlah yang agaknya dimanfaatkan untuk memperlihatkan kuasa dosen menentukan pilihan kepada mahasiswanya, menunjukkan bahwa calon pilihan dia  yang benar.

Lalu mengapa agenda kampanye tersebut menyasar mahasiswa? Mahasiswa sebagai kelompok muda yang kebanyakan adalah pemilihan baru menyumbang cukup banyak suara. Berdasarkan laporan data Badan Pusat Statistika (BPS) per tahun 2014/2015 saja, jumlah mahasiswa Indonesia mencapai 5.896.419 orang. Angka tersebut tentunya bertambah untuk tahun ini, seiring bertambahnya perguruan tinggi.

Itulah kenapa kemudian tak mengherankan jika banyak dari calon yang menargetkan untuk merebut suara dari kalangan muda, termasuk mahasiswa. Kampus sebagai ruang akademik yang bebas intervensi politik, rupanya telah beralih fungsi menjadi lahan subur untuk panen suara saat Pilpres ataupun Pemilu. Mahasiswa pada kasus ini hanya ditempatkan sebagai komoditas politik yang menjadi bahan rebutan. Sedangkan dosen diibaratkan sebagai promotor, yang berperan penting mengagendakan suara mahasiswa pada satu dukungan dengannya.

Baca juga:  Fundamentalisme: Makna Lebih Dalam Dibanding Riset Setara Institute

UU Pemilu melarang kampanye di ruang akademik dan melibatkan ASN

Entah mereka (dosen-red) telah terang-terangan tergabung dengan salah satu partai politik ataupun tidak, jelasnya mereka telah menjadi partisan salah satu calon, dan menggunakan ruang akademik sebagai tempat berkampanye merupakan bagian dari pelanggaran pemilu.

Segala hal terkait pelaksanaan hajatan nasional ini telah diatur dalam UU. No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perihal adanya larangan menggunakan ruang akademik sebagai tempat berkampanye,  tertuang dalam Pasal 280 ayat (1) huruf huruf H berbunyi “Pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan”

Pembatasan akses kampanye politik ke beberapa tempat seperti yang disebutkan pada pasal tersebut, memperlihatkan bahwa adanya aktivitas politik harus dipisahkan dengan berbagai urusan, termasuk kinerja perangkat pemerintahan, aktivitas rohaniah dan ruang belajar.

Masuknya aktivitas politik dalam  ruang-ruang tersebut, agaknya akan menimbulkan polaritas fungsi kerjanya. Dampaknya adalah terganggunya kinerja dari fungsi tempat-tempat tersebut. Optimalisasi kerja pemerintahan akan terganggu sebagai imbas perbedaan pilihan politik. Pun jika membawa-bawa urusan Pemilu ke dalam urusan ibadah.

Lalu, jika aktivitas kampanye dilegalkan di kampus, akan sangat mungkin banyak partai politik ataupun pendukung calon yang terang-terangan menggunakan fasilitas kampus untuk mempersuasi mahasiswa. Fungsinya sebagai ruang belajar pun akan beralih menjadi ruang kampanye. Intervensi pandangan dan pilihan politik pun akan mencampuri kurikulum pendidikan dan sistem belajar yang ada.

Tak tanggung-tanggung, larangan perangkat akademisi untuk terlibat aktivitas kampanye juga diatur dalam pasal yang sama pada ayat (2) huruf F yang berbunyi “Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan Aparatur Sipil Negara (ASN)”

ASN termasuk di dalamnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), juga dilarang untuk tergabung dalam kegiatan kampanye. Tentu bahwa PNS merupakan perangkat negara yang digaji bukan untuk mengikuti kegiatan politik melainkan melayani masyarakat, begitupun dengan dosen yang telah berstatuskan PNS. Mereka mendapatkan gaji untuk menjadi pengajar bukan sebagai anggota atau partisan politik. Jerat aturan yang mengikat mereka kian berlapis dan sepantasnya kasus seperti ini tidak terjadi.

Baca juga:  Kontroversi UIN Bandung Paling Fundamentalis: ‘Dugaan Unsur Kepentingan’

Yang menyedihkan ialah adanya aturan tersebut sepertinya tidak banyak dihiraukan baik oleh dosen. Memang benar mereka tidak membuka panggung kampanye di kampus, ataupun hadir dalam acara seminar kemahasiswaa dengan maksud manuver politik, tetapi sama halnya melakukan pergerakan bawah tanah, usaha tersebut diperhalus dengan persuasi melalui kegiatan pembelajaran.

Alibinya pun beragam, biasanya mengatakan ‘ini bukan kampanye, ini biar kalian nggak salah pilih aja’ . Seakan apa yang dilakukannya bukanlah kesalahan melainkan hanya sebuah nasihat. Akibatnya adalah bias antara  apakah hal tersebut menasihat atau justru kampanye, karenanya hal ini seakan telah dilegalkan di ruang akademik.

Mahasiswa memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan politiknya, campur tangan dosen untuk menentukan pilihan mereka menjadi hal berkebalikan dengan peraturan yang telah disebutkan di atas. Kemampuan akademis mahasiswa sepatutnya telah membukakan jalan selebar-lebarnya bagi mereka untuk menentukan mana yang terbaik.

Demokrasi dan hak pilih saat Pemilu seharusnya menjadi kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar dan tahu banyak tentang politik, bukan untuk dipengaruhi hak pilihnya. Meskipun gembar-gembor mengatakan aktivitas kampanye di lingkungan kampus adalah menjadi bagian dari proses edukasi politik, namun yang ada justru hanya memberi pandangan politik yang subjektif dan benar hanya menurut sudut pandang yang mempersuasi.

Sebenarnya tidak ada yang salah jika dosen telah menentukan pilihan politiknya, yang dilarang ialah ketika ia terlibat dalam mengkampanyekan pilihannya itu. Dengan keterlibatan dosen berkampanye kepada mahasiswa, sehingga bukan mahasiswa yag kritis yang hendak dicita-citakan, melainkan hanya mendukung terbentuknya karakter mahasiswa yang terkesan ikut-ikutan kata dosen, serta  tidak terlibat langsung dalam menyeleksi calon pemimpin yang terbaik.

Adanya dualisme peran dosen sebagai pengajar dan simpatisan kampanye salah satu calon, akan berdampak terhadap kualitas pembelajaran, dan apa yang diajarkannya pun tidak akan lepas dari pengaruh pilihan politiknya. Untuk itu, perlu adanya profesionalitas dosen untuk tidak mencampur adukan perannya sebagai pengajar dengan urusan pilihan politiknya.

Baca juga:  Menghitung Ulang Persetujuan Mahasiswa UIN Bandung Dicap Fundamental

 

*Penulis merupakan mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4 dan merupakan Koordinator Riset LPM Suaka Periode 2019

 

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas