Hukum dan Kriminal

RUU Permusikan, Ancaman Demokrasi Bagi Musisi

(Dari kiri) Moderator diskusi, Dina Dellyana, Researcher Koalisi Seni Indonesia, Hafez Gumay, Vokalis Tika & The Dissidents, Kartika Jahja, Vokalis Seringai, Arian Ketua Jaringan dan Kampanye Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), Arip Yogiawan tengah memparkan materi dalam diskusi terbuka “Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan” di Spasial, Jl. Gudang Selatan, Selasa (12/02/2019). (Aldy Khaerul Fikri/Magang)

SUAKAONLINE.COM – “Intinya RUU Permusikan mengancam Demokrasi, jadi kita tolak bukan direvisi karena 95% RUU ini cacat dari prosedur,” ungkap vokalis band rock Seringai, Arian salah satu pembicara dalam diskusi terbuka tentang “Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan” di Spasial, Jl. Gudang Selatan, Selasa (12/02/2019). Diskusi ini diinisiasi oleh sejumlah musisi Bandung, Spasial dan Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan.

Senada dengan Arian, Vokalis Tika & The Dissident, Kartika Jahja berpendapat bahwa RUU Permusikan ini adalah alat negara untuk membungkam masyarakat, karena setiap pergerakan pemuda musik selalu menjadi bagian dari bentuk perlawanan. “Musik adalah agitator yang paling hebat untuk berbagai movement sosial, politik, budaya di Indonesia, dari mulai gerakan Bali Tolak Reklamasi dan isu-isu lainnya di Indonesa,” ungkap Kartika.

RUU Permusikan kini tengah menjadi topik utama pembicaraan, khususnya bagi musisi dan penikmat musik karena banyak ditemui pasal-pasal kontroversial didalamnya. Sebagai contoh adalah pasal 32 tentang diakuinya seseorang sebagai musisi adalah setelah ikut uji kompetensi.

Researcher Koalisi Seni Indonesia, Hafez Gumay menuturkan, pasal tersebut benar-benar aneh karena untuk sebuah pengakuan profesi musik harus mengikuti uji kompetensi. “Jika kita tidak mengikuti uji kompetensi, musisi bukan profesi kita, ya hobi aja, kalau kita mau mengaku kita musisi profesional, ya harus ikut uji kompetensi, kemudian bagaimana orang yang sedari dulu udah sekolah musik sampai dia lulus dan tetap harus ikut uji kompetensi ini? berarti sekolahnya sia-sia kan? itu yang jadi masalah,” tutur Hafez.

Sementara itu, Ketua Jaringan dan Kampanye Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Arip Yogiawan mengungkapkan bahwa musik adalah proses alamiah tentang proses ilmiah dan olah rasa. “Orang yang gak bisa baca note tapi bisa mamainkan alat musik dan membuat lagu itu musisi bukan? Karena menurut saya musik adalah proses alamiah tentang olah pikir dan olah rasa,” ungkapnya.

Baca juga:  Media Indonesia ‘Jangan’ Menyebarkan Berita Bohong Tentang Venezuela

Ditambahkannya, pada awalnya RUU Permusikan ini ditujukan untuk membantu musisi-musisi yang sudah berumur dengan segudang karya tetapi sudah tidak menerima royalti. Menanggapi apa yang disampaikan Arip , Vokalis band Homogenic sekaligus moderator diskusi, Dina Dellyana menilai,  jika RUU Permusikan berangkat untuk membantu musisi-musisi senior, bisa melalui Undang-Undang Hak Cipta atau membuat Undang-Undang baru untuk mengaturnya.

“Sampai saat ini banyak kok orang yang punya lagu, tiba-tiba lagunya ada yang cover dan buming di youtube, seharusnya yang punya lagu dapat royalti. Kemudian DI Spotify misalnya, seorang musisi mengirim lagu kesana dan banyak didengar banyak orang, si rewardnya jika kita tidak mengklaim itu reward kita ya otomatis jadi milik spotify nah yang harus di bikin Undang-Undang itu yang kasus-kasus seperti ini,” ujarnya.

Diakhir diskusi para musisi Bandung dan Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan mengajak seluruh masyarakat yang peduli terhadap musik Indonesia, untuk terus menyuarakan penolakannya terhadap RUU Permusikan ini. Mereka pun berharap ada tenaga baru yang terus lantang menyuarakan dan mendiskusikan masalah ini.

Reporter : Aldy Khaerul Fikri/Magang

Redaktur : Dhea Amellia

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas