Kampusiana

Aksi Evaluasi Rektor Berujung Audiensi

Forum Demokratisasi Kampus (FDK) mengadakan konferensi pers mengenai tidak jadinya Aksi Evalusai Empat Tahun Kepemempinan Rektor di Bawah Pohon Rindang (DPR) UIN SGD Bandung, Kamis (28/2/2109). (Aldy Khaerul Fikri/Magang)

SUAKAONLINE.COM – Sejumlah Mahasiswa yang tergabung dalam Forum Demokratisasi Kampus (FDK), mengadakan konferensi pers perihal tidak jadinya Aksi Evaluasi Empat Tahun Kepemimpinan Rektor UIN SGD Bandung di Bawah Pohon Rindang (DPR) Kamis, (28/2/2019). Pada awalnya FDK akan mengadakan aksi  berbarengan dengan dilaksanakannya akreditasi kampus UIN SGD Bandung, akan tetapi Rabu, (27/2/2019) terjadi audiensi antara pihak FDK dan pihak Rektorat kampus dengan menghasilkan kesepakatan.

“Jadi semalam ada audiensi dari pihak FDK dan Rektorat membicarakan perihal Aksi yang akan kami lakukan, dengan membawa sepuluh tuntutan kepada Rektorat dan menghasilkan lima poin kesepakatan. Lima poin kesepakatan tersebut ditandangani oleh kedua belah pihak. Dari pihak FDK oleh Koordinator Aksi, Muhammad Faiz dan dari pihak Rektorat oleh Jaenudin selaku Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan (AUPK) UIN SGD Bandung dan Ketua Senat Mahasiswa (Sema-U), Acep Jamaludin,” ujar Faiz.

1. Pihak Rektorat bersedia memberikan informasi sistem keuangan tapi tidak dalam bentuk data.

2. Tidak ada rencana kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tahun 2019.

3. Untuk perencanaan UKT akan diminta pandangan dari intra kampus.

4. Memberikan Informasi dan regulasi penggunaannya hasil dari Kontrak Kerjasama Operasional (KSO) tapi tidak memberikan data.

5. Siap memberikan persetujuan untuk penggunaan DPR asal tidak mengganggu kegiatan akademik Fakultas.

Selain itu Muhammad Faiz menambahkan, FDK sengaja mengadakan aksi ini bertepatan dengan akreditasi kampus, karena jika tidak dilakukan pada situasi seperti ini, pihak birokrasi kampus jarang bisa ditemui. Dan aspirasi-aspirasi mahasiswa bisa langsung sampai, ditanggapi, dan diberi solusi.  “Karena pada hari-hari biasa Rektor suka tidak ada, dan susah ditemui. Ketika momentum akreditasi ini birokrasi ada semua, dan ini yang kita inginkan, aspirasi-aspirasi mahasiswa terkait perbaikan ini akan sampai langsung ke Rektor,” imbuhnya

Baca juga:  Media Indonesia ‘Jangan’ Menyebarkan Berita Bohong Tentang Venezuela

Acep Jamaludin pernah dimintai bantuan oleh FDK mengenai aksi ini, karena jadwalnya berbarengan dengan akreditasi kampus, Acep mengusulkan dilakukannya audiensi sebab beberapa tuntutan dari FDK bisa direkomendasikan ke Rektor. Acep khawatir akan berbahaya jika aksi tetap dilaksanakan, mengingat banyak tim asesor Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) berkunjung.

“Tuntutannya ada beberapa yang bisa direkomendasikan ke Rektor seperti infrastuktur, sistem keuangan dan tata kelola organisasi untuk dimasukan kedalam akreditasi. Jika akreditasi kampus naik menjadi A, bukan hanya sebatas A tapi posisinya itu dirasakan bagi semua mahasiswa, nah saya mengusulkan lebih baik diadakan audiensi karena kalau aksi terjadi hari ini dampaknya bukan hanya lembaga tapi keseluruhan.” ungkapnya.

Acep juga menambahkan bahwa tuntutan aksi telah diterima oleh Rektorat dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dan Rektorat telah menjamin layanan bagi mahasiswa yang bukan diwakilkan oleh intra kampus saja. Namun mahasiswa tetap harus berkomitmen dengan menghilangkan unsur politik. Juga tetap mengawal UIN SGD Bandung dalam memperbaiki kualitasnya demi kesejahteraan mahasiswa itu sendiri.

Reporter : Aldy Khaerul Fikri/Magang

Redaktur : Lia Kamilah

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas