Lintas Kampus

Aksi Kamisan Bandung ke-271: Dirampasnya Demokrasi Mahasiswa dan Alam Jogja

Peserta aksi foto bersama seusai acara Aksi Kamisan Bandung ke-271 di depan Gedung Sate Kota Bandung, Kamis (28/03/19). (Fajar Hidayatullah/Magang)

SUAKAONLINE.COMSejumlah mahasiswa dan warga yang yang tergabung dalam Kamisan Kota Bandung menggelar Aksi Kamisan Bandung ke-271, di depan Gedung Sate, Kamis (28/03/19). Aksi kamisan kali ini mengangkat dua tema, yaitu Aksi Solidaritas Persma Universitas Sumatera Utara dan Penolakan Bandara NYIA Kulon Progo Jogjakarta.

Beberapa massa aksi mulai berorasi menyampaikan pendapatnya, diantaranya Rian Hamdani, salah satu massa aksi dari Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung (FKPMB). Dengan memegang pengeras suara, ia menyampaikan bahwa kampus merupakan sarana kebebasan untuk berekspresi, bukan malah merenggut hak-hak mahasiswanya untuk menyampaikan pendapat dimuka umum.

“Kampus yang seharusnya mendukung mahasiswanya untuk melakukan kebebasan berekspresi malah membungkam sebaliknya. Hari ini ruang-ruang demokrasi kita mulai terhimpit, tidak hanya bicara tentang ruang-ruang publik yang hari ini susah didapatkan, tetapi juga bicara tentang ruang-ruang yang memang seharusnya sudah menjadi hak kita untuk menyuarakan kritik,” ujar Rian.

Senada dengan Rian, massa aksi lainnya dari Persma STIE, Rizal mengatakan bahwa Rektor itu harus menjamin kebebasan kepada mahasiswa untuk menyampaikan pendapat. “Rektor itu harusnya bisa mendukung, bukan malah merenggut kebebasan Pers Mahasiswa, kalau seperti ini terus buat apa ada pers mahasiswa. Pers adalah untuk kontrol sosial, jadi kalau pers mahasiswa, mereka untuk mengontrol, kontrol sosial di kampus,” paparnya.

Sementara itu, Korong, sapaan akrab Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi, dalam orasinya menyatakan bahwa Kamisan Kota Bandung mendukung Paguyuban Warga Menolak Penggusuran Kulon Progo menggugat presiden RI ke Mahkamah Agung (MA) RI. Gugatan tersebut bukanlah bentuk dari politik praktis yang sedang gencar-gencaranya dilakukan oleh para elit politik negeri ini.

Laki-laki berambut gondrong ini pun melanjutkan, bahwa di negara kita hukum itu seperti dijadikan alat untuk melanggengkan hawa nafsu. Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No 26 Tahun 2008 menjadi PP No 13 Tahun 2017 yang menghapus seluruh pasal terkait pelarangan pembangunan zona rawan bencana, diduga merupakan kebijakan pemerintah untuk memuluskan pembangungan Bandara NYIA Kulon Progo.

Baca juga:  Menghitung Ulang Persetujuan Mahasiswa UIN Bandung Dicap Fundamental

“Perubahan produk kebijakan ini diduga dilakukan untuk mengakomodir pembangunan Bandara NYIA Kulon Progo yang merupakan wilayah rawan gempa dan tsunami. Pembangunan infrastruktur NYIA sedang dipaksakan dengan melawan alam, justru akan mengancam nyawa banyak orang,” lanjutnya.

Korong berharap dengan diadakannya aksi kamisan ini, semakin banyak orang-orang sadar tentang keadaan negara saat ini. “Harapannya makin banyak lagi orang-orang yang membuka mata bahwa negara kita tidak sedang baik-baik saja, masih banyak permasalahan di Indonesia mulai dari pembungkaman demokrasi tadi, perampasan ruang hidup dan diusiknya keberadaan alam-alam di Indonesia, jadi itu menandakan bahwa negara sedang tidak baik-baik saja.” tutupnya.

Reporter         : Fajar Hidayatullah/Magang

Redaktur        : Dhea Amellia

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas