Kampusiana

KAM: Libatkan Mahasiswa dalam Pengusutan Kasus Pelecehan Seksual


Sejumlah massa aksi melakukan aksi solidaritas untuk kasus pelecehan seksual di depan Gedung Fakultas Dakwah dan Komunikasi/Gedung rektorat/Gedung Anwar Musaddad, UIN SGD Bandung Selasa (2/4/2019). Awla Rajul/ MAGANG

SUAKAONLINE.COM – Komite Aksi Mahasiswa (KAM) UIN SGD Bandung melakukan aksi solidaritas untuk kasus pelecehan seksual di depan Gedung Rektorat UIN SGD Bandung, di depan fakultas Dakwah dan Komunikasi dan di beberapa titik lainnya, Selasa (2/4/2019). Aksi tersebut merupakan aksi lanjutan dari aksi-aksi yang telah dilakukan sebelumnya untuk menuntut demokratisasi kampus. Dalam hal ini, yang menjadi fokus utama massa aksi adalah keterlibatan mahasiswa dalam tim investigasi kasus pelecehan seksual.

Dalam pers rilis yang didapatkan Suaka, yang melatar belakangi adanya aksi adalah beberapa waktu lalu UIN SGD Bandung mendapatkan predikat A. Namun, predikat yang didapatkan tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi fasilitas yang tidak terawat, sarana dan prasarana tidak memadai, dosen yang tidak berkapasitas, dan kasus pelecehan seksual yang belum terselesaikan. Massa aksi menilai tim investigasi yang seharusnya menyelesaikan permasalahan kampus, dalam kerjanya tidak ada upaya untuk mencari data korban yang sudah diketahui inisialnya, namun hanya menunggu ‘datangnya bola’.

Massa aksi juga menanyakan Background tim investigasi, dari segi kapabilitas dalam hal kekerasan seksual tidak jelas. Massa aksi menilai sebelum mengentaskan kekerasan seksual, tim investigasi harus netral, artinya tidak boleh memasukkan moralitas agama dan moralitas masyarakat dalam menindak kasus kekerasan seksual. Massa Aksi membeberkan data yang dihimpun oleh Women Studies Center (WSC) UIN SGD Bandung di tahun 2018, terdapat empat dosen pelaku kekerasan seksual dan juga sembilan mahasiswa sebagai pelaku kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Dengan jumlah korban sebanyak 11 orang.

Akreditasi A yang didapat dinilai oleh massa aksi tidak cocok dengan kondisi kampus yang masih memiliki kasus yang belum terselesaikan. Massa aksi menyebutkan, dalam standar akreditasi institusi perguruan tinggi yang diatur oleh BAN-PT, ada tujuh standar yang harus dimiliki oleh kampus, salah satunya adalah pembiayaan, sarana dan prasarana, serta informasi. Namun, dalam hal sarana dan prasarana di kampus, massa aksi menilai masih jauh dari kata memadai, seperti halnya fasilitas Student Centre (SC), parkiran, dan lain sebagainya.

Untuk itu, massa aksi memiliki enam tuntutan, diantaranya: pertama, Libatkan Mahasiswa pada Tim Investigasi, kedua, Pecat pelaku pelecehan seksual, ketiga, Hentikan Victim Blaming, keempat, Kampus harus membuat zona ramah gender, kelima, Kampus harus membuat zona bebas kekerasan seksual, dan poin terakhir dalam tuntutan mereka adalah Perbaiki dan penuhi fasilitas mahasiswa yang terdiri dari parkir, kampus ramah pejalan kaki, dan ramah untuk kaum disabilitas.

Juru bicara aksi, Vini Zulfa mengatakan bahwa ini merupakan momentum yang tepat setelah adanya pemberitaan dari BBC. Ia mengatakan, teman-teman juga entah itu ekstra ataupun intra merasa bahwa hal ini harus dituntaskan bersama. “Salah satu tuntutan kami dalam demokratisasi kampus adalah melibatkan mahasiswa dalam tim investigasi. Karena banyaknya dosen cabul dan banyaknya pelecehan seksual ini hanya ditangani oleh dosen-dosen segelintir orang saja,” tuturnya ketika ditemui Suaka di depan Gedung Fisip.

Ia menilai apakah tim investigasi mampu dalam mengatasi masalah kampus-kampus ini, seperti memiliki perspektif gender, tidak membawa-membawa moralitas yang nantinya berujung pada victim blaming, adanya dasar-dasar konseling agar tidak hanya mendengarkan tapi bagaimana mengahadapi korban. Ia mengaku UIN SGD Bandung tidak mengakomodir mahasiswa dan aspirasi dari mahasiswa. Meskipun sempat ada konsolidasi dan konferensi pers pada aksi-aksi sebelumnya, namun goals belum tercapai.

Vini juga mengkritisi progress dari tim investigasi. Ia mengatakan bahwa bilik pengaduan tidaklah mudah. Dimana korban memiliki kekuatan atau tidak untuk mengadu. Lalu setelah mengadu, apakah adanya intimidasi. “Sebenarnya yang namanya bilik pengaduan itu tidak mudah, meski bisa. Tapi sebenarnya sebagai orang-orang yang sadar, harusnya menjemput bola. Apakah mereka korban, di beri kekuatan untuk mengadu. Mereka para korban ketakutan saat akan mengadu, ada juga yang ketika mengadu malah di intimidasi. Kita dukung agar korban berbicara, terjaga kerahasiaannya, emosionalnya karena yang namanya korban sangat traumatis,” jelasnya.

Tim investigasi dinilainya juga belum memenuhi syarat. Demokratisasi kampus harusnya melibatkan mahasiswa. “Harusnya demokrasi melibatkan mahasiswa dan ini tidak. Jadi, harus kita katakan bahwa tim belum memenuhi syarat. Tim investigasi mengatakan akan membuat peraturan kode etik di Dosen. Dan itupun tidak melibatkan mahasiswa. Seharusnya yang namanya kode etik entah itu mahasiswa dan dosennya harus bersama-sama. Jangan hanya dosen saja yang menilai bagaimana caranya. Mahasiswa harus dilibatkan baik perempuan atau laki-laki karena ini tugas bersama.” Tutupnya.

Seorang massa aksi lainnya, mahasiswa jurusan Sosiologi, Riska Nur Anissa, mengatakan bahwa yang mendorongnya untuk turun aksi adalah ia takut jika korban bertahun-tahun dibungkam oleh salah satu oknum dosen yang sama, tapi tidak ada tindakan tegas dari pihak kampus. “Meskipun kejadian ini tidak aku alami langsung tapi aku sebagai perempuan yang sama-sama berkuliah di UIN merasa harus turun ke jalan untuk menyuarakan suara orang-orang yang telah di lecehkan oleh para oknum dosen tersebut.” Ungkapnya ketika diwawancarai oleh Suaka di depan Gedung Rektorat.

Reporter: Noviyanti Putri, Awla Rajul/ Magang.

Redaktur: Harisul Amal

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas