Hukum dan Kriminal

Aksi Solidaritas Menolak PT. EMM

Sejumlah massa aksi yang tergabung dalam Ikatan Pemuda Aceh (IKAPA) Bandung menggelar aksi solidaritas menolak PT. EMM di depan Gedung Merdeka, Jum’at (12/4/2019). (Awla Rajul/Magang)

SUAKAONLINE.COM – Ikatan Pemuda Aceh (IKAPA) Bandung menggelar aksi solidaritas menolak PT. EMM dan mengecam tindakan represif aparat terhadap mahasiswa, di depan Gedung Merdeka, Jum’at (12/4/2019). Koordinator aksi, Harisul Amal mengatakan aksi tersebut merupakan aksi serentak yang dilakukan di beberapa kota besar di pulau Jawa dan Sumatera seperti di Medan, Yogyakarta, Malang, dan Bandung.

Haris mengatakan bahwa pada Kamis (11/4) lalu, PTUN menolak gugatan Walhi terkait izin tambang PT. EMM. Menurutnya, hal tersebut merupakan sinyal bahwa kondisi agrarian di Aceh masih terancam. Ditambah lagi dengan munculnya polemik PT-PT lain yang terindikasi bermasalah, sehingga hal tersebut sama sekali tidak bisa dibairkan. Ia juga mengatakan, Kementerian ESDM yang notabenenya pemegang otoritas terhadap pemberian izin eksploitasi pertambangan dan BKPM yang menerbitkan izin usaha pertambangan perlu lebih cermat dalam memperhatikan kekhususan Aceh sebagai daerah istimewa.

“MoU Helsinki dan UUPA sebagai ruh dari perdamaian Aceh harus dihormati agar tidak menjadi bumerang yang dapat menimbulkan gejolak di kemudian hari,” tegasnya. Untuk itu, ia mengatakan, IKAPA dan Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh Nusantara (KMPAN) mendesak Kementrian ESDM dan BKPM untuk mencabut dan membatalkan semua izin yang telah dikeluarkan terkait tambang yang bermasalah di Aceh.

Haris juga bersyukur, Plt Gubernur saat ini sudah menemui mahasiswa dan berada di pihak rakyat Aceh dalam hal penolakan terhadap PT.EMM. “Apa yang kita lakukan saat ini adalah demi kepentingan dan keselamatan tanah Aceh di masa yang akan mendatang. Kita tidak akan pernah membiarkan pihak asing memperkosa kekayaan alam Aceh secara diam-diam apalagi terang-terangan,” ujarnya.

Selain itu, Haris mengatakan bahwa aksi ini juga dilakukan sebagai bentuk dukungan dan pengecaman terhadap tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepada mahasiswa yang sedang melakukan aksi penolakan PT. EMM di depan kantor Gubernur Aceh beberapa waktu lalu. Ditambah lagi adanya upaya penghadangan terhadap laju massa dari daerah menuju Banda Aceh untuk mengikuti aksi.

“Dalam hal ini kita meminta semua pihak terkait untuk segera mengusut tuntas dan menindak oknum-oknum yang terlibat, agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang, karena ini mencederai prinsip demokrasi kita yang menjamin kebebasan berekspresi di ruang publik.” Adapun sikap IKAPA terhadap PT. EMM dan teindakan represif aparat adalah, pertama, Mengutuk segala bentuk tindakan represif aparat terhadap mahasiswa di Aceh, karena hal tersebut telah mencederai demokrasi.

Kedua, Mengawal pemerintah Aceh untuk menyelesaikan polemik permasalahan PT EMM ini secara cepat, tepat, dan transparan, ketiga, Mendukung sikap yang dilakukan oleh mahasiswa dan pemuda Aceh dalam menolak PT EMM, keempat, Menuntut Pemerintah Pusat lewat menteri ESDM untuk mencabut izin PT EMM dengan menimbang aspirasi rakyat Aceh, kelima, Menghimbau mahasiswa Aceh agar tidak terjebak dalam euforia sesaat, karena perjuangan belum selesai.

Ketua IKAPA, Nahar Fazlan mengatakan bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap mahasiswa Aceh yang sudah melakukan aksi di beberapa titik di Aceh, seperti di Nagan Raya, Meulaboh, Banda Aceh, dan beberapa titik lainnya. “Kami sangat mendukung teman-teman. Satu hal yang harus teman-teman ingat semuanya, walaupun tubuh kami di rantau tapi hati kami masih tetap untuk Aceh,” ujarnya ketika ditemui selepas aksi.

Nahar juga mengatakan bahwa pihaknya memiliki target utama yaitu menyaksikan PT. EMM pergi dari bumi Aceh dan Menteri ESDM mencabut izin terhadap PT. EMM. Sebelumnya, plt Gubenur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan akan memnyelesaikan permasalahan ini dalam 14 hari. Untuk itu, pihaknya akan menunggu proses pencabutan izin tersebut. “Nah, kami juga akan menunggu proses pencabutan izin tersebut selam 14 hari, jika perizinannya belum dicabut, maka kita akan arahkan kekuatan kita ke pusat. akan ada aksi gabungan di Jakarta.” tutupnya.

Reporter         : Awla Rajul/Magang

Redaktur        : Dhea Amellia

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas