Kolom

Kasus AY dan Eksklusifnya Masyarakat Terhadap ABH

Ilustrasi oleh Hamzah Anshorulloh/Magang

Oleh Abdul Azis Said*

Semua orang harus sepakat tidak membenarkan perilaku perundungan yang melibatkan anak. Termasuk pula tidak membenarkan atas perisakan yang disasarkan terhadap anak yang terlibat sebagai pelaku perundungan. Banyak dari anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) atas kasus ini yang mengalami hal tersebut akibat identitasnya yang diketahui banyak orang dan menjadi konsumsi perbincangan publik.

Padahal mereka yang ikut melakukan itu dengan maksud mencari massa untuk mengutuk pelaku, tak ubahnya melakukan hal yang sama dengan perilaku kejahatan yang dilakukan oleh orang yang ia kutuk. Siklusnya berputar dimana pelaku merisak korban, kemudian masyarakat secara bersama ikut melakukan perisakan terhadap pelaku, dengan dalih bahwa pelaku berhak mendapat cacian dari masyarakat akibat perbuatannya.

Hal tersebut  yang terjadi pada kasus perundungan yang dialami remaja SMP beberapa waktu lalu, korban yang inisialnya AY.  Kecolongannya, dalam kasus tersebut beredar luas di Internet, video dan foto yang memperlihatkan identitas pelaku. Belum lagi postingan di media sosial yang dibumbui dengan narasi hujatan yang menggambarkan mereka sebagai perwujudan wanita bengis. Dan ditanggapi pula dengan komentar-komentar negatif lainnya yang ikut menimpali dengan lebih parah lagi. Bahkan satu dari banyaknya hujatan yang saya temui, di halaman komentar salah satu channel youtube yang mewartakan kasusnya, pelaku dikatai dengan sebutan “anak setan”.

Karena dalam kasus di atas melibatkan anak, utamanya anak dengan statusnya yang berhadapan dengan persoalan hukum, identitasnya haruslah dirahasiakan. Secara hukum hal itu diatur dalam UU No. 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, pasal 64 huruf (i) yang menyebutkan, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan melalui penghindaran dari publikasi atas identitasnya.

Baca juga:  Jadwal Wawancara Tahap Satu

Membuka identitas pelaku mengakibatkan mereka mudah dikenali saat di ruang publik, sehingga nantinya tidak ada perasaan aman bagi pelaku untuk beraktivitas. Ruang geraknya dibatasi ketakutan akan agresi penolakan sosial yang datang dari sekitarnya. Ketakutan itu berupa kekhawatiran adanya cacian secara langsung saat mereka dikenali masyarakat, atau bisa saja ketakutan terhadap kemungkinan adanya serangan fisik yang ia dapatkan.

Penyebabnya tak lain karena adanya  konsensus yang terbentuk di masyarakat bahwa mereka adalah orang brutal yang harus dijauhi. Terdapat penolakan dari lingkungan sosial dan terjadinya pembentukan citra atas dirinya. Itu tak luput atas peran pengguna internet juga media yang bekerja tanpa mempertimbangkan perlindungan terhadap mereka.

Belum lagi dampak dari ramainya serangan terhadap pelaku dengan beragam kalimat menohok dapat menimbulkan trauma bagi mereka. Pelaku bahkan sempat mengakui bahwa mereka sempat mendapatkan ancaman akan dibunuh dari banyak orang tak dikenal. Akibatnya serangan-serangan di ruang maya tersebut menjadi hukum sosial yang harus ditanggungnya. Pribudiantara Nur Sitepu, yang merupakan Sekretaris Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam postingan media Jaring bahkan menyampaikan bahwa  tiga pelaku dalam kasus di atas mengalami depresi berat, bahkan satu diantara perlu penanganan khsusus.

Hukum Pidana bagi Anak

Hukum sosial itu belum termasuk hukuman pidana yang harus mereka hadapai. Bahkan efeknya bukan hanya selama kasus tersebut bergulir, melainkan berdampak jangka panjang, utamanya terhadap masa depan anak. Wajah mereka tela dikenali sebagai ‘penjahat’  bahkan meski mereka telah selesai mengalami masa pidana, citra tersebut akan melekat seterusnya. Sehingga efek ini laiknya perumpamaan “Nila setitik merusak susu sebelanga”, perbuatnnyanya tersebut tak termaafkan dan sangat mempengaruhi kehidupannya, sekali ia membuat kesalahan maka yang diingat tentangnya ialah kejahatannya tersebut.

Baca juga:  Kunci Lolos Beasiswa Luar Negeri Ala Yanri Rhamdano

Keterlibatannya dengan urusan hukum memberikan banyak dampak bagi anak, pengaruhnya terhadap psikis anak juga hak-haknya sebagai anak sedikit banyak akan hilang. Beratnya hukuman sosial bagi anak telah mengakibatkan mereka depresi, sehingga menimpalinya dengan tuntutan hukuman pidana menjadi tidak efektif untuk tujuan melakukan perubahan sikap, yang ada hanyalah pembalasan dendam.   

Potensi  diskriminasi hak-hak anak akibat adanya hukuman pidana bagi anak, salah satunya ialah hak atas pendidikan yang layak. Ketika mereka menjalani masa pidana, aksesibiltasnya terhadap pendidikan jelas telah direnggut. Kondisi lembaga permasyarakatan yang selama ini juga tidak menekankan pada proses membimbing melainkan bertujuan membatasi, sehingga anak akan sulit mendapatkan pendidikan.

Pembatasan tersebut berlanjut sampai mereka telah selesai menjalani masa pidana. Masalahnya karena kurangnya penerimaan dari masyarakat, dan stigma tentang  perilakunya di masa lalu bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Catatan masa lalunya menjadi alasan yang bagi masyarakat mendorong institusi pendidikan untuk menolak mereka, karena dianggap akan memberi citra buruk bagi sekolah atau universitas nantinya.

Sementara berdasarkan resolusi PBB dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang terbit pada tahun 1989 menyebutkan terdapat empat kategori hak anak, yaitu hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk perlindungan dan hak untuk partisipasi. Pentingnya pendidikan dalam siklus tumbuh kembang anak, sehingga kebutuhan pendidikan bagi anak menjadi sangat krusial. Bahkan dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 3 huruf (n) dengan jelas menyebutkan bahwa anak dalam proses peradilan pidana berhaka memperoleh pendidikan.

Belum lagi dengan jumlah lembaga permasayarakat khusus anak yang masih terbatas, sehingga banyak tahanan anak yang terpaksa disatukan dengan tahanan dewasa. Padahal antara keduanya memiliki perkembangan mental psikis yang berbeda, sehingga harusnya berbeda pula pola penangannnya. Lingkungannya tersebut jelas akan sangat berdampak besar terhadap pertumbuhan psikis sang anak. Mereka bahkan rentan menjadi korban perisakan juga pelecehan yang dilakukan sesama penghuni tahanan. 

Baca juga:  Jadwal Wawancara Tahap Satu

Dari hal tersebut memperlihatkan begitu pentingnya inklusi sosial terhadap anak yang pernah atau sedang berhadapan dengan hukum. Sistem peradilan di Indonesia telah menaplikasikan keberpihakannya terhadap hak-hak anak, dengan mewujudkan sistem pidana anak yang menekankan pada restorative justice. Dengan sebuah sistem merestorasi kesalahan sang anak agar menjadi pembelajaran baginya dan dari sinilah akan terjadi perubahan sikap bagi anak menjadi lebih baik.

Sehingga memutus mata rantai pada kasus pidana yang melibatkan anak, bukan diselesaikan dengan sistem pembalasan dendam dengan hukuman, melainkan dengan pembinaan yang bukan hanya membutuhkan keterlibatan penerimaan dari keluarga, melainkan juga peran penerimaan dari masyarakat.

*Penulis merupakan mahasiswa Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 4 dan merupakan Koordinator Riset LPM Suaka Periode 2019

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas