Advertorial

Agus P. Laksono : Pemerintah Harus Berkontribusi pada Pembiayaan Syariah

Perwakilan Direktorat Jendral Pengelolaan, Pembiayaan dan Risiko Kementrian Keuangan, Agus P. Laksono  tengah memberikan materi tentang Sukuk Negara Sebagai Instrumen Pasar Keuangan Syariah pada seminar nasional yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Keuangan Syariah ( HMJ -MKS) di Aula Abjan Soeleman, Selasa(30/4/2019). (Sani Muhammad/Suaka)

SUAKAONLINE.COM –  Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia yaitu sekitar  1.8 miliar jiwa atau 87,16% dari total penduduk Indonesia. Karena itu Indonesia memiliki peluang yang sangat besar  untuk mengembangkan ekonomi serta keuangan syariah

Berdasarkan data Global Islamic Economic Indonesia menempati peringkat pertama  pada pengeluaran  makanan dan minuman halal di dunia . Perwakilan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Taufik Saleh  mennyampaikan bahwa pengeluaran konsumsi penduduk muslim Indonesia mencapai US$ 219,1 miliar atau 10,4 % dari total pengeluaran ekonomi syariah global yang didominasi oleh pengeluaran makanan halal sebesar 170 miliar USD.

Selain itu pada industri keuangan syariah  Indonesia menempati posisi ke 7 dengan aset keuangan syariah sebesar US$ 82 juta atau 17% dari total aset syariah global, dengan  total market share/pangsa pasar8,52%. “Angka market share tersebut masih kecil dibandingkan dengan industri  keuangan konvensional yaitu 91,42%,” kata Taufik.

Perwakilan Direktorat Jendral Pengelolaan , Pembiayaan dan Risiko Kementrian Keuangan , Agus P. Laksono   menyampaikan bahwa salahsatu  kontribusi pemerintah pada  pembiayaan syariah di sektor keuangan  yaitu  pembangungan jembatan di  salahsatu kawasan timur Indonesia. Saat ini pemerintah  memiliki 2211 proyek lagi yang dibangun  melaului intsrumen syariah  berupa Sukuk Negara/ Surat Berharaga Syariah Negara ( SBSN )  sejak  tahun 2013.

 Total akumulasi penerbitan SBSN  dari tahun 2008-  23 april  2019 sebesar  Rp 1.098,809 triliun, sudah jatuh tempo dan dilunasi sebesar  Rp 350 Triliun sehingga outstanding nya Rp 689,29 trilun dan  90,9 triliun  dalam bentuk Project Financing Sukuk  untuk mendukung pembiayaan produktif. “ Secara bertahap kita menerbiitkan dan secara bertahap kita melunasi” ujarnya.

“Pada tahun 2016 pembangunan gedung kuliah kampus dua sebesar Rp 40.715.954.000 lanjut di tahun 2017 pembangunan gedung pasca sarjana sebesar Rp 45.715.954.000, dibiayai melaui penerbitan SBSN . pembiayaan ini untuk meningkatkan kualitas kegiatan perkuliahan di UIN SGD Bandung,” tutup Agus.

Baca juga:  Pelepasan KKN Internasional UIN Bandung ke Malaysia

            Pasar modal merupakan tempat bertemunya pihak yang perlu dana jangka panjang dengan pihak yang perlu investasi pada instrumen finansial .  Jika negara  membutuhkan dana  untuk infrastruktur ia  bisa  menerbitkan  Sukuk/ Surat urtang negara. Sedangkan perusahaan  bisa menerbitkan surat berharga di pasar modal seperti  saham, obligasi. Kata Kepala Bursa Efek Indonesia (BEI)  kantor perwakilan Jawa Barat, Reza Sadat Shahmaeni.

BEI   itu  sebagai fasilitator ,  penyedia sistem  dan sarana  atau transaksi  jual beli efek di industri pasar modal Indonesia.” Jika diibaratkan  BEI  itu sebagai  pengelola pasarnya sedangkan toko-toko dan pedaganngya  sebagai perusahaan sekuritas,” kata Reza saat .memberikan menyampaikan kajiannya di Aula Abjan Soeleman, Selasa (30/4/2019)

 Dari 106 perusahaan sekuritas di Indonesia   dimana 13 diantaranya  sudah memilili sisitem kredit online syariah . yang sudah tersertifikasi oleh  DSN MUI  sehingga bisa melakuka screaning  terhadap transaksi- transaksi  yang sesuai  dan tidak sesuai syariah .   Saat ini di BEI ada 629 perusahaan yang sudah go public sehingga sahamnya  bisa dimiliki oleh masyarakat umum. Dari 629 perusahaan sekitar 406 diantarannya  saham-saham syariah.

Seminar Nasional merupakan bagian dari acara Semarak Dunia Ekonomi Islam ( SDEI ) ke-VII yang sudah dilaksanakan sejak 29 April oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Keuangan Syariah ( HMJ -MKS). Menurut Ketua Pelaksana, Asep Saripuddin  Seminar Nasional ini diselenggarakan agar mahasiswa bisa mengembangakan potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia dengan meningkatakan kompetensi terhadap ilmu syariah.

Reporter : Sani Muhamamad

Redaktur : Lia Kamilah

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas