Kampusiana

LP2M Janjikan Transparansi Dana KKN Melalui Infografis

Kepala Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, Ramdani Wahyu beserta jajarannya sedang menggelar Rapat KKN Sisdamas 2019 di Aula Anwar Musadda, Jumat (10/5/2019). Rapat yang digelar tersebut untuk mempersiapkan KKN yang akan siselenggarakan pada Juni mendatang. (Anisa Nurfauziah/Suaka).

SUAKAONLINE.COM – Setelah menyelenggarakan Sosialisasi Kuliah Kerja Nyata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (KKN Sisdamas) pada Jumat, (5/4/2019). Kini Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LP2M) menggelar Rapat KKN Sisdamas dengan menghadirkan seluruh Ketua Kelompok (KKP) dan Koordinator Desa (Kordes) di Aula Anwar Musaddad, Jumat (10/5/2019).

Pada sosialisasi April lalu, Kepala LP2M, Ramdani Wahyu mengatakan bahwa untuk KKN Sisdamas 2019 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni adanya pengajuan proposal program kelompok di desa yang akan dijadikan tempat KKN. Tetapi pihak LP2M hanya menerima pengajuan sebanyak 20 proposal yang nantinya akan di verifikasi terlebih dahulu,  dan setelah verifikasi LP2M hanya akan menerima 10 sampai 15 proposal yang nantinya akan mendapatkan pembiayaan dari pihak kampus.

Dan bahasan rapat kali ini membahasa tentang persiapan menjelang KKN yang akan dilaksanakan pada Juni mendatang pun menjelaskan kembali terkait proposal yang masih belum menemukan kejelasan. Pada rapat tersebut, Ramdani mengatakan bahwa proposal yang diajukan minimal satu isu yang akan diangkat dan di kerjakan dengan tema pemberdayaan.

Karena masih banyaknya kesimpang siuran terkait proposal, akhirnya pihak LP2M menunda terlebih dahulu dan Ramdani pun menjelaskan alasan mengapa hanya 10 kelompok saja yang akan dibiayai oleh kampus karena sistemnya yang bersifat kompetitif. Dan banyaknya kelompok KKN yang mencapai 380 kelompok membuat pihak LP2M kesulitan untuk memantau terbaik diantara 380 kelompok tersebut.

“Kalo kita kasih 10 dari yang terbaik, kan LP2M bisa melihat hasilnya dan bukan semata-mata menganak tirikan. Yang jelas pelayanan KKN tahun sekarang kami optimalkan sebaik mungkin dari tahun kemaren sehingga kegiatan ini bisa dilaksanakan dengan baik”, jelasnya.

Penolakan pun datang dari KKP 115, Hasbi Nawawi yang mengatakan bahwa ketika berbicara dana yang ada di LP2M seharusnya ada keterbukaan, mulai dari dana yang masuk, hingga bagaimana pengeloaannya, pun dengan transparansinya. Banyak pertanyaan timbul mengapa hanya 10 kelompok saja yang ditanda tangani.

Padahal hibah dari Pemerintah Daerah (Pemda) itu mencapai 2 Milyar, Badan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) pun menyumbang dana, bahkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa pun sebagian dialokasikan untuk kegiatan KKN. ”Ia hanya menjelaskan kategori dua itu sebesar 300 ribu rupiah,  kategori tiga sampai empat 500 ribu rupiah dan kategori lima 600 ribu rupiah. Jadi dari keseluruhan uang UKT mahasiwa yang mengikuti KKN sebesar 2,7 Miliar, tidak memuaskan,” protesnya.

Hal senada pun dilontarkan oleh KKP 311, Toriqul Farhan mengatakan bahwa harus adanya kejelasan terkait keuangan karena Keterbukaan Infomasi Publik (KIP) sangat perlu. Sehingga bisa mengetahui berapa anggaran yang masuk dan dikeluarkan oleh LP2M. Ia merasa bingung tentang pengalokasikan biaya KKN yang tersisa setelah 10 proposal dibiayai. Menurutnya hasil seluruh penghitungan UKT kategori tiga hingga lima bisa dipakai untuk membiayai 10 juta setiap desanya.

Menanggapi hal tersebut, Ramdani menjelaskan kegiatan KKN ini sama dengan kegiatan praktikum dan akademik, yang memakan biaya. Sehingga polanya bersumber dari dana-dana pemerintah dan masyarakat yang dihitung rupiah. “Ketika anda membeli combro yang harganya 1500 rupiah, anda pasti langsung memakannya tanpa menanyakan modal combro tersebut, begitupun dengan kegiatan yang ada di universitas, kita ga pernah tau uangnya untuk apa,” analoginya.

Ramdani pun menambahkan bahwa dana KKN ini dipakai untuk biaya proses, dimana proses tersebut meliputi perizinan, transportasi, dan lain lain. Jadi terdapat beberapa komponen yang digunakan untuk penelitian, dari jumlah seluruhnya sebesar 1,8 Milyar kita alokasikan. Kemudian sisanya digunakan untuk kegiatan supporting non akademik, etah untuk merenovasi gedung, infrastuktur, dan lain-lain.

Clossing statement pun akhirnya dilontarkan ketika para KKP dan Koordinator Desa (Kordes) mulai geram atas keinginannya untuk menampilkan transparansi dana KKN yang tak kunjung ada. LP2M pada rapat hanya menjelaskan tentang proposal  tidak menjelaskan mengenai transapansi dana. “Saya sudah mencatat, mendengar, menyimak, apa yang disampaikan oleh seluruh penanya. Maka apa yang disampaikan ini akan kita diskusikan, akan kita bicarakan, dan dibuat infografisnya. Oleh karena itu kita akhiri pertemuan ini sambil menunggu kebijakannya.” tutup Ramdani.

Reporter : Anisa Nurfauziah

Redaktur : Lia Kamilah

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas