Kampusiana

Mahasiswa Tuntut Keterbukaan Dibalik Biasnya Informasi KKN

Dok. Suaka

SUAKAONLINE.COM- Beberapa hari menjelang pemberangkatan Kuliah Kerja Nyata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (KKN Sisdamas) yang akan diselenggarakan pada 31 Juli mendatang, berbagai masalah masih menjadi polemik yang belum terselesaikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M), salah satunya mengenai transparansi dana KKN yang sempat dijanjikan saat sosialisasi Ketua Kelompok (KKP) dan Koordinator Desa (Kordes) pada Mei lalu. 

Ketidakpastian dana yang ada di LP2M untuk alokasi KKN menjadi tanda tanya besar peserta yang akan mengikuti kegiatan KKN Sisdamas, terlebih pada sosialisasi pertama yang diselenggarakan pada 6 April lalu menjelaskan bahwa untuk KKN Sisdamas tahun ini terdapat pengajuan proposal program di desa yang akan dijadikan tempat KKN, dan proposal 10 kelompok terbaik akan mendapatkan biaya dari pihak kampus.

Hal tersebut pun kemudian menjadi pertanyaan mengapa hanya 10 kelompok yang mendapatkan dana dari kampus hingga akhirnya proposal yang bersifat kompetitif itupun dibatalkan dan diganti dengan pemerataan setiap kelompok sebesar Rp 500 ribu untuk kegiatan KKN tersebut yang nantinya wajib dilaporkan dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dengan mencantumkan kwitansi atau bukti pembelian lainnya.

Seperti yang disampaikan Mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Deden Hasbi, menurutnya masih ada beberapa pertanyaan perihal transparansi dana KKN yang hingga saat ini masih belum terjawabkan. “Apabila pihak kampus kesulitan memperjuangkan yang lebih dari itu (dana perkelompok), setidaknya kecurigaan itu bisa diselamatkan dengan adanya transparansi dan pengalokasian yang jelas,” ungkapnya

Hal senada disampaikan oleh mahasiswa jurusan Informatika, Fatih Seida, ia  mengatakan bahwa informasi yang berkembang sampai sekarang masih sangat bias, sehingga membuat mahasiswa menuntut untuk adanya transparansi dana KKN. “Dengan posisi kemarin LP2M yang menawarkan 10 proposal terbaik itu sebenarnya merupakan ide yang bagus, namun terlepas di lapangan kompeten atau tidak, itu bisa menjadi bahan rujukan dan evaluasi kedepan agar bisa menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

Baca juga:  Dudang Gojali : SK FEBI Rampung dalam Empat Bulan

Ketika ditanyai Suaka mengenai transparansi keuangan, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LP2M), Ramdani menyebutkan secara garis besarnya bahwa dana yang dibutuhkan mencapai Rp 1,8 Milyar yang digunakan untuk sewa bis sebanyak 100 bis dengan nominal Rp 2 juta untuk satu bisnya, kemudian untuk DPL masing-masing Rp 710 ribu dengan jumlah DPL sebanyak 128 orang, dan pembekalan-pembakalan sebelum menjelang KKN. 

Namun untuk total keseluruhan Ramdani mengaku tidak mengetahui karena menurutnya itu bagian keuangan yang mengelolanya, dan dana yang Rp 500 ribu perkelompok nantinya akan dititipkan melalui Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) masing-masing. “Kalo ingin minta lebih dari itu saya tidak sanggup, dan gabisa ngelaksanain apalagi buat kontrakan selama KKN,” jelasnya, Jumat (19/7/2019).

Ia melanjutkan, apabila mahasiswa menginginkan semua kebutuhan KKN terpenuhi oleh kampus maka laksanakan KKN mandiri saja, dan apabila ingin melihat catatan alokasi dana maka akan dibuka ketika KKN telah selesai karena masih ada beberapa revisi. “Salah kalo liatin hasilnya ke mahasiswa, karena seharusnya diperlihatkan kepada tim audit yang berwenang”. Tutupnya. 

Reporter: Anisa Nurfauziah

Redaktur: Harisul Amal

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas