Siaran Pers

Aksi Solidaritas Kami Bersama Suara Usu dan Pembatasan Ruang Literasi dengan Merampas Buku Bacaan

Siaran Pers

Aksi Solidaritas Kami Bersama Suara Usu dan Pembatasan ruang literasi dengan merampas buku bacaan

Rabu 14 Agustus 2019.

Kasus yang menimpa dunia literasi kita kian bergulir. Bak bola salju permasalahannya makin pekat akhir ini. Berawal dari kebebasan berekspresi salah satu Lembaga Pers Mahasiswa di medan, penyitaan buku bacaan, sampai razia buku yang dianggap kiri. Jelas ini sebuah kemunduran untuk dunia literasi kita.

Bermula dari permasalahan Lembaga Pers Mahasiswa (Selanjutnya disebut LPM) Suara USU di Medan. Buntut cerpen “Ketika Semua Menolak Kehadiranku Didekatnya” berbuah pemecatan seluruh pengurus Lembaga Pers Mahasiswa Suara USU. Berkat keputusan Rektor melalui SK Nomor 1319/UN5.1.R/SK/KMS/2019 sebanyak 18 pengurus dipecat. Upaya yang terus dilakukan oleh Pengurus LPM Suara USU untuk memperjuangkan hak nya masuk pada tahap Class Action. Tanggal 14 Agustus 2019 ini, mereka melangsungkan sidang perdana di PTUN Sumatra utara. Yael Stefani selaku Pimpinan Umum dan Widiya Hastuti sebagai Pimpinan Redaksi didampingi kuasa hukum Perhimpunan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Sumatra Utara (BAKUMSU) menggugat Rektor untuk mencabut SK nya.

Tidak hanya sampai disana, mereka sadar betul jalur yang ditempuhnya akan mendapatkan banyak konsekuensi. “kita siap dengan segala resiko bila terjadi sesuatu hal di kemudian hari”, Tutup Yael Sinaga ketika di kutip dari VOA Indonesia per tanggal 06/08/2019.

Adanya tindakan pembatasan ruang gerak Pers Mahasiswa ini justru salah satu pelanggaran kebebasan berekspesi. Ranah Pers Mahasiswa yang memang notabene berkecimpung di dunia literasi, menjadi suatu tindakan yang mengancam kemajuan intelektual dari sisi literasi.

Kasus yang tengah diperbincangkan baru baru ini datang dari penyitaan dan penarikan buku bacaan yang dianggap kiri. Ini jelas mencederai UUD yang memang mengatur tentang pelarangan buku. Penyitaan buku tidak bisa ditindak secara sepihak, baik oleh elemen aparat maupun masyarakat yang menyatakan dirinya ormas. Kasus ini terjadi di dua daerah berbeda. Pertama penyitaan buku milik dua orang mahasiswa di probolinggo dan penarikan di toko buku makassar oleh ormas. Adapun penarikan buku harus melalui pengadilan menurut hukum yang berlaku.

Baca juga:  Mahasiswa Keluhkan Kebijakan Wisuda Ganjil Genap

Kami selaku Forum Komunikasi Pers Mahasiswa Bandung mengecam keras atas kasus yang terjadi. Adapun tuntutan dan pernyataan sikap sebagai berikut :

1. Menuntut Rektor Mencabut SK Pemecatan LPM Suara USU

2. Menuntut Aparat maupun masyarakat untuk tidak menyita buku dengan sewenang-wenang

3. Berikan Kebebasan berekspresi kepada Pers Mahasiswa sesuai dengan UU yang berlaku

4. Menuntut Rektor untuk memberikan hak-hak kepada Pengurus LPM Suara USU

5. Mengecam tindakan sewenang-wenang rektor terhadap LPM Suara USU

6. Menghimbau aparat maupun masyarakat dalam meningkatkan mutu literasi

Kami yang mendukung :

1. UPM Isolapos UPI

2. LPM Lensa Women IWU

3. Pers Mahasiswa Suara Mahasiswa Unisba

4. LPM Gemasuara

5. LPM Suaka UIN SGD

6. Tripod Jurnalistik

7. LPM Momentum Unla

8. Jurnalpos Media UIN SGD

9. LPM Jumpa Unpas

10. E-Pers Ekuitas

11. I-Mage Ikopin

12. Warta Kema Unpad

13. dJatinangor Fikom Unpad

14. Media Peradaban

15. Daunjati ISBI

16. Arteri Pers

17. Aksara Tel-U

18. Persma Genera

19. BPPM Pasoendan Unpas

20. Pharms UBK

21. Media Parahyangan Unpar

Nara Hubung :

Rian Hamdani

08818223724

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas