Hukum dan Kriminal

Eksekusi Tamansari: Minim Sosialisasi, Abaikan Regulasi

Suasana eksekusi bangunan warga di kawasan RW 11 Tamansarai, Kota Bandung oleh petugas, Kamis (12/12/2019). (Asep Aang Hidayat/SUAKA)

SUAKAONLINE.COM – Sebanyak 1.250 lebih petugas dari Satuan Polisi (Satpol PP) beserta unsur TNI, dan Polri yang sebelumnya sempat dihadang akhirnya bisa meratakan rumah yang selama ini dihuni oleh warga RW 11 Tamansari, Kota Bandung yang menolak direlokasi, Kamis (12/12/2019).

Warga yang menolak program rumah deret yang sebelumnya digagas oleh Pemerintah kota Bandung yang bertujuan membuat Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) itu hanya gigit jari melihat rumahnya hanya tersisa dengan puing-puing. “Saya tinggal dari lahir disini, dan sekarang gak tahu harus kemana, begitupun anak saya,” ujar Sambas, warga yang terdampak penggusuran saat di wawancarai Suaka, Kamis (12/12/2019).

Sambas pun meradang ketika rumahnya harus dikosongkan paksa oleh petugas. Ia pun dihadang saat akan mendampingi petugas yang akan mengambil barang dari rumahnya. “Barang – barang saya sebagian hilang , karena gak di kasih kesempatan buat angkut barang sendiri,” ujarnya.

Dilain pihak, Kepala Satpol PP Kota Bandung, Rasdian Setiadi menegaskan bahwa tindakan relokasi ini sudah dilakukan sesuai dengan prosedur.”Ini sebetulnya sudah jalan yang terakhir. Kita sudah beri surat peringatan ke-satu, kedua, ketiga. Yang kita berikan dua hari yang lalu itu hanya pemberitahuan aja. Karena berdasarkan SOP,  SP 3 yang terakhir kita bisa melakukan penertiban dan pengamanan aset kapan aja. Saya pikir sudah cukup lama toleransi ini,” tegasnya.

Selain itu ia juga menyebutkan bahwa eksekusi ini sebagai kepastian bagi warga yang telah meninggalkan rumahnya sejak lama. “Kita khawatir juga, kasian, dari kurang lebih 190 KK ini ada 176 KK yang menunggu kepastian dari pemerintah Kota Bandung untuk segera di bangun hunian yang nyaman, yang asri, karena ini kan aset Kota Bandung.” pungkasnya.

Pasalnya dari 190 KK yang terdata di RW 11 Tamansari, hanya 33 KK yang masih memilih untuk bertahan. Sementara itu, menurut Advokat LBH Bandung yang juga kuasa hukum warga, Rifki Zulfikar menyebutkan eksekusi ini merupakan tindakan unprosedural yang dilakukan pemerintah. “Menurut saya ini tindakan serampangan yang dilakukan oleh aparat baik Satpol PP,  maupun Pemkot Bandung sebab ini masih dalam proses hukum,” tegasnya.

Tambahnya, Pemerintah kota Bandung tidak mempunyai alas hak untuk menguasai tanah yang dihuni oleh warga RW 11 Tamansari ini karena tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah tersebut. “Kami menganggap surat aset itu bukan merupakan sertifikat tanah karena menurut UU No. 1 Tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria  sertifikat adalah alas hak tertinggi dan dimiliki oleh siapapun yang menguasai lahan,” tegasnya.

Meskipun hanya tersisa puing-puing, warga yang menolak atas program rumah deret akan tetap bertahan dan tetap melanjutkan proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Reporter         : Asep Aang Hidayat

Redaktur        : Dhea Amellia

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas