Terkini

Fakultas Hukum Menanti Realisasi

Tahun 2008, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung mengeluarkan kebijakan menambah fakultas baru, salah satunya adalah Fakultas Hukum. Saat itu, kebijakan ini disambut dengan gembira oleh kalangan civitas akademik, terutama mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum. Sayangnya, hingga saat ini mahasiswa Ilmu Hukum merasa bahwa kebijakan itu tidak disertai dengan tindak lanjut rektorat untuk merealisasikannya, bahkan terkesan mengabaikan. Pada akhirnya, kekecewaan ini berujung pada aksi mahasiswa pada hari pelantikan Ketua Dewan Mahasiswa (Dema), Rabu (5/5).

Tidal berhenti sampai sana, aksi ini kemudian dilanjutkan dengan audiensi ke rektorat. Salah satunya isi audiensinya yaitu menuntut rektor untuk segera membuat surat keputusan pendirian Fakultas Hukum.

Tuntutan pendirian Fakultas Hukum menimbulkan kontroversi di kalangan Fakultas Syariah dan Hukum (FSH). Ada kekhawatiran fakultas ilmu umum –salah satunya Fakultas Hukum— akan menggilas fakultas ilmu agama. Menurut Ketua Jurusan Ilmu Hukum Nandang Najmuddin, ada dikotomi dari masyarakat antara ilmu umum dan ilmu agama. Padahal anggapan tersebut keliru, semua ilmu adalah berasal dari Allah. “Ilmu agama dan ilmu umum harus dilihat dari segi teknisnya, bukan substansinya,”  ungkapnya.

Namun, kata Nandang, ada pihak yang salah kaprah mengenai masalah ini. Mereka takut jika ilmu keislaman akan tergilas oleh ilmu umum. “Ada persaingan tidak sehat,” tambahnya.

Ini merupakan kendala yang menyebabkan Fakultas Hukum tak kunjung berdiri. Namun, Nandang tak menampik bahwa ia mendukung berdirinya Fakultas Hukum. “Yang penting Ilmu Hukum menjadi pendidikan mandiri, yaitu punya payung sendiri. Fakultas sendiri,” kata Nandang. Pendirian Ilmu Hukum yang mengikuti tren di masyarakat juga merupakan salah satu strategi pengembangan ilmu.

“Tren di masyarakat, contohnya orang dari syariah bicara tentang perundangan akan ditanggapi berbeda dengan orang yang dari hukum. Jika kita memasarkan barang harus sesuai dengan tren pasar tersebut,” lanjutnya.

Nandang juga optimis bahwa Fakultas Hukum secepatnya akan berdiri melihat situasi pertemuan di Jakarta. Responnya memuaskan. Namun, ia tak bisa memastikan kapan Fakultas Hukum akan berdiri.

Dukungan moral diberikan oleh Ketua Senat Fakultas Syariah dan Hukum, Yana Chairu Taufik. Ia mengungkapkan bahwa pihak senat akan berusaha melakukan audiensi ke fakultas dan ke rektorat. “Izin operasional sudah ada untuk IH, kita tunggu saja realisasinya,” ungkap Yana.

Ia juga mengungkapkan jika nantinya Fakultas Hukum berdiri, otomatis mahasiswa yang lain juga akan mengkaji ulang jurusan mereka. “Contohnya Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kemungkinan besar akan berujung pada tuntutan serupa. Komunikasi akan menuntut memisahkan diri.”

Neng Fitri, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum juga sangat mendukung berdirinya Fakultas Hukum. Namun, ia pesimis dengan janji-janji pihak rektorat. “Setiap audiensi, rektorat selalu memberikan janji-janji kosong,” tuturnya.

Menanggapi hal ini, Uwes Fathoni selaku sekretaris pribadi Pembantu Rektor I Nurol Aen mengatakan bahwa Fakultas Ilmu Hukum akan segera berdiri.

“Bukan hanya Hukum, rencananya akan didirikan juga Fakultas Sosial, Politik dan Ekonomi. Namun bila ingin menanyakan kapannya, jangan tanya ke sini. Coba tanya ke Diknas atau ke Depag pusat, kita hanya mengajukan saja dari sini,” ungkapnya. []Sonia, Ratih, Tina/Suaka

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas