Kampusiana

Implikasi Dibalik Rencana UIN Menjadi Kampus Megah

Oleh : Indira S. Rahmawaty*)

Proposed to IDB  for demolition, Proposed to IDB for Renovation atau Building to be demolished.

Tulisan tersebut terpampang beberapa tahun dalam papan kecil yang hampir terpasang di semua gedung di UIN Bandung. Ya, pembangunan total kampus ini memang tak lepas dari peran Islamic Development Bank (IDB). Statusnya adalah pinjaman. Menurut Fisher Zulkarnaen, Ketua Project Manajement Unit (PMU) UIN Bandung –yang merupakan perpanjangan tangan IDB–, dana pinjaman IDB ini adalah sebesar USD 27 juta atau setara dengan Rp.260 miliar. Selanjutnya  Fisher menjelaskan bahwa jika sesuai rencana, program pembangunan ini akan rampung dalam jangka 3 (tiga) tahun atau selesai di tahun 2013. Namun jika molor, maka akan melebihi waktu tersebut (okezone.com).

Pinjaman dari IDB ini tentu telah mendapat persetujuan dari Departemen Keuangan RI, sebagai pihak yang mewakili negara dalam membuat kerjasama dengan IDB. Meski Rektor UIN Bandung, Nanat Fatah Natsir mengungkapkan bahwa pengajuan pinjaman ke IDB ini sempat tidak disetujui, namun akhirnya bisa disetujui juga. Ironisnya, sukses meminjam utang ini dianggap sebagai sebuah kebanggaan.

Sungguh ironis, menjadi pengutang menjadi kebangaaan. Padahal, itu merupakan hal yang harus dievaluasi dan disayangkan. Dengan mendapatkan pinjaman IDB, berarti telah terjadi penambahan beban hutang negara.

Sekadar catatan, bentuk kerjasama internasional di bidang pendidikan, lazimnya dalam dua bentuk. Pertama, kerjasama pendidikan berupa hibah (grant) dari negara donor atau institusi donor. Untuk kerjasama pendidikan seperti ini, tetap diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah RI dengan lembaga donor sebagai institusi internasional yang memberi bantuan. Karena sifatnya hibah (bukan pinjaman), maka program yang ditawarkan juga sangat bergantung pada lembaga pemberi hibah, terutama bantuan yang sifatnya peningkatan kapasitas berupa pelatihan dan pendampingan dan peningkatan teknis lainnya (capacity building), walaupun juga ada beberapa hibah pendidikan yang bercirikan bantuan sarana prasarana, ataupun bantuan lain yang sifatnya perangkat lunak (software).

Beberapa lembaga donor tersebut antara lain: UNICEF, UNESCO, USAID (lembaga milik pemerintah Amerika Serikat), AUSAID dari Australia, Japan International cooperation Agency (JICA) dari Jepang, dan banyak lagi.

Kedua, kerjasama dalam bentuk pinjaman dengan bunga lunak (soft loan). Untuk dana pinjaman seperti ini, biasanya ada dana pendamping dari sumber dalam negeri (APBN atau APBD) dan dikelola secara langsung departemen terkait, seperti Depdiknas ataupun Departemen Agama, setelah terlebih dahulu dilakukan penandatanganan nota kesepahaman secara bilateral antara pihak pemerintah dengan pihak pemberi pinjaman. Pinjaman dari IDB termasuk jenis ini.

Jadi, meskipun dana IDB ini adalah  pinjaman lunak  bagi pemerintah Indonesia, yang bagi UIN sendiri merupakan bantuan murni dari Negara, namun itu tetaplah utang yang harus dibayar.

Ada banyak alasan kenapa meminjam dari IDB dan alasan ini nampaknya dipandang cukup menutupi “kesalahan” ketika menumpuk hutang. Diantaranya adalah syarat dan mekanisme yang lebih ringan. Kemudian, jika meminjam ke donor asing selain IDB, biasanya 40% pinjaman akan kembali untuk konsultan mereka. Sedangkan untuk IDB tidak ada sama sekali. Keuntungan yang lain adalah dana langsung diberikan ke kontraktor, bukan ke Project Manajer Unit (PMU). Selain itu, komitmen IDB untuk membantu pemerintah Indonesia dalam hal pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan Islam juga menjadi pertimbangan.

Namun, bank tetaplah bank. Mereka tetap mencari keuntungan, sebab mereka hidup dari bunga pinjaman. Pada akhirnya Negara sebagai pengutang tetap harus membayarnya dari dana APBN. Dan hanya untuk membayar cicilan bunga utang kepada berbagai lembaga keuangan internasioanal termasuk IDB, pemerintah Indonesia harus mengorbankan hampir setengah dari APBN. Sumber APBN sendiri akhirnya kembali dibebankan pada masyarakat  dibebankan melalui pajak. Maka, Indonesia pun masuk dalam jeratan kuat dunia rentenir kapitalisme

Padahal, dalam RAPBN 2010, penerimaan Negara dari pajak adalah sebesar Rp. 729,2 triliun, mengalami peningkatan yang sangat signifikan (12,1%) dibandingkan pendapatan pajak tahun 2009. Sedangkan penerimaan Negara Bukan Pajak yang hanya Rp. 180,9 triliun justru mengalami penurunan 17% dibanding 2009. Peningkatan pendapatan sektor pajak diperoleh pemerintah dari penambahan obyek pajak, baik berupa Pajak Pertambahan nilai (PPn) dan Pajak Penghasilan (PPh) baik Badan (Perusahaan) maupun perorangan. apa jadinya jika sebagian besar dana tersebut malah dibayarkan utang?

Namun inilah yang terjadi pada negara ini. Bukan hanya di UIN Bandung, hampir seluruh elemen negara kita bangga Indonesia menjadi negara pengutang. Dalam konteks UIN, Seluruh UIN yang ada di Indonesia ini sendiri tidak terlepas dari campur tangan IDB dalam hal pengembangan pendidikan. Sebelum UIN Bandung, UIN Jakarta, Malang, Riau, Yogyakarta, dan Makassar telah terlebih dahulu meminjam pada IDB. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di masa rektor Azumardi Azra, posisinya adalah pionir yang menjadi “teladan” bagi universitas-universitas lain bukan hanya perguruan tinggi Islam– untuk mengajukan hutang pada IDB. Hal ini tidak lepas dari fakta kampusnya yang terlihat pandangan yang jauh berbeda dengan sebelumnya. Bangunan megah, berdiri kokoh. Fasilitas modern, tersedia di tiap pojok kampus.

Jejak ini diikuti oleh universitas-universitas lainnya, baik umum maupun Islam seperti Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Universitas Islam Riau (Unri), Universitas Padjajaran (Unpad), Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Bahkan, pada perkembangannya, sejumlah IAIN juga ikut meminjam pada IDB. IAIN yang turut meminjam adalah IAIN Surabaya, Semarang, Medan, Mataram dan Jambi. Pada akhirnya, kita mengalami apa yang dalam istilah sunda  disebut sebagai Adeaan ku kuda beureum (Bangga dengan barang pinjaman dari orang lain).

Implikasi  Utang

Jeratan utang yang dikemas dengan baik dan menarik oleh para pelaku kapitalisme dunia, termasuk IDB, memang telah berhasil di Indonesia. Kacamata keilmuan ekonomi Neo-Liberalisme juga telah memberikan dalil  atas diamininya langkah meminjam utang sebagai langkah rasional dan cepat. Namun, sebagaimana kita rasakan, efek dari jeratan hutang ini adalah konsekuensi pembayaran yang harus mengorbankan rakyat dengan penghapusan subsidi dan menambah jenis pajak.

Untuk Perguruan Tinggi (PT) sendiri, landasan diperolehnya pinjaman ini tidak lepas dari arus liberalisasi kampus yang akan bermuara pada perguruan tinggi sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Pinjaman ini ibarat investasi modal yang akan “memandirikan” PT dan mengurangi tanggungjawab negara untuk membayai PT.  Sayangnya, pinjaman ini akan membawa setidaknya empat konsekuensi mendasar. Konsekuensi pertama, mengubah kurikulum. Sebagai contoh adalah apa yang terjadi pada UNJ.

Konsekuensi kedua, mengubah dunia pendidikan menjadi dunia bisnis. Dampaknya, terdapat kesibukan baru untuk “berbisnis” di kampus, diantaranya adalah terlalu sibuk mempersiapkan tata kelola yang baru tersebut, sehingga fokus perhatian beralih pada masalah keuangan, bukan pada kualitas pendidikan. Selain itu, tak ubahnya perusahaan, kampus akan membentuk satuan unit usaha yang mengacu pada rencana strategis bisnis. Misalnya, bisnis penyewaan gedung.

Dengan agenda bisnis yang sudah terancang sedemikian rupa, fokus pendidikan akan bias. Alih-alih ingin memperbaiki mutu pendidikan, yang ada malah terlena dalam buaian hingar-bingar dunia bisnis. (Wardah Nisa: BLU, Musibah atau Anugerah?)

Konsekuensi ketiga, mengubah orientasi pendidikan para mahasiswa. Orientasinya adalah kuliah di jurusan atau program studi yang cepat mendapat kerja dan juga mengejar k
elulusan. Maka dalam pendidikan saat ini, study oriented berganti menjadi graduate oriented.

Konsekuensi terakhir, menumpulkan bahkan membekukan kepedulian politik dosen dan mahasiswa.  Karena kurikulum yang padat dan dibuat aturan untuk lulus cepat, mereka akan hampir sepenuhnya teralihkan dalam ritme tersebut. Kesempatan mereka untuk melihat lingkungan sekitar atau memiliki kepeduliaan dan kesadaran terhadap situasi politik yang ada akan  sulit dan berat dilakukan.

*) Penulis adalah Pembina Lembaga Studi Politik Islam (LSPI) UIN Bandung

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas