Kampusiana

Testimoni Facebook, Berujung Saling Tuntut LPJ

Testimoni Ketua Dema, Muhammad Jatnika Sadili, di salah satu jejaring sosial dunia maya atas nama Dewan Mahasiswa (Dema) pertengahan Februari, kembali dipertanyakan kelanjutan ceritanya. Bermula dari kekecewaan Dema terhadap hasil Rapat Anggaran kemahasiswaan yang diselenggarakan Rektorat 21 Februari lalu.

Yamin, kepala Biro A2K, menuturkan bahwa rapat tersebut  membicarakan pembagian  distribusi dana kemahasiswaan sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen No 253 Tahun 2007. Dema sebagai salah satu badan eksekutif penyambung lidah antara mahasiswa dan pihak rektorat tidak menghadiri rapat itu, dengan alasan tidak menerima hasil rapat.

Dalam testimoninya, Ketua Dema, Jatnika Sadili menyebutkan beberapa tuntutannya kepada pihak rektorat. Diantaranya ialah  menuntut rapat anggaran ulang yang dilakukan secara terbuka bersama organisasi mahasiswa intra kampus, serta menuntut Laporan Pertanggung Jawaban dana Pembantu Dekan III dan Pembantu Rektor III semester lalu. Pihak Dema mempertanyakan hasil rapat tentang pembagian dana mahasiswa. Kecewa karena tak ada tanggapan serius, pihaknya menyatakan rapat tersebut illegal.

“Ya sebenernya sih yang di facebook Ya, lebih pada curhatanlah. Jadi dulu saya masih ingat betul ketika Rektor, Pak PD III, Pak PR III bilang bahwa anggaran kemahasiswaan semester sekarang adalah hak mahasiswa seperti halnya zaman BEM, langsung dikelola oleh mahasiswa sendiri,” ungkap Jatnika pada Suaka, Jumat (04/03).

“Pertanyaan saya kenapa sekarang PR III dan PD III mengambil anggaran tersebut tanpa adanya LPJ untuk mahasiswa padahal mahasiswa dituntut untuk LPJ, sekarang itukan uang mahasiswa tuh, ketika saya minta LPJ kan sah-sah saja toh itu uang saya juga kan, gitu aja sih curhatannya,” tambahnya.

“Dana kemahasiswaan harusnya untuk mahasiswa bukan untuk Pembantu Rektor III atau Pembantu Dekan III, tapi mutlak untuk mahasiswa,” tegasnya. Lagipula, pihak Dema beralasan tidak menghadiri rapat karena merasa tidak mendapat undangan yang resmi dari rektorat.

Berbagai tanggapan pun bermunculan dari beberapa pihak terutama rektorat dan jajaran dekan. Mengenai. Mengenai testimoni yang dituduhkan Dema terhadap pihak kampus tersebut, Afghoni sebagai PD III Ushuluddin punya jawaban sendiri. “Masa yang kayak gini harus segala share facebook, sebagai Ketua Dema harusnya ia membuat surat resmi ke kita kalau emang mau protes.”

“Dari pihak rektorat sudah mengundang Dema lewat surat, bahkan sempat ditelepon namun tidak ada jawaban” ungkapnya. Afghoni juga menambahkan, jika Dema ingin diundang secara resmi, maka akan ada rapat kedepannya untuk memberikan  konfirmasi kepada Dema perihal rapat.

Namun Afghoni juga tak mau banyak berkomentar. Ia menyarankan agar masalah ini kembali diselidiki pada pihak yang bersangkutan langsung, “karena urusan Dema koordinasinya langsung saja pada pihak rektorat,” ucapnya mengakhiri.

Senada dengan Afghoni, pihak rektorat juga berencana memanggil kembali Dema untuk meminta klarifikasi atas testimoni serta penjelasan ketidakhadiran Dema saat rapat anggaran tersebut. Yamin menjelaskan bahwa uang 30 juta yang dipegang oleh PR III dan 7,5 juta yang dipegang oleh PD III merupakan dana untuk kepentingan mahasiswa. “Kalau mau lihat LPJ-nya silahkan datang ke bagian kemahasiswaan, di sana ada buktinya,” lanjutnya.

Opik, Sekjen Organisasi Forum Demokratisasi Kampus (FDK) periode 2010-2011 yang juga mewakili pihak luar turut berkomentar. Ia lebih menyorot terhadap kinerja Dema selama kepengurusan. “kalo tentang testimoni Dema, FDK melihat Dema sebagai institusi legal formal mahasiswa, terlambat dan masih beropini saja. Belum bisa membereskan kekacauan Pembantu Rektor dan Pembantu Dekan tiga UIN dengan tindakan nyata.” Ia juga menegaskan bahwa peranan Dema sebagai kontrol publik masih belum optimal. “Demokratisasi harusnya manjadi sektor publik yang dibuktikan dengan aksi kongkrit,” lanjutnya.

Saling Tuntut LPJ

Imbasnya, terjadi saling pinta Laporan Pertanggung Jawaban. Dema menuntut LPJ anggaran kemahasiswaan PR III dan PD III, seperti tertera dalam daftar tuntutan testimoni, begitu pula sebaliknya, rektorat menuntut pada Dema.

Selain meminta Dema segera menyelesaikan programnya mengenai amandemen Panduan Organisasi Kemahasiswaan (POK), Yamin  juga mempertanyakan LPJ acara OPAK (Orientasi Pengenalan Akademik) yang belum diserahkan ke pihak kampus. “Masa bakti Dema kan sebentar lagi, gimana tanggung jawab dema selama ini?” tuturnya.

Ironisnya, aksi saling tuntut LPJ ini tak hanya melibatkan dua pihak. Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Konstruktif (GMK) dengan motto “Berkoar tapi Diam” tak mau ketinggalan. Mereka juga menuntut hal senada dengan pihak rektorat. Mempertanyakan kinerja Dema untuk mempercepat amandemen POK serta meminta LPJ dan transparansi keuangan dalam kegiatan OPAK.

Jatnika bukannya tidak menyadari, ketika berbicara mekanisme keorganisasian Dema bertanggung jawab secara langsung terhadap Pembantu Rektor III. Meski begitu, Dewan Mahasiswa tidak harus acuh,  “tapi sekarang ketika atasan salah ya.. hantam saja” ucap Jatnika.

Menanggapi tuntutan tersebut, Dema menjelaskan tidak akan pernah menyerahkan LPJ OPAK atau LPJ semester sekarang sebelum PR III dan PD III melakukan hal serupa. “pertanyaan saya, apakah PR III dan PD III tidak akan disenter oleh KPK atau BPK (Badan Pemeriksa Keuangan/red)? Saya janji akan ada LPJ di akhir kepengurusan, cuma untuk saat ini saya tidak akan melaporkannya pada pihak rektorat sebelum PR III dan PD III melaporkan LPJ nya.” tuturnya sembari meyakinkan bahwa LPJ tersebut telah ada, tinggal dilaporkan saja.

Untuk menegaskan tuntutannya, pihak Dema berencana melakukan aksi Demonstrasi tanggal 24  Maret mendatang, bertepatan dengan momentum Bandung Lautan Api, “saya akan jadikan moment Bandung Lautan Api menjadi UIN Lautan Aksi nantinya. Proses sampai saat ini masih internalisasi untuk menyatukan persepsi agar setiap orang paham akan esensi dari demo atau aksi yang akan dilakukan.”

Menanggapi rencana aksi Dema, Opik FDK berpendapat bahwa Dema pada faktanya tidak mengadakan konsolidasi terbuka baik secara terbuka maupun secara internal (Senat dan HMJ/red) dan aksinya cenderung eksklusif. Ia juga menjelaskan bahwa FDK akan melakukan aksi serupa dalam konteks internal. Mereka akan ikut turun aksi menuntut demokratisasi kampus. “Kami sedang dalam persiapan awal, kita belum ada konensus aksinya kapan, karena sedang melakukan konsolidasi dengan organiasi lain untuk ikut berpartisipasi dengan massa yang lebih besar.” [] Sova, Sopi, Nira, Yane, Riza, Firman, Nia/Suaka.

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas