Terkini

Fakultas Hukum Belum Terbentuk, Mahasiswa Ilmu Hukum Desak Rektor

[Suakaonline]-Setelah 14 tahun bernaung di bawah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SGD Bandung, akhirnya sejumlah mahasiswa Ilmu Hukum mendesak rektor untuk segera mendirikan Fakultas Hukum dalam aksi unjuk rasa di depan gedung rektorat, Kamis (24/10).

Unjuk rasa yang melibatkan sekitar 200 masa aksi ini adalah bentuk kekecewaan mahasiswa Ilmu Hukum karena memandang rektor tidak serius untuk membentuk Fakultas Hukum.

“Saya masih ingat ketika rektor menjanjikan Fakultas Hukum kepada kami waktu milad Ilmu Hukum kemarin. Katanya, Fakultas Hukum akan terbentuk di akhir 2012, tapi nyatanya sampai sekarang Fakultas Hukum belum terbentuk,” seru Fitri Laela Purnama, mahasiswi Ilmu Hukum semester V, dalam orasinya.

Rektor UIN SGD Bandung saat berdialog dengan masa aksi di depan gedung rektorat.

Dalam dialog yang dilakukan usai aksi unjuk rasa, Deddy Ismatullah rektor UIN SGD Bandung memaparkan bahwa sampai saat ini pembentukan Fakutas Hukum terbentur dengan regulasi yang ada. Pada tahun 2008, proposal untuk mendirikan Fakultas Hukum sudah diajukan, dan prensentasi pun sudah dilakukan. Namun, regulasi setiap saat bisa saja berubah, persyaratan yang diberlakukan sekarang memaksa UIN SGD Bandung menunda untuk membentuk Fakultas Hukum.

“Yang membentuk Fakultas Hukum itu saya, yang presentasi di Kementrian Agama juga saya. Namun, persyaratan untuk membentuk fakultas itu harus mempunyai mahasiswa 1000 orang. Ilmu Hukum belum mencapai 1000. Berdirinya fakultas juga harus punya gedung,” jelas rektor saat berdialog dengan masa aksi.

Kebijakan Kontradiktif

Alasan yang diungkapkan rektor dianggap teralu mengada-ada oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Hukum Ali Lukmanudin. Pasalnya, kebijakan yang digulirkan saat ini mengenai pengurangan jumlah kelas jurusan Ilmu Hukum menjadi dua kelas sangat kontradiktif dengan janji dan alasan rektor.

“Diskriminasi terhadap Ilmu Hukum sangat terlihat, karena alasan membentuk fakultas harus 1000 orang itu omong kosong. Kalau memang mempersiapkan Fakultas Hukum, harusnya menambah kelas, bukan malah mengurangi menjadi 2 kelas,” Pungkas Ali menyampaikan kepada rektor.

Selain persyaratan mengenai jumlah mahasiswa yang harus mencapai 1000 orang, kendala lain timbul berkaitan dengan Program Studi (Prodi) jurusan. Menurut rektor, untuk membentuk fakultas minimal harus mempunyai 4 Prodi. Saat ini, Ilmu Hukum belum mempunyai 4 Prodi. Persyaratan Ini tidak bisa dihindari karena merupakan peraturan yang baru.

Berkaitan dengan regulasi yang kini bergulir, Inda Budi Jaya mahasiswa Ilmu Hukum semester IX punya anggapan lain. Indra beranggapan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 Tentang Pendirian Perguruan Tinggi bab I pasal 1 ayat 12, bahwa “Fakultas adalah satuan struktural pada universitas atau institut yang mengkoordinasikan dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan / atau profesional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan / atau kesenian tertentu”.

“Hal ini menandakan bahwa Fakultas adalah organisasi akademis yang dibentuk oleh kebijakan rektor berdasarkan pengembangan keahlian dan pengembangan Profesi. Alasan tentang jumlah prodi juga mengada-ada, tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Tidak ada apologi yang bisa dijadikan dasar untuk segera menunda terbentuknya Fakultas Hukum,” Tegas Indra dalam orasinya di depan gedung rektorat.

Rektor pun Kecewa

Kekecewaan yang dirasakan oleh mahasiswa Ilmu Hukum juga dirasakan oleh Rektor. Pembentukan fakultas itu ditentukan oleh Menteri Agama berdasarkan peraturan yang ada. Beliau menjanjikan akan membuka 15 kelas untuk tahun ajaran berikutnya agar tidak terbentur dengan regulasi yang ada.

“Tadi saya minta kepada Dekan Fakultas Syari’ah, tahun 2013 harus menerima mahasiswa 15 kelas untuk terhindar dari persyaratan yang ada. Dan tahun 2013 Insya Allah kita punya 12 gedung yang baru,” ungkap rektor.

Aksi tersebut menurut Ali adalah akumulasi kekecewaan mahasiswa Ilmu Hukum terhadap janji yang dilontarkan oleh rektor. Ilmu Hukum tidak segan-segan untuk melakukan aksi yang lebih besar jika belum ada kejelasan.

“Ini adalah bentuk kesungguhan mahasiswa Ilmu Hukum. Jangan salahkan jika mahasiswa bertindak dengan caranya sendiri jika rektor tidak menunjukkan kesungguhannya. Jika harus ke Jakarta, kami akan kesana demi terbentuknya Fakultas Hukum,” kata Ali dalam evaluasi seusai aksi.[]Salman/Suaka

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas