Opini

Ormawa Kampus Menuju Student Government

Oleh Teja Sungkawa*

Student Government (SG) diartikan sebagai pelembagaan kepentingan politik mahasiswa dalam format negara mahasiswa, namun tidak sama dengan negara, dimana konsepnya tidak terlepas dari teori negara. Kalau boleh disederhanakan maka student government adalah gerakan mahasiswa yang dilembagakan.

Agaknya perlu diambil kesepakatan bersama seperti apakah format negara mahasiswa itu. Ada beberapa variasi yang bisa disampaikan mengenai hal ini. Pertama, Student Government merupakan bentuk pemerintahan yang mengambil alih kekuasaan sehingga unsur-unsur kekuasaan dan kekuatan negara akan dikuasai mahasiswa, hal ini tak lepas dari keprihatinan semakin tidak jelasnya reformasi. Kemudian yang kedua student government diberi kesempatan untuk menentukan kebijakan negara dengan masuk ke dalam sistem kekuasaan namun tidak seluruhnya. Sedangkan yang ketiga student government merupakan wadah gerakan mahasiswa itu sendiri yang di dalamnya mempunyai bentuk sama atau mirip dengan bentuk negara. Yang terakhir inilah yang barang kali menjadi entry point student government dalam patron reformasi.

Berangkat dari hal tersebut, organisasi kemahasiswaan yang ada di lingkungan UIN SGD Bandung mencoba untuk kembali kepada format semula yang digulirkan sejak dulu –mengingat sempat 3 tahun dari sejak tahun 2008 hingga sekarang menggunakan sistem POK untuk melakukan perubahan secara total dari sistem POK kepada student government.

Dan proses perubahan itu memanglah bukan sesuatu yang mudah. Hal itu karena mahasiswa yang masih aktif saat ini belum pernah merasakan sistem organisasi menggunakan sistem SG. Hal ini menjadi sebuah kendala tersendiri bagi para stakeholder ormawa kampus saat ini. Maka solusi yang diambil adalah dengan cara mengadopsi aturan dari beberapa kampus yang kemudian diolah kembali oleh beberapa perwakilan dari setiap lembaga kemahasiswaan yang ada di kampus ini untuk kemudian dijadikan sebagai landasan aturan dalam menjalankan SG.

Proses Peralihan

Berawal dengan dibentuknya tim Amandemen POK yang di –SK-an oleh rektor dengan struktur yaitu Pembantu Rektor III, Pembantu Dekan III seluruh Fakultas, Ketua Dewan Mahasiswa, Ketua SMF Tarbiyah dan Keguruan, Ketua SMF Syari’ah dan Hukum, Ketua SMF Adab dan Humaniora, Ketua SMF Dakwah dan Komunikasi, Ketua SMF Ushuludin, Ketua SMF Psikologi, Ketua SMF Sains dan Teknologi dan Perwakilan UKM & UKK.

Tim ini kemudian merancang suatu konsep student government yang sebenarnya tidak terlalu ideal mengingat harus ada penyesuaian dengan kondisi saat ini yang notabene masa transisi atau peralihan. Kemudian, konsep tim amandemen yang telah dirancang sekitar 80 % ini akan kembali ditawarkan kepada forum Musyawarah Senat Mahasiswa (MUSEMA) jilid III untuk dilengkapi dan dijadikan sebagai pedoman keorganisasian ke depannya.

Konsep yang ditawarkan oleh tim amandemen adalah sistem trias politica, yakni merupakan konsep pemerintahan kepada tiga kekuasaan yakni Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Hal ini dimanifesto kan dalam sebuah lembaga yang disebut Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) yang dalam hal ini adalah sebagai lembaga Yudikatif, Dewan Permusyawaratan Mahasiswa (DPM) sebagai lembaga legislative dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) sebagai lembaga eksekutif-nya.

Kongres Mahasiswa Universitas

Dalam Tata Tertib Kongres Mahasiswa Universitas I disebutkan bahwa KMU I memiliki tugas, (1) Meminta laporan pertanggungjawaban Dewan Mahasiswa, (2) Merancang AD/ART, GBHO, SUSDUK, dan Rekomendasi, dan (3) Membentuk lembaga yang akan mengantarkan kepada Student Government.

Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan untuk meleburkan POK yang dibuat oleh rektorat dan di-SK-kan oleh rektor, adalah Surat Keputusan Bersama Seluruh Senat Mahasiswa Fakultas dan UKM-UKK tentang perubahan sistem organisasi kemahasiswaan kepada Student Government.

Adapun hirearki peraturan yang dijadikan landasan untuk perubahan sistem ini adalah (1) SK Dirjen tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaaan, (2) SK Rektor tentang Amandemen POK, dan (3) SKB seluruh organisasi kemahasiswaan yang menjadi delegasi di Kongres Mahasiswa Universitas (KMU). (4)Undang Undang Sementara Tentang Pembentukan Lembaga MPMS, DPMS, dan BEMS, (5)Ketetapan-Ketetapan Kongres Mahasiswa Universitas.

Penutup

Perjuangan mahasiswa untuk melakukan perubahan sistem secara besar-besaran masih memiliki satu ganjalan  lagi yakni para pembantu Dekan III yang tampaknya kurang sepakat dengan adanya perubahan sistem dari sistem POK kepada sistem Student Government. Mudah-mudahan nanti hasil draft KMU yang akan diajukan dan dibahas dalam pertemuan tim Amandemen POK juga dengan para Pembantu Dekan III mampu menghasilkan suatu keputusan yang bias diterima oleh semua mahasiswa khususnya dengan aspirasi tentang adanya perubahan sistem.

Hasil Hasil Sidang KMU:

1. Perubahan sistem dari sistem NKK/BKK yang berlandaskan SK Rektor tentang POK kepada sistem student Government yang menggunakan sistem trias politica dengan landasan hokum seperti yang sudah tercantum diatas.

2. Kelembagaan Kemahasiswaan di kampus UIN SGD Bandung kembali dibentuk Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan Badan Eksekutif Mahasiswa dan untuk tingkat fakultas ada DPM F dan BEM F, dan untuk tingkat jurusan ada BEM J.

3. Di KMU I ini pun menghasilkan beberapa kesepakatan berupa UKM/UKK mendapatkan porsi kursi di DPM U dengan mendelegasikan 6 perwakilan dari tiap fraksi.

4. Kembali dibentuk Lembaga Pers Mahasiswa atau LPM yang diberi nama LPM Suaka yang memiliki kedudukan setingkat dengan BEM dan bersifat otonom

5. Untuk mewujudkan sistem SG yang ideal, dan karena  saat ini adalah masa transisi, maka dibuatlah Undang Undang Sementara sebagai landasan aturan yang sah bagi Organisasi Kemahasiswaan yang ada di kampus ini. Dan disepakati pula bahwa sebelum terbentuknya DPM, MPM, dan BEM yang baru melalui mekanisme pemilu raya yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit, maka dibentuklah untuk sementara selama masa transisi yakni lembaga DPMS, MPMS, dan rencananya juga akan dibentuk BEMS untuk mengisi kekosongan kelembagaan kemahasiswaan yang ada di UIN ini. Dan pembentukan ini diluar siding paripurna KMU I yang telah selesai dilaksanakan pada hari jum’at kemarin.

6.Untuk sementara saat ini telah dibentuk Dewan perwakilan Mahasiswa Sementara dengan komposisi beberapa orang perwakilan dari tiap SMF untuk mengawali perubahan sistem ini. Dan nanti tugas dari DPMS ini adalah:

  1. Membentuk MPMS
  2. Merumuskan UU Pemilu Raya
  3. Membentuk KPU

*Penulis adalah Mahasiswa Hukum Semester VIII

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas