Terkini

dari Musema ke KMU, dari POK ke Student Goverment

Musyawarah Senat Mahasiswa (Musema) untuk ketiga kalinya digelar, berlangsung sejak tanggal 21 Mei sampai 4 Juni 2011 di Ruang Senat, Gedung Rektorat. Jauh terbalik dari rencana awal yang hanya akan dilaksanakan dua hari, yaitu 21 Mei sampai 22 Mei 2011. Ini karena, yang dibahas dalam sidang itu tidak biasanya, bukan dalam agenda penurunan dan pemilihan kembali Ketua Dewan Mahasiswa (Dema) namun peralihan sistem pemerintahan mahasiswa dari Pedoman Organisasi Kemahasiswaan ke Student Government (SG). Sekaligus menindaklanjuti rumusan Tim Amandemen POK yang sudah mendapat mandat dari Rektor melalui SK serta konsep dan aturan Student Government yang akan digunakan ke depan.

Jatnika Sadili, Ketua Dema 2010-2011 angkat pendapat tentang agenda peralihan sistem pemerintahan mahasiswa di Musema ini. “Karena hanya ini yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Agar mahasiswa merasakan imbas dari sistem pemerintahan ini, kalau Dema yang hanya berimbas pada segelintir orang,” ujarnya, Senin (23/05).

Kenyataannya, amandemen POK belum seluruhnya rampung. Selanjutnya akan dibahas di dalam Sidang Musema. “Baru 80% yang dirampungkan, sedangkan yang 20% lagi masih dikaji ulang yaitu kembali pada sistem SG/BEM,” tukas Jatnika.

Meski belum mendapat persetujuan secara penuh dari pihak birokrasi tentang masalah amandemen POK yang berisi rumusan Student Government, sidang Musema tetap berlanjut. “Sebelumnya kita sudah mengadakan pertemuan antara Pembantu Dekan 3, Karo, Kabag Kemahasiswaan, Tim Amandemen (seluruh senat/red.) untuk membahas ini. Meski pihak kampus masih menginginkan POK tapi kita tetap bersikukuh untuk berpegang ke SG,” lanjut Jatnika.

Hari pertama (21/05), jadwal pembukaan Musema molor dari yang waktu sudah ditentukan, mestinya dimulai sejak pukul 09.00 WIB menjadi 11.30 WIB. Musema dibuka oleh Ketua Dema yakni Jatnika Sadili dengan dihadiri oleh Pengurus Dema, para delegasi senat fakultas yang juga peserta musema dan delegasi UKM/UKK sebagai peninjau.

Setelah itu, untuk mengawali sidang maka terpilih tiga presidium sebagai pemimpin jalannya sidang, Bayu sebagai presidium I, Teja sebagai Presidium II dan Tegar sebagai Presidium III. Dengan dipimpin Presidium I, sidang selanjutnya membahas agenda dan tata tertib sidang di sesi pleno 1 hingga pukul 20.00 WIB.

Sidang pleno II, pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Dema dipimpin oleh Presidium II dari pukul 20.00 di hari yang sama (21/05) hingga tengah malam. Hasilnya, sidang pleno 2 berakhir dengan keputusan penangguhan LPJ Dema oleh peserta musema.

Esok harinya (22/05) Sidang pleno II masih dalam agenda Laporan Pertanggungjawaban Dema. Waktu dimulainya sidang musema kembali molor dua jam. Namun demikian, sesi tanya jawab antara peserta dan Pengurus Dema ini berlangsung alot terutama ketika membahas dana kemahasiswaan (Orientasi Pengenalan Akademik) OPAK. “Saya minta besok ketua OC, bendahara OC dan sekretaris bisa dihadirkan. Kalo mau LPJ ini cepat selesai agar jelas. “ tegas Sandi, delegasi UKM Teater saat sidang tengah berlangsung.

Laporan Pertanggungjawaban Dema ini, berlangsung selama tiga hari, sejak 21 sampai 23 Mei 2011. Namun karena takut berlarut-larut, peserta sidang mengambil sikap. Dengan syarat setelah keluarnya keputusan sidang maka Dema tidak lepas tangan dan mematuhi rekomendasi tertulis dari tiap-tiap perwakilan. Akhirnya, tiga Senat Fakultas bersepakat ‘menerima dengan syarat’ dan empat Senat Fakutas lainnya serta UKM/UKK ‘menolak’ LPJ Dema itu. Jatnika menguraikan janjinya, lalu sidang pun berpindah agenda ke Pleno III yakni pembagian komisi untuk membahas AD/ART, GHBO, SUSDUK dan Rekomendasi yang sudah dirancang oleh Tim Amandemen.

Jam sebelas malam lebih (23/05), sebelum Presidium III memulai membagi komisi yang terdiri atas Komisi A (AD/ART), Komisi B (GBHO, Susduk) dan Komisi C (Rekomendasi) seluruh ketua senat dan perwakilan dari tiap UKM/UKK menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pembekuan dan ketidakberlakuan POK.

Beberapa peserta sidang kemudian menyarankan agar Musema ini diganti menjadi Kongres Mahasiswa Universitas (KMU). Dialog alot antara para peserta, dengan interupsi yang muncul tiap sudut ruangan. Peralihan sistem pemerintahan pun mulai membingungkan, jenis musyawarah macam apa yang dimaksudkan dalam peralihan ini, Musema atau KMU. Lama berdebat, akhirnya disepakati bahwa Musema diganti menjadi KMU. Dan seterusnya musyawarah di ruang sidang rektorat itu bernama KMU.

Sampai jam dua malam, rapat komisi belum juga selesai. Para delegasi UKM/UKK yang kala itu hadir, ikut melakukan rapat komisi terpisah dari komisi A dengan merumuskan Bab UKM/UKK dalam AD/ART KBM UIN SGD. Rapat komisi belum selesai, para peserta menyepakati untuk ditunda sampai Hari Selasa (24/05) jam 19.00.

Hari Selasa (24/05) sidang kerap molor paling lambat dua jam dari waktu yang sudah disepakati. Peserta mulai surut, beberapa delegasi silih berganti dan yang lainnya tidak hadir. Jam Sembilan malam, rapat komisi berlanjut, namun pembahasan AD/ART di komisi A belum 23 rampung hingga jam dua malam. Komisi A yang mendapat bahasan AD/ART mengajukan waktu di luar sidang yakni esoknya pada Hari Kamis (25/05) jam 10 siang, agar bahasan cepat selesai dan tidak terus berlarut-larut. Demikian pada akhirnya, ajuan itu disepakati.

Hari Rabu (25/05) jam Sembilan malam, sidang berlanjut. Pembahasan AD/ART hasil rapat komisi A di KMU itu berjalan alot, dengan diwakili oleh Yepi (Ketua Sidang Komisi A & Ketua Senat Ushuluddin), Feti (Ketua Senat Psikologi) dan Fajar (Delegasi UKM/UKK). Lama kelamaan, para peserta sidang setingkat universitas ini berangsur-angsur hilang dan pulang. Sidang-sidang berikutnya, peserta hanya tersisa sebagian. Maka, pengajuan karantina muncul di forum KMU itu. Agar sidang bisa berjalan lebih baik, peserta tidak datang dan pulang semaunya.

Bahasan AD/ART dari komisi A pun selesai dalam 3 malam , tanggal , 24, 25, 26, 27 dan 30 Mei 2011. Tanggal 31, para Ketua Senat menemui Bagian Kemahasiswaan untuk menindaklanjuti pengajuan di KMU itu dengan hasil dialog dengan Rektor.  Biaya dan anggaran pun turun. Awal rencana Sidang akan dilanjut di Sapan, Majalaya namun karena tempat yang tidak dirasa cukup untuk menampung peserta maka Villa pangjugjugan, Desa Cilembu Kecamatan Pamulihan Sumedang menjadi pilihan.

Hari Rabu (01/06), pukul 18.00 peserta diberangkatkan dengan bus milik UIN SGD Bandung. Setelah sampai dan berisitirahat. Sidang berlanjut jam 10 malam. Komisi B yang diwakili Jujun dan Ateng memulai bahasan GBHO. Waktu sempat tersita beberapa jam, karena pembahasan melenceng dari yang seharusnya. Komis B tidak seharusnya membahas RUU yang merupakan wewenang dari DPMU. Sidang berlangsung sampai jam 4 pagi. Semua peserta menyepakakti untuk menunda sidang sampai pukul 11.00. Peserta pun beristirahat.

Hari Kamis pukul 13.00 (02/06), sidang berlanjut. Para delegasi dari Fakultas Sains nampak menghilang. Pembahasan GBHO pun selesai  dua jam sejak dimulai. Sidang ditunda sampai jam 15.00 untuk pembahasan Komisi C, Rekomendasi. Komisi C dengan diwakili oleh Jajang berlangsung tidak lebih dari sejam.

Sebelum pleno 4 di hari yang sama, dialog tentang lembaga sementara pun muncul ke permukaan. Lembaga sementara itu yang mengisi kekosongan kekuasaan di organisasi mahasiswa tingkat universitas. Selain bertugas menyelesaikan RUU sembari menunggu SK Rektor mengenai Student Government ini. Maka disepakati, untuk membuat Undang-undang sementara sebagai landasan hukum lembaga sementara. Para Ketua Senat berembuk, untuk membuat Undang-undang Sementara dan meminta waktu untuk diselesaikan dan ditawarkan di KMU.

Pleno 4, penawaran Undang-undang sementara dari para ketua senat pun diajukan di KMU. Kesepakatan lembaga sementara di tingkat universitas itu, antara lain Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Sementara (DPMUS), Musyawarah Perwakilan Mahasiswa Sementara (MPMS) dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Sementar
a (BEMUS). Paserta sidang berdebat alot, saling mempertanyakan bentuk lembaga ini. Skorsing sidang pun diputuskan saat membahas mekanisme pembentukan DPMUS, dengan delegasi sistem ratio ataupun kuota (3 delegasi tiap senat). Tiap peserta saling menguatkan salah satu opsi itu dengan rasionalisasinya masing-masing. Jam tiga pagi lebih, diputuskan bahwa pembentukan DPMUS itu berdasarkan sistem kuota yakni tiga perwakilan senat fakultas dan enam perwakilan dari UKM/UKK (berdasarkan fraksi yang sudah ditentukan). DPMUS ini akan membentuk MPMS dan BEMUS yang ketiganya mengisi kekosongan tingkat universitas selama enam bulan sampai RUU selesai dan surat keputusan rektor keluar.

Namun data anggaran mengenai biaya harian musema dan biaya keluar ke Villa Pangjugjugan belum selesai dan masih dalam proses pengerjaan. Ketika dikonfirmasi mengenai ini, Ridwan menjelaskan menjelaskan bahwa kepanitian dan laporan seluruhnya masih ada dalam tanggung jawab Dewan Mahasiswa. “Belum beres, nanti saya serahkan ke Dema, ambil aja dari sana”, ujarnya selaku Ketua OC panitia Musema.

Menjelang shubuh Hari Jum’at (03/06), setelah terpilih satu delegasi pertama dari tiap senat dan UKM/UKK sebagai anggota DPMUS dan penentuan koordinator sementara pembentukan DPMUS, presidium I kemudian membacakan konsiderat. KMU akhirnya memperoleh kesepakatan.

Hasil kesepakatan:

1. Perubahan sistem dari sistem berlandaskan SK Rektor tentang POK kepada sistem student Government yang menggunakan sistem trias politica.

2. Kelembagaan Kemahasiswaan di  UIN SGD Bandung kembali dibentuk Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan Badan Eksekutif Mahasiswa dan untuk tingkat fakultas ada DPMF dan BEMF, dan BEMJ pada tingkat jurusan.

3. UKM/UKK mendapatkan porsi kursi di DPM U dengan mendelegasikan 6 perwakilan dari tiap fraksi.

4. Kembali dibentuk Lembaga Pers Mahasiswa atau LPM yang diberi nama LPM Suaka yang memiliki kedudukan setingkat dengan BEM dan bersifat otonom.

5. Dirancang Undang Undang Sementara sebagai landasan aturan yang sah bagi Organisasi Kemahasiswaan yang ada di kampus.

6. Dibentuk DPM, MPM, dan BEM.

7. Lembaga DPMS, MPMS, untuk membentuk BEMS dalam mengisi kekosongan kelembagaan kemahasiswaan dengan berlandaskan pada Undang-undang Sementara Ormawa.

8. Telah dibentuk Dewan Perwakilan Mahasiswa Sementara dengan komposisi beberapa orang perwakilan dari tiap SMF dan UKM/UKK untuk mengawali perubahan sistem. Lembaga sementara tersebut berwenang untuk membentuk MPM, merumuskan UU Pemilu Raya, serta Membentuk KPU.[] Tim Liput/Suaka

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas