Opini

Republik “Ruwet” Mahasiswa

Oleh Fajar Fauzan*

Hari Jum’at 3 Juni 2011, pukul 04.02 sidang Kongres Mahasiswa Universitas mencapai kata sepakat, maka praktis sejak saat itu para peserta dan sidang yang berlangsung selama sepuluh hari ini menyetujui sistem pemerintahan mahasiswa baru dengan konsep dasar Student Government. Menurut kabar, hasil kesepakatan ini dikemudian hari akan ditindaklanjuti oleh Rektor untuk pengesahan melalui Surat Keputusan. Beberapa keputusan penting dari sidang itu antara lain:

1. Sidang yang semula bernama musema dalam pelaksanaanya berganti menjadi Kongres Mahasiswa Universitas, diikuti oleh beberapa delegasi Senat Mahasiswa Fakultas (SMF) serta delegasi dari Unit Kegiatan Mahasiswa/Khusus (UKM/UKK).

2. Lembaga dan forum mahasiswa yang nanti terbentuk dalam sistem pemerintahan baru adalah: KMU, MPM, BEM, DPMU, KMF, BEMF, DPMF, BEMJ, LPM, UKM/UKK.

3. Dan lain-lain.

Saya sudah mengira bahwa konsep pemerintahan yang nanti dirumuskan sebagai pengganti aturan organisasi yang termaktub dalam Pedoman Organisasi Kemahasiswaan (POK) akan semakin rumit. Tidak sesederhana POK. Student Government yang notabene pernah berlaku sebelum adanya POK yang masih menyisakan kata ‘’ruwet’’, kemudian kerap menuai masalah dan menyeret sistem pemerintahan mahasiswa berada dalam masa “vakum”. Akhirnya, pada bulan maret 2008 Dirjen dan Rektor menetapkan rancangan struktur organisasi baru melalui POK. Sistem pemerintahan sebelumnya kemudian dihapus dan diganti dengan struktur organisasi mahasiswa sesuai POK.

Bagi saya yang belum memahami sepenuhnya; tidak mengalami langsung bagaimana Student Government ini terselenggara, agak cukup membingungkan. Ketika wacana ini digulirkan, saya hanya mencoba mempelajari dari beberapa kasus, pengalaman beberapa pendahulu, catatan-catatan serta beberapa orang yang pernah terlibat langsung. Situasi ini berujung “rasa pesimis”, terutama pengguliran wacana sistem pemerintahan ini tidak pernah dikaji sebelumnya secara serius oleh para “wakil mahasiswa tersebut”. Seseorang seperti saya, sebagai pekerja media kampus saja masih bingung. Bahkan lagi bagi ribuan mahasiswa lain yang sama sekali tak menyentuh dunia semacam ini, hanya menggeleng; apa sebenarnya yang terjadi, apa yang sedang kalian ributkan?

UIN Sunan Gunung Djati Bandung sejak dulu memiliki tingkat dinamika politik yang amat deras. Para politisi kampus Islam membuat sejarah hitam dan putih struktur organisasi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Sebagiannya bervisi baik, yang lain hanya menjadi pelaksana tujuan kepentingan segelintir orang atau mereka yang sengaja duduk hanya untuk memintal uang beberapa rupiah saja. Ini menjadi momok, tiap kali musim struktur berganti kerap dikemas dengan cara kerja yang sama juga. Beberapa hal yang menjadi inti masalah bahkan substansial kemudian dikebelakangkan.

Bagaimanapun gerakan mahasiswa dan paradigma politisi ini sudah lain, stigma negatif dari para mahasiswa nonpolitis pun terbangun. Kesibukan di dunia politik, bagi para politisi ini justru mencederai diri mereka sendiri. Jenjang karier yang dilakoni, kadang mengesankan mereka “amat bersalah” atau ”cukup baik”. Hingga, ketika para politisi ini sudah duduk dalam posisi vital, pola gerakan dan visi sebagai “presiden mahasiswa” terlihat runyam dan makin lama makin menyisakan pekerjaan rumah yang berkepanjangan.

Lalu jika begini, ketika sistem pemerintahan diubah, kembali merujuk kepada Student Government; atas nama “trias politica” yang terdiri atas badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif akankah mahasiswa mengenyam manisnya  duduk dalam sebuah kampus yang memiliki sistem politik dan dinamika yang sehat? Saya rasa jawabannya bisa saja “tidak!”.

Pendidikan politik, semacam berkarier dalam organisasi kampus kampus UIN Sunan Gunung Djati Bandung sejatinya bukan dilandasi atas sikap kesewenang-sewenangan “berlicik-licik” ria atau melakukan “rekayasa” dalam situasi tertentu. Semoga saja tidak semuanya demkian. Jika sistem pemerintahan mahasiswa adalah miniatur dari sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, maka saya kira selesailah sudah. Tidak ada yang harus diteladani lagi, kampus dan masyarakatnya hanya akan merasakan kesengsaraan lebih lama lagi atau mati perlahan.

Dalam konteks pers, saya memahami ini bukan dalam kualifikasi benar dan salah, atau bukan dalam situasi menang dan kalah. Namun bagaimana seluruh kondisi ini diwadahi sebagai wacana, yang patut dibicarakan dengan tujuan yang lebih besar. Sehingga situasi ini bisa dimaknai dan diihamii generasi selanjutnya agar UIN. Bagi saya, seorang pekerja media. Tidaklah penting bagaimana sistem pemerintahan dirumuskan. Apapun wacananya, bagi saya sama saja. Toh, pada akhirnya saya tidak pernah merasa menjadi korban dari seorang “presiden mahasiswa” yang gagal. Namun entah apa tujuan sebenarnya, dari kepentingan yang dijejalkan secara turun menurun ini. Namun bagi saya, tidakkah mereka yakin pada dirinya sendiri sehingga harus menunggu instruksi dari “atasan”, atau kebiasaan ini adalah indikasi dari krisis rasa percaya diri yang parah.

Jika ada yang memberi saran, seperti saat Pembantu Dekan 3 Fakultas Syariah dan Hukum dalam sebuah perjalanan studi banding ke UIN Yogya dan Malang, “Suaka itu harusnya tidak menjadi media gosip saja, namun coba lebih mendidik.” Mungkin akan kami menjawab. “Kami tidak berniat menjadi media gosip. Anda keliru. Kami hanya belajar peka terhadap situasi apapun, belajar memupuk kemandirian dengan dana secukupnya, belajar sabar dengan lalu-lalang kejahatan dan belajar menghitung dosa serta kebajikan orang di sekitar. Demikian, kami hanya ingin mengambil pelajaran meskipun pada akhirnya kami tidak benar-benar menjadi orang baik. Maaf Pak! Kemampuan dan space tabloid kami terbatas.”

Bandung, 2011

*Penulis adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam UIN SGD BDG. Aktif di Lembaga Pers Mahasiswa SUAKA  dan Komunitas Kabel Data

Jika ingin tahu tentang topik ini lebih lanjut, silahkan kunjungi link berikut

http://www.suakaonline.com/2011/06/20/dari-musema-ke-kmu-dari-pok-ke-student-goverment/

http://www.suakaonline.com/2011/06/26/ormawa-kampus-menuju-student-government/

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas