Kampusiana

Sekretaris Dewan ICMI: Partisipasi Politik Masyarakat Minim

Salah satu peserta Diskusi Publik menyampaikan pertanyaannya kepada Sekretaris Dewan ICMI Fauzan Ali Rasyid usai menyampaikan materinya dalam acara yang dihelat Forum Mahasiswa Tata Negara (Formatn), Selasa (8/3/2016). (Khairul Umam/ Magang)

Salah satu peserta Diskusi Publik menyampaikan pertanyaannya kepada Sekretaris Dewan ICMI Fauzan Ali Rasyid usai menyampaikan materinya dalam acara yang dihelat Forum Mahasiswa Tata Negara (Formatn), Selasa (8/3/2016). (Khairul Umam/ Magang)

SUAKAONLINE.COM,— Partisipasi masyarakat dalam demokrasi di Indonesia masih dirasa minim dan pasif. Masyarakat haruslah sadar bahwa mereka memiliki hak untuk terlibat pada setiap proses kebijakan yang diambil pemerintah.

Hal ini disampaikan Sekretaris Dewan Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Fauzan Ali Rasyid selaku pemateri Diskusi Publik Forum Mahasiswa Tata Negara (Formatn) Jurusan Ilmu Hukum UIN SGD Bandung Selasa (8/3/2016).

“Partisipasi publik itu mestinya beriringan dengan demokrasi Indonesia. Dasar pemikirannya, bahwa setiap orang yang terkena dampak dari sebuah kebijakan, mereka punya hak untuk ikut terlibat dalam proses pengambilan kebijakan tersebut,” terannya.

Bukan hanya masyarakat umum, Fauzan menegaskan partai politik di Indonesia seyogyanya mampu berperan mengawal demokrasi lebih aktif. “Partisipasi yang kita inginkan itu bukan partisipasi yang parsial, tapi partisipasi aktif, diantaranya yang saya harapkan sebagai akademisi adalah bagaimana menciptakan perilaku politik yang cerdas, konstitusional, santun, dan mampu mewujudkan kemaslahatan umum,” ujarnya.

Fauzan menilai minimnya partisipasi publik dalam demokrasi disebabkan oleh lemahnya partai politik. “Partai politik itu memegang kekuasaan untuk kepentingan bangsa. Partisipasi rakyat akan kuat dan stabil jika partai politiknya kuat dan stabil. Bagaimana mau meningkatkan partisipasi rakyat kalau partai politiknya lemah?” tanya Fauzan.

Partai saat ini, lanjut Fauzan lemah dikarenakan empat faktor. “Kaderisasi tidak jelas, rekrutmen dan seleksi tidak jelas, manajemen konflik yang pragmatis, dan partai tidak bisa membiayai dirinya sendiri,” ujarnya. Ia pun yakin jika empat masalah ini teratasi nantinya mampu meningkatkan partisipasi masyarakat akan demokrasi.

Reporter: Khairul Umam/ Magang

Redaktur: Ridwan Alawi

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas