Opini

Skenario Penghapusan Subsidi Energi

oleh: Imaduddin Al Faruq*

 

 

Setelah kemarin pemerintah membuat opini untuk menggiring masyarakat percaya terhadap opini yang pemerintah bangun dengan mengatakan bahwa subsidi BBM membebani APBN, kini pemerintah kembali melemparkan opini yang sama pada subsidi TDL dengan mengatakan bahwa subsidi listrik salah sasaran. Pemerintah melalui Dirjen Kelistrikan kementerian ESDM-nya, membenarkan bahwa subsidi listrik kelompok industri mencapai Rp. 19,9 Trilyun. Jumlah tersebut sekitar 25 persen dari total subsidi listrik APBN 2013 sebesar 78,63 Trilyun, dan itu dianggap mebebani APBN. (Republika, 28/01/13)

 

Halyang sama juga sebelumnya telah dibangun oleh pemerintah terhadap subsidi BBM. Awalnya pemerintah beranggapan bahwa subsidi BBM ini membebani APBN, kemudian pemerintah memunculkan opini ketengah-tengah masyarakat bahwa subsidi BBM ini justru lebih banyak dinikmati oleh orang-orang yang mampu atau kaya. Dari situ kemudian pemerintah memberikan usulan untuk menaikan harga BBM dan akhir dari semua itu pemerintah kemudian mencoba membangun opini seakan-akan tidak cukup hanya dengan menaikkan harga BBM karena subsidi BBM ini tetap saja membebani APBN negara, sehingga pemerintah berkesimpulan perlunya untuk menghapus subsidi BBM tersebut, dan opini saat ini digiring untuk memaklumkan hal itu, dengan menggunakan kepanjangan tangan pemerintah seperti para menteri, akademisi, dan birokrat daerah-daerah agar masyarakat memaklumi penghapusan Subsidi ini BBM ini. Misalnya saja melalui Komite Ekonomi Nasional (KEN) yang mengajukan usul kepada pemerintah untuk mengahpus subsidi BBM untuk kendaraan pribadi dari pada menaikkan harga BBM. Bukan hanya KEN, Ketua Asosiasi Pemerintah Propinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Syahrul Yasin Limpo mengusulkan kepada pemerintah untuk mengalihkan subsidi BBM ini secara bertahap dan dialihkan ke sektor yang lainnya. (tribunjabar, 31/01/13)

 

Kesimpulanya, pemerintah ingin mencoba membangun skenario yang sama atas perlakuan dua jenis energi ini, dengan cara mencari alasan sebanyak-banyaknya untuk menghapus subsidi energi ini. Jika subsidi BBM ingin di hapuskan dengan alasan subsidi ini salah sasaran maka perlakuan yang sama akan di pakai oleh pemerintah terhadap subsidi listrik. Yang membedakan hanya pada objek, subsidi BBM ini salah karena di nikmati orang kaya sedangkan subsidi listrik salah karena di nikmati oleh perusahaan industri. Namun inti atau substansi yang ingin pemerintah sampaikan bahwa subsidi ini salah, jadi sebaiknya dihapuskan saja, apalagi frame dari awal pemerintah adalah subsidi itu pasti membebani APBN. Hal tersebut diakui langsung oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro beliau mengatakan subsidi energi akan terus mengganggu karena sebagian APBN mengarah kesana, bahkan dia beranggapan kini APBN terancam dengan adanya subsidi ini. (republika, 28/01/13)

 

Dalam sistem kapitaslime ‘murni’, negara hanya berperan untuk melindungi kebebasan individu untuk bersaing secara bebas menjalani hidup ini, negara tidak berkewajiban untuk memberikan subsidi kepada warganya untuk hidup, namun sekali lagi untuk menjaga agar sistem ini bisa bertahan maka tidak punya pilihan kecuali memberikan sedikit subsidi kepada rakyatnya, karena dengan begitu rakyat bisa tenang dan sistem ini bisa bertahan, tetapi yang umat ini harus pahami adalah sistem ini tidak akan mungkin akan diam dan tenang kecuali menampakan kembali jati dirinya sebagai sistem rakus, karenanya berbagai upaya akan dilakukan untuk melepaskan warga negaranya untuk bisa hidup sendiri tanpa peran negara. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menghilangkan subsidi energi ini dengan berbagai macam alasan.

 

Alasan yang sering kali dilontarkan oleh pemerintah dan algojonya adalah subsidi energi tersebut sebaiknya dialihkan untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan sosial. Pertanyaannya adalah betulkah jika subsidi ini dialihkan untuk pembangunan maka akan terjadi perbaikan dan mampu mensejahteraankan rakyat? Dalam buku Analisis Kebijakan Publik karya Edi Suharto Ph.D., beliau mengatakan sejarah juga menunjukkan bahwa kapitalisme bukanlah piranti paripurna yang tanpa masalah. Selain gagasan (kapitalisme) itu menyesatkan, terdapat banyak agenda pembangunan yang tidak jernih mengalir dalam arus sungai kapitalisme. Masalah seperti perusakan lingkungan, meningkatnya kemiskianan, melebarnya kesenjangan sosial meroketnya pengangguran dan merebaknya pelanggaran HAM serta banyaknya masalah degradasi moral lainnya ditengarai sebagai dampak langsung maupun tidak langsung dari beroperasinya sistem ekonomi kapitalistik.

 

Tuduhan tersebut bukanlah tanpa bukti, berdasarkan studi di negara-negara berkembang, Haque dalam Restructuring Development Theories and Policies (1999) menunjukkan bahwa kapitalisme bukan saja telah gagal mengatasi krisis pembangunan, melainkan justru lebih memperburuk kondisi sosial-ekonomi di dunia ketiga. Artinya adalah hal yang mustahil jika pembangunan itu akan selaras dengan tingkat kesejahteraan rakyat, karena pembanguan infrastruktur dan pembangunan sosial tetap saja melibatkan para kapitalis dan penguasa negeri ini yang rakus.

 

Islam memandang Energi

 

Untuk memenuhi konsumsi kebutuhan domestik rakyatnya, Islam memiliki dua pilihan kebijakan yang bisa diambil oleh negara. Pertama, mendistribusikan minyak, gas dan energi lainnya kepada rakyat dengan harga murah. Kedua, mengambil ‘keuntungan’ dari pengelolaan energi untuk menjamin kebutuhan rakyat yang lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan termasuk terpenuhinya sandang, papan dan pangan. Dengan begitu, negara yang menerapkan pengaturan yang dengan paradigma Islam benar-benar akan bisa mengelola energinya secara mandiri dan tidak diintervensi oleh negara manapun.

 

Jika itu terjadi, maka hasil dari pengelolaan energi itu bukan hanya akan membawa kemakmuran bagi rakyatnya tetapi juga menjadi kekuatan bagi negara. Negara bukan saja mengalami swasembada energi tetapi juga bisa menjadikan energinya sebagai kekuatan diplomasi, sebagaimana yang dilakukan oleh Rusia terhadap Uni Eropa dan AS. Untuk itu, ketika nanti Negara Khilafah pertama kali berdiri (insya allah) harus langsung melakukan pengembangan infrastruktur energi yang diperlukan untuk menjamin kebutuhannya dan memastikan agar energi tersebut tidak keluar dari negara dan jatuh ke tangan negara-negara penjajah.

 

Selain itu, pengembangan infrastruktur ini kenyataannya akan menciptakan lapangan pekerjaan yang akan mengangkat berjuta-juta orang keluar dari kemiskinan di dunia Muslim. Pada gilirannya pengembangan energi akan memberikan efek luar biasa dengan merangsang ekonomi yang lebih luas melalui pengembangan industri berat, kompleks-kompleks manufaktur, industri-industri militer, industri-industri penyulingan dan pabrik-pabrik.

 

Umat is
lam harus memahami, pangkal permasalahan yang mereka hadapi saat ini adalah diterapkannya sistem kapitalisme. Sistem yang menghilangkan kewajiban negara untuk mengurusi urusan umatnya, mengabaikan kesejahteraan warganya, dan melalaikan keharusan mengarahkan mereka untuk hidup dalam kemulian. Karenanya tidak ada pilihan bagi kita kecuali menghancurkan sistem ini dengan perlawanan pemikiran, hingga aturan-aturan islam diterapkan kembali dan membawa keberkahan dalam satu intitusi negara yakni khilafah. Dengan itu kehidupan islam akan berjalan kembali ditengah-tengah umat ini, dan akan memberikan umat ini kemuliaan dan kesejahteraan. InsyaAllah!

 

*Penulis adalah aktivis Gerakan Mahasiswa Pembebasan

 

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas