Opini

Di Bawah Lentera Demokrasi*

oleh: Panshaiskpradi Asia

 

Perpolitikan Indonesia kedepannya terlihat akan semakin ramai karena akan dihadapkan pada pemilu 2014, khususnya setelah KPU pada awal tahun lalu menetapkan hanya 10 partai politik yang lulus menjadi peserta di pemilu 2014. KPU pun dinilai sudah bekerja dengan cukup baik. Pasalnya, lembaga ini berhasil mengurangi jumlah peserta parpol yang asalnya sebanyak 34–pada pemilu 2009– kini menjadi 10 perserta pada pemilu 2014. Dengan keberaniannya KPU berhasil menerapkan syarat ketat verfikasi bagi parpol yang ingin mengikuti pemilu .

 

Bagaimana pun rakyat harus tetap berfikir lagi dengan status parpol yang lolos verifikasi ini. Berdasarkan laporan yang dipubliskan oleh Sekertaris Kabinet Dipo Alam, terlihat laporan bahwa di masa pemerintahan SBY hampir seluruh parpol besar para politisinya terlibat dalam kasus korupsi. Golkar sebanyak 66 politikusnya terlibat kasus korupsi (36%). Disusul PDIP sebanyak 32 politikus (18%), Demokrat sebanyak 20 politikus (11%), PPP sebanyak 17 politikus (9,56%), PKB sebanyak 9 politikus (5%), PAN sebanyak 7 orang politikus (3.9%), PKS sebanyak 4 politikus (2,27%) Dan PBB sebanyak 2 politikus yang terlibat dalam kasus korupsi atau setara 1,14%. Realita ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia pada pemilu 2014 dihadapkan dengan pemilihan dari daftar perserta parpol yang korup.

 

Demokrat sebagai partai penguasa ini pun diambang kehancuran. Bagaimana tidak? Berbagai anggotanya terlibat dalam kasus korupsi. Andi Malarangeng sebagai kaki tangan kepercayaan Presiden SBY pun terlibat dalam kasus Wisma Atlet dan berakhir atas penangkapan dirinya oleh KPK. Citra Demokrat pun semakin buruk dengan pemberitaan yang gencar dilakukan media dalam menyoroti kasus-kasus di partainya. Sampai-sampai opini publik mencap partai ini sebagai partai terkorup. Padahal berdasarkan Lembaga Survey Indonesia (LSI) posisi Partai Golkar berada di urutan pertama sebagai partai terkorup dan disusul setelahnya oleh PDIP.

 

Propaganda media

 

Di lain hal kita bisa menilai bahwa pemberitaan media saat ini masuk dalam sebuah propaganda besar untuk menjatuhkan wibawa partai. Demokrat pun sempat mengadukan TV One dan Metro TV kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) karena beritanya yang tidak berimbang dan terkesan menyudutkan salah satu pihak. Demokrat pun menuduh media tersebut berafiliasi kepada partai politik. Ya, memang benar adanya bahwa TV One adalah milik Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Metro TV di bawah kepemimpinan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Maka berlakulah adagium ‘siapa yang menguasai informasi, dialah yang menguasai dunia’.

 

PKS pun mungkin menjadi korbannya. Pada beberapa waktu, Lufti Hasan Ishaaq Ketua Umum PKS digiring KPK dengan dugaan sebagai tersangka kasus suap perijinan impor daging sapi, dilansir dari Harian Umum Kompas, 6 Pebruari 2013. Dengan cepat media berhasil menarik opini publik dengan memvonisnya bersalah sebelum pengadilan sendiri yang memutuskannya. Alhasil, Partai yang terkenal dengan dakwah dan kesolidannya ini menjadi perbincangan hangat di Indonesia Lawyer Club edisi 5 Pebruari 2013, sebuah acara diskusi publik yang diselenggarakan TV One. Partai PKS pun jatuh wibawanya. Dengan kuatnya arus infomasi saat ini, propaganda oleh media perlu diwaspadai dan masyarakat pun haruslah cerdas dalam bermedia.

 

Terkait kasus hukum yang menyangkut mantan Ketua Umum PKS, Luthfi Hasan Ishaaq, tentu menjadi pukulan berat bagi partai yang berorientasi pada keislaman itu. Pengunduran Luthfi sebagai ketua lantas membuat Ketua Dewan Syuro PKS mengangkat Anis Matta sebagai penggantinya. Dalam pernyataannya kepada pers setelah pengangkatan dirinya menjadi Presiden PKS, Anis Matta menuduh bahwa dibalik kejadian yang sedang menimpa mantan ketua partainya terdapat sebuah konspirasi besar. Seharusnya PKS bisa bersikap bijaksana dengan menyerahkan prosesnya kepada KPK hingga ada pembuktian fakta-fakta hukum di pengadilan. Jika tidak terbukti, bolehlah PKS menyatakan bahwa itu adalah sebuah konspirasi untuk menjatuhkan martabat partainya yang sedang berkembang pesat sejak tahun 1999. itu akan terlihat lebih fair.

 

Bagaiamana pun terlepas dari masalah hukum atau konspirasi, PKS bisa membawa citra negatif bagi agama Islam itu sendiri. “Dulu mungkin relevan mengatakan ‘Islam Yes, Partai Islam No!’, karena partai Islam hanya menjual simbolnya belaka dan jauh dari substansinya. Namun kini sudah banyak partai Islam yang substansinya sudah masuk dan menjelma dalam program-programnya yang pro rakyat,” kata Hohibul Imam ketua DPP PKS (Suara Media 20/10/12).

 

Kader anggota dari PKS ini begitu optimis bahwa partai Islam akan relevan, akan tetapi jika mantan ketua partainya nanti akan terbukti sebagai tersangka di depan pengadilan, maka Islam kembali dinilai sebagai alat tunggangan politik dalam memperebutkan kekuasaan. Jika para pejabat Golkar, PDIP, atau Demokrat tersangkut kasus korupsi tentu tak jadi masalah karena tidak membawa nama Islam, tetapi jika PKS yang berorientasi pada pergerakan dakwah Islam lantas tersandung kasus korupsi, maka yang akan disorot adalah Islamnya. Islam kedepannya lebih baik sebagai pendamping moral saja dalam berpolitik. Sebagaimana kepemimpinan Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Harun Ar-Rasyid, Soekarno, dan pemimpin-pemimpin lainnya. Bagaimana pun kita ha
rus tetap optimis akan adanya sebuah kepemimpinan yang dicita-citakan bersama, kepemimpin yang visioner.

 

Setelah mengurai permasalahan perpolitikan di Indonesia dengan partainya, kita kembali kepada isu pertama bahwa rakyat Indonesia akan dihadapkan pada pemilu raya 2014 dengan daftar perserta parpol yang korup.

 

Peran Mahasiswa

 

Pembahasan singkat berikutnya lebih kepada fungsional dari mahasiswa. Masihkah mahasiswa berdiam diri? Jika tidak melakukan apa-apa bukankah sama saja dengan melanggengkan kekuasaan yang penuh korup bagi mereka untuk memimpin negara ini hingga lima tahun kedepannya? Alternatifnya rakyat harus cerdas dalam pemilu nanti. Metode Istihsan mungkin sebaiknya diterapkan, yaitu ‘memilih yang terbaik dari yang terburuk’.

 

Rakyat harus memilih pemimpin karena kecakapannya, bukan karena janji yang dipropagandakannya. Sependapat dengan Soekarno, “Bunga mawar tidak mempropagandakan harum semerbaknya, dengan sendirinya harum semerbaknya tersebar di sekelilingnya”. Revolusi belum selesai dan tidak akan pernah berakhir.


*Tulisan ini diangkat dari Jurnal PMH, buletin mingguan mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum

 

Penulis adalah mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, aktif di Lembaga Pers Mahasiswa Suaka

 

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas