Terkini

Kebobrokan Sistem Kampus Picu FDK Gelar Aksi

Sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan diri sebagai Forum Demokratisasi Kampus (FDK) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Rektorat UIN SGD Bandung, Kamis (07/03).


Massa yang berjumlah sekitar 50 orang ini mengawali aksi dengan long march ke beberapa titik di kampus. FDK juga turun ke jalan raya dan memblokade gerbang kampus selama beberapa saat sehingga menimbulkan akses keluar masuk UIN jadi sedikit terhambat.

Massa menganggap ketimpangan dan kebobrokan sistem kampus masih hadir menggerogoti birokrasi. Ada lima hal yang mendesak massa melakukan aksi unjuk rasa. Lima problem utama tersebut adalah disorientasi penyelenggaraan sistem akademik, ketidakjelasan anggaran akademik sehingga timbulnya banyak pungutan liar, tata ruang kampus yang tidak memihak mahasiswa dan masyarakat sekitar, campur tangan birokrasi terhadap lembaga kemahasiswaan dan sistem Bantuan Layanan Umum (BLU) yang dinilai akan menkomersilkan sarana kampus dan berakibat akan mengancam kesejahteraan mahasiswa.

“Kita turun ke lapangan buat menuntut hak mahasiswa, atas nama seluruh mahasiswa UIN. Jangan menkambing hitamkan mahasiswa yang demo, kita demo tertib kok. Toh kalau semua tuntutan kita dipenuhi kan hasilnya buat seluruh mahasiswa UIN juga,” ujar Resy salah satu massa aksi FDK saat diwawancarai Suaka saat demo berlangsung .

Lima Faktor yang ditengarai menyebabkan kebobrokan sistem kampus ini membuat sejumlah massa mendesak birokrat kampus untuk memenuhi beberapa tuntutan. Massa aksi menuntut untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas mutu pengajar, sosialisasikan dan transparansikan pengelolaan dana akademik dan kemahasiswaan, independensikan lembaga kemahasiswaan, fasilitasi ruang public bagi mahasiswa, rektor harus bertanggungjawab atas terselenggaranya sistem BLU.


Aksi dari massa FDK ini pun menuai tanggapan dari Ali Ramdhani Pembantu Rektor III Bidang kemahasiswaan. Berkaitan dengan disorientasi penyelenggaraan sistem akademik, Ali beranggapan bahwa disorientasi tersebut harus jelas arahnya. “Disorientasi ini apakah dalam hal metodologi pembelajaran atau dalam hal lain, kita harus jelas memahami bentuk permasalahannya,” ujar Ali saat berdialog di depan massa aksi.


Ia juga turut berkomentar tentang pungutan liar (Pungli) seperti yang dikemukakan oleh para demonstran. Menurutnya, praktek Pungli yang terjadi di kampus harus segera dilaporkan berikut dengan pelakunya. Sejauh ini, pemangku kebijakan di kampus menerapkan mekanisme penegakkan kode etik baik di kalangan mahasiswa maupun dosen berdasarkan aturan yang berlaku.


Selain itu, Ali turut menjelaskan mengenai sistem BLU yang diterapkan di UIN SGD Bandung. Berbeda dengan massa aksi yang menganggap bahwa BLU merupakan langkah yang tidak bertanggungjawab, Ali justru melihat bahwa tidak benar jika BLU tidak memihak mahasiswa miskin. Hampir 80% keuangan UIN SGD Bandung ditopang oleh negara. “Kita beruntung dapat BLU. Yang lain (Universitas lain, -Red) itu dimoratorium karna mereka tidak siap, sementara kita siap. Harus bersyukur karna kontribusi uang negara akan jauh lebih besar,” ungkap Ali. Ia menambahkan, permasalahan yang terjadi agar sepenuhnya dipercayakan pada pemangku kebijakkan di kampus.

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas