Opini

Mediakrasi dan Rezim Ilmu Komunikasi

 

oleh: Iqbal Tawakal

 

Negara-negara adikuasa secara sistematis dan terus-menerus telah melukiskan gambaran dunia tertentu pada benak kita. –Noam Chomsky.

 

Pada suatu kesempatan, penulis pernah bertanya kepada salah seorang dosen pada jam kuliah Komunikasi Sosial dan Pembangunan. Penulis bertanya, siapa dan apakah objek  pembangunan dalam kaitannya dengan ilmu komunikasi atau lebih spesifik jurnalistik?  Apakah pembangunan Indonesia atau pembangunan di indonesia? Sayangnya,  jawaban dosen tersebut belum bisa memberi kepuasaan atas  pertanyaan yang penulis ajukan. Akan tetapi dalam benak penulis, jawaban atas pertanyaan tersebut justru menjadi kontraproduktif dan teramat sulit untuk diuraikan berdasarkan realitas yang terjadi—terlebih pada era kebebasan berkomunikasi seperti sekarang. Isu tentang komunikasi pembangunan tak ayal menjadi sebuah perbincangan semu, setidaknya dalam konteks demokrasi kapitalis di Indonesia.

 

Sejak “kebebasan pers” diraih setelah tumbangnya rezim Orde Baru. Visi pers atau media massa kini justru tak jauh lebih baik dari rezim sebelum-sebelumnya.  Jalaludin Rakhmat pernah menggambarkan bagaimana wajah pers Indonesia setelah Suharto lengser. Beliau mengatakan bahwa pers Indonesia kini seperti kuda lepas dari kandangnya, pers Indonesia kini meloncat-loncat, berlari tanpa arah dan mendengus kemana saja.

 

Kritik lain atas kondisi pers Indonesia dewasa ini berasal dari pertanyaan Paul Tickell, pengamat pers dari Universitas Flinders Australia, yang dikutip oleh Idi Subandy Ibrahim (2011:72), mengajukan pertanyaan yang berbunyi: Media di Indonesia itu bebas dari apa? Dan lantas, bertanggung jawab kepada siapa?

 

Untuk menanggapi pertanyaan Paul Tickell di atas berbanding lurus dengan rumitnya mendefinisikan makna kebebasan pers itu sendiri. Dalam perjalanan sejarah Indonesia modern, peran pers sangatlah tergantung dengan siapa yang sedang berkuasa. Bisa kita lihat pada rezim Orde Lama, pers dijadikan alat politik Sukarno untuk memobilisasi gerakan rakyat dan mempengaruhi pendapat umum guna mengamankan status quo rezim-nya. Beralih kepada rezim Orde Baru. Peran pers kembali mendapatkan sambutan yang sama. Negara sangat berperan dalam menyetir saluran informasi masyarakat. Hingga dalam tingkat represif, pers dibungkam dan dijadikan alat politik dengan alasan stabilisasi negara dan pembangunan.

 

Lantas, bagaimana dengan sekarang? Di zaman di mana isu kebebasan dan HAM menjadi slogan yang paling nyaring disuarakan; yang  bersahutan  dengan mandat demokrasi yang ramai diagung-agungkan. Belum lagi dengan teknologi komunikasi yang semakin canggih. Apakah dengan hal tersebut justru mendukung terlepasnya media dari jerat penguasa?

 

Menilik konsep dari Majid Tehranian (1990), pakar komunikasi dari Universitas Hawaii, dalam Technology Of Power, terdapat empat model komunikasi dan demokrasi yang selama ini saling bersaing dan telah di terapkan dalam konteks nasional yang berbeda. Keempat model tersebut adalah:  (1) Model demokrasi kapitalis; (2) Model demokrasi komunis; (3) Model demokrasi komunitarian; (4) Model kontra-demokrasi otoriter-totalitarian.

 

Mengacu dari keempat model tersebut, dalam konteks negara Indonesia model demokrasi kapitalis lah yang dominan kini diterapkan. Dimana kini di Indonesia telah menerapkan sebuah sistem dengan kata kunci “kebebasan” dalam konteks mengeluarkan pendapat. Hal tersebut yang memicu menjamurnya industri komunikasi yang nyaris kebabalsan ini.

 

Dengan perpaduan antara model demokrasi kapitalis dengan dukungan teknologi yang kuat. Kekuatan Media tidak hanya menjadi sebuah penopang teknologi dalam demokrasi itu sendiri. Namun, menjelma menjadi apa yang disebut sebagai mediakrasi (pemerintah oleh media). Dalam Kritik Budaya Komunikasi, Idi Subandy Ibrahim (2011) mengungkapkan bahwa mediakrasi ingin menunjukan bahwa media komunikasi dengan dukungan teknologi telah menjadi semacam kekuatan; “kekuatan media” atau “pemerintahan media”. Dan akan sangat diyakini dengan kondisi seperti itu kekuasaan informasi berada ditangan kelompok kapital atau penguasa yang memiliki akses besar terhadap pengendalian teknologi.

 

Bila disederhanakan, nyatanya kini media masih dalam jeratan penguasa dan pengusaha dengan bentuk yang baru. Dimana kaum kapitalis (pemilik modal) dan politikus (penguasa) telah merangsek dan berkelindan di saluran media massa kita. Mereka  menjual informasi dengan tendensi kepentingan politik dan kepentingan komersil dengan mengeksploitasi selera rendah dan bawah sadar masyarakat.

 

Di tengah kondisi tersebut cita-cita demokrasi dengan tawarannya akan kebenaran, keadilan dan persaudaran justru akan menemui liang lahat kehancurannya. Kaum-kaum yang termarjinalkan dari proses modernitas akan semakin ditinggalkan. Ketimpangan antara yang mengetahui dan tidak mengetahui akan semakin terjal. Determinasi dengan motif politik, ekonomi dan ideologi tersebut menjelma menjadi benalu bagi budaya komunikasi sebagai rancang bangun  masyarakat yang tercerahkan dan terdidik. Apabila negara ini masih bertahan dengan budaya komunikasi seperti itu, bukan tidak mungkin media akan menjelma menjadi antitesis bagi kemajuan bangsa.

 

Kritik terhadap Pendidikan Komunikasi

 

Budaya komunikasi seperti diatas dapat dikatakan sebagai variabel dari kondisi pendidikan yang selama ini berlangsung. Khususnya pendidikan dalam ilmu komunikasi. Tri Guntur Narwaya dalam buku Matinya Ilmu Komunikasi (2006) menggambarkan secara sinis bagaimana ilmu ini berkembang dan menjadi salah satu disiplin ilmu yang laris dipasaran perguruan tinggi. Ia mengatakan ilmu komunikasi justru telah gagal mewujudkan misi sucinya karena dengan mudah ia terhanyut dan terbawa dalam arogansi kepentingan dominasi. Karena komunikasi yang dipahami hanya sebagai sebatas
perangkat teknologi yang justru akan membawa kepada pendekatan yang lebih pragmatis.

 

Seiring dengan semakin canggihnya teknologi komunikasi, dan semakin membludaknya industri komunikasi. Ilmu ini menjelma menjadi primadona, peminat displin ilmu ini menjadi deretan atas jurusan yang paling banyak diminati. Meskipun demikian, orientasi pendidikan dari ilmu ini tidak banyak ditujukan bagi menjawab secara mendalam persoalan-persoalan budaya komunikasi kontemporer.

 

Pendidikan ilmu komunikasi cenderung lebih menekankan pada sisi praktik yang hanya dimaknai sebagai penggunaan teknis perangkat teknologi komunikasi. Namun bukan berarti sisi keahlian dalam menguasai perangkat teknologi komunikasi itu tidak penting, akan tetapi kesadaran memahami gejala sosial akibat proses komunikasi itu sendiri jauh lebih penting dan justru sangat mendesak untuk diperbaiki. Praktik komunikasi sesungguhnya lebih luas dari hanya penguasaan alat semata. Disebabkan ranah kajian ilmu komunikasi sangat erat kaitannya dengan proses relasi kehidupan manusia yang lebih luas.

 

Meminjam perkataan Michel Foucault seorang filsuf kontemporer asal Prancis,  menyebutkan bahwa ilmu pengetahuan tak bisa dilepaskan dari kekuasaan. Hingga sang penguasa memberi kriteria ilmiah tersendiri untuk membentuk individu sesuai dengan kepentingannya.

 

Sebagaimana kita ketahui kini rezim kapitalisme telah menjelma menjadi ideologi dominan di Indonesia. kekuatannya pun kian menggurita. Hingga menelusur ke dalam berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam pendidikan dan landasan pijak bagi ilmu pengetahuan. Dampak yang paling nyata dari dominasi kapitalisme dalam ranah ilmu pengetahuan adalah tumbuh-kembangnya budaya positivisme.

 

Agus Nuryanto (2001:57) menjelaskan bagaimana pengaruh kapitalisme dan positivisme terhadap ilmu pengetahuan yang terlembagakan oleh pendidikan. Ia mengatakan ilmu yang didiseminasikan kepada peserta didik adalah ilmu yang mengorientasikan mereka untuk beradaptasi dengan dunia masyarakat industri, dengan mengorbankan aspek critical subjectivity, yaitu kemampuan untuk melihat dunia secara kritis. Dengan kata lain hubungan antara kapitalisme dan illmu pengetahuan telah mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan yang hanya bertujuan mendapatkan profit material dibanding untuk menciptakan kehidupan global yang lebih baik.

 

Apabila menyitir pendapat Terry Eagleton (2010), yang menyebutkan bahwa perguruan tinggi dan civitas akademika di dalamnya malah ‘melayani status quo’ dan tidak memberikan alternatif keadilan, tradisi, atau kemanusiaan di dalamnya. Lantas, bagaimankah masa depan komunikasi kita apabila para sarjana dan intelektual komunikasi kita masih berkelit dengan bagaimana caranya mengamankan posisi?

 

Dalam sistem demokrasi itu sendiri media massa merupakan bagian terpenting bagi berjalannya sistem. Bahkan pers di tempatkan sebagai anjing penjaga kekuasaan. Namun, apabila melihat kondisi pers atau media massa juga para sarjana ilmu komunikasi yang didera cacat paham. Kita dapat mermalkan bagaimana nasib masyarakat kita di hari depan. Bukan tidak mungkin, kolonialisme akan menemukan zamanya kembali. Ide tentang pembangunan hanya merupakan retorika para penguasa yang akan menguap entah kemana.

 

 

Penulis adalah mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Ilmu Komunikasi. Aktif di LPM Suaka dan bergiat di Komunitas Anak Tangga.

 

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas