Opini

Wacana: Demokrasi Versus Islam

 

 

oleh Siti Tarwiyatussaadah*


Tak sedikit orang yang memuji demokrasi, jika mendengar kata tersebut tergambarlah dalam pikiran suatu Negara yang penuh keadilan karena demokrasi adalah kedaulatan ditangan rakyat. Segala macam kebebasanpun terobral didalamnya dan apapun yang dilakukan mengatasnamakan HAM. Asas demokrasi adalah sekularisme, pemisahan agama dari kehidupan. Maka tak heran jika orang-orang yang berdalih dengan mengatasnamakan agama tidak didengar, alasannya ‘kita adalah negara demokratis’.


Namun yang jadi pertanyaan, apakah benar dengan demokrasi akan terciptanya keadilan dan kesejahteraan? Nampaknya tidak. Orang-orang yang menjadikan lorong jembatan sebagai tempat tinggal masih terbilang banyak, gugatan-gugatan dari rakyat masih memenuhi surat kabar karena apa yang dijalankan oleh pemerintah tidak sesuai dengan keinginan rakyat, padahal jelas menurut mantan presiden AS Abraham Lincoln (1860-1865) bahwa demokrasi adalah from the people, by the people, and for the people. Jika fakta menunjukan demikian, berarti demokrasi bukanlah dari, oleh dan untuk rakyat. Tapi hanya bagi orang-orang yang tertentu saja.


Presiden AS Ruthherford B. hayes, pada tahun 1876 mengatakan bahwa yang terjadi di Amerika Serikat adalah from company, by company, and for company (dari, oleh dan untuk perusahaan). Ini menandakan bahwa hanya orang-orang yang mempunyai modallah yang berdaulat. Maka tak heran jika dinegeri ini masih ada UU yang bersifat pesanan. Inilah yang kemudian kita sebut dengan sistem kapitalisme.


Ada juga yang beralasan seperti ini: Ini bukan kesalahan (sistem) demokrasi, tapi kesalahan orang-orang yang menjalankan sistem demokrasi tersebut. Mereka tidak menyalahkan sistemnya namun orang yang menjalankannya. Untuk menggambarkan sistem, simpel saja sebenarnya, semua murid harus mengikuti upacara pada hari senin, jika tidak mengikutinya tentu mendapatkan hukuman, dengan begitu mau tidak mau murid tersebut mengikuti upacara.


Tidak jauh berbeda dengan demokrasi, jika memang sistem demokrasi yang diterapkan, maka orang yang didalamnya akan mengikuti arus deras sistem tersebut meskipun ada penolakan dalam hatinya. Sebuah sistem jika diterapkan maka akan memaksa dan membentuk kebiasaan dengan aturan yang ada didalamnya.


Lalu apa masih bisa dikatakan bahwa yang terjadi adalah kesalahan orang-orang dalam menerapkan demokrasi? Jika kita melihat lebih jauh tentang kedaulatan ditangan rakyat berarti pembuat hukum adalah rakyat, disini berarti menafikkan Al-Khaliq sebagai pengatur kehidupan (Al-Mudabbir) “Dialah yang berhak membuat hukum, menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah (TQS: Al-An’am: 57). Pantaskah kita yang hanya berstatus sebagai makhluk membuat hukum sendiri? Lantas hukum yang seperti apakah yang layak dan harus diterapkan? Betulkah hukum yang lahir dari sistem agama seperti Islam yang kini banyak juga orang yang beropini?


Seringkali pula penulis mendengar kalimat yang seperti ini: Di negara kita kan bukan hanya agama islam yang ada, bahkan ada 5 agama, jika sistem islam yang diterapakan, dimana letak keadilan bagi agama lain? Pertanyaan seperti ini juga tak jarang didengar.

 

Dalam buku yang berjudul the great leaders kisah khulafaur rasyidin menceritakan bahwa  ketika Ali bin Abi thalib ketika hendak pergi berperang ia kehilangan baju besinya, kemudian ia melihat baju perangnya ada ditangan seorang yahudi yang sedang menjualnya dipasar. Ali meminta baju besi itu karena ia merasa tidak pernah menjual dan memberikannya pada orang lain, namun orang yahudi itu berkata “ini ada ditanganku, berarti ini milikku”. Singkat cerita, mereka tiba dipengadilan. “siapa yang menjadi saksi bahwa baju besi itu milikmu?” Tanya hakim pada Ali yang ketika itu menjabat sebagai khalifah. “mereka adalah qanbar maula ali, hasan dan Husain” jawab Ali.

 

Namun ternyata hakim tidak menerima saksi tersebut karna mereka masih keluarga Ali. Orang yahudi tadi merasa kagum terhadap islam, betapa tidak Ali seorang khalifah dan ketika dipengadilan ia harus mengajukan saksi dan saksinyapun tidak diterima karna masih dalam golongan keluarga. Akhirnya Yahudi tadipun masuk islam.

 

Masih dalam buku yang sama, dikisahkan Umar bin khattab yang sedang menjabat sebagai khalifah memberikan kebutuhan pada seorang nenek nashrani, dan sebelumnya ia menolak ketika ditawarkan masuk islam. umar berdo’a kepada allah bahwa apa yang ia lakukan tidak bermaksud memaksa nenek tersebut masuk
islam.

 

Dari kisah diatas sudah jelas bahwa ketika islam diterapakan, keadilan akan merata dan tidak memandang agama, apalagi suku dan ras. Sebagai rasionalisasinya, Islam tidak akan diterima sampai dua pertiga dunia jika memang tidak menerapkan keadilan pada orang-orang yang ada didalamnya.

 

Jika ada yang bertanya, mengapa harus sistem islam, jawabanya karena memang hanya islamlah yang memiliki aturan-aturan hidup yang sempurna dan sesuai dengan fitrah manusia, islam memiliki aturan hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan dirinya dan hubungan manusia dengan sesamanya.

 

Pernahkah kita mendengar islam telah memimpin sepertiga belahan dunia? Sistem apa yang diterapakan hingga bisa seperti itu? Jawabannya hanya satu, Islam!. Jika islam pernah memimpin sepertiga belahan dunia berarti itu menunjukan bahwa islam membawa rahmat bagi semesta alam. Pernahkan kita mendengar pada masa kepemimpinan islam Umar Bin Abdul Azis bahwa hampir tidak ada yang mau menerima zakat, karena merasa kebutuhan dirinya sudah tercukupi.

 

Ini menandakan bahwa dengan islam kesejahteraan akan tercipta dengan nyata dan tidak hanya ilusi seperti demokrasi, meskipun tidak bisa kita pungkiri memang ada keburukan penerapan sistem islam dalam beberapa waktu oleh orang-orang yang terdapat dalam hatinya penyakit wahn (cinta dunia dan takut mati), ini menunjukkan bahwa sistem ini bersifat manusiawi (basariyah) meskipun lahir dari Allah SWT, namun islam pun sebagai aturan yang sempurna memiliki cara untuk mengatasinya, dan mengingatkan para penguasanya yang lalai dan dzholim pada rakyat, melalui majelis umat sebagai penyalur aspirasi rakyat dan qadhi (hakim) madzhalim yang akan menghukumi antara masyarakat dengan penguasa.

 

Penerapan islam ini terus berlangsung sampai Negara Barat kafir penjajah melenyapkan Islam beserta seluruh aturannya mengganti sistem khilafah dengan Negara sekuler di Turki Utsmani pada 3 Maret 1924. Maka islam sebagai sistem kehidupan yang lahir dari Sang Pencipta kehidupan berikut aturannya, sebetulnya layak untuk diterapkan.

 

Oleh karena itu, tidak ada alasan lagi untuk terus mengagungkan demokrasi yang hanya melahirkan generasi-generasi korupsi dan tidak adil pada rakyat. Mari kita perjuangkan sistem islam yang merahmati seluruh alam ini yang kita kenal dengan system pemerintahan islam yaitu Khilafah Islamiyah yang insya Allah dengan janji Allah hal tegaknya khilafah tersebut tidak akan lama lagi.

 

 

*Penulis adalah mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN SGD Bandung dan aktif di LSPI.

 

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas