Opini

Menggilas Koruptor Di Bawah Lentera Demokrasi

 

Oleh Panshaikpradi Asia*

 

Maret 1602 Belanda membentuk suatu kongsi dagang yang diberi nama Vereenigde Oost-Indische Comapagnie (VOC) untuk memonopoli persaingan dagang di nusantara. Lembaga tersebut mampu bertahan dalam mencengkramkan kakinya selama hampir dua abad lamanya. Pada 1 Januari 1800 VOC secara resmi dibubarkan dengan meninggalkan hutang sebanyak 136,7 juta gulden dan kekayaan lainnya  yang ditinggalkan dalam bentuk kantor dagang, gudang, dan benteng.


Disebutkan salah satu alasan mengapa kongsi dagang tersebut dibubarkan adalah karena pegawainya yang korup. Ini menjadi cerita awal sejarah tentang berkembangnya budaya korupsi di negeri khatulistiwa.


Mengenang kembali pergerakan mahasiswa angkatan 66′, di samping meneriakan Tiga Tuntutan Rakyat (TRITURA; Bubarkan PKI, Retooling Kabinet, danTurunkan harga) mahasiswa pun menuduh bahwa pemerintahaan ketika itu diisi oleh para menteri yang korup.


Memang ketika itu pemerintahan Orde Lama pun berupaya memberantas korupsi dengan mendirikan PARAN (Panitia Retooling Aparatur Negara), Operasi Budhi, dan kembali membubarkan kedua komisi itu dengan menggantinya dengan komisi yang baru yaitu KOTRAR (Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi). Upaya adalah sebuah harapan.


Memasuki Orde Baru, pada tanggal 16 Agustus 1967 di DPR/MPR Suharto melakukan pidato kenegaraan. Dirinya menyatakan bahwa rezim Orde Lama tidak mampu memberantas korupsi. Mungkin pidato itu adalah sebuah harapan baru bagi mahasiswa yang mewakili rakyat ketika itu.


Tercatat pada masa Orba, rezim terebut sempat membuat beberapa komisi untuk memberantas korupsi. Antara lain adalah TPK (Tim Pemberantas Korupsi) dan Opstib (Operasi Tertib). Tetapi perjalanannya selama memimpin Indonesia hampir 32 tahun, tercatat bahwa dia –Suharto — adalah pemimpin yang terkorup sedunia (Transparasi Internasional Korupsi Laporan Global 2004).


Perjuangan Reformasi saat ini pun dinilai gagal karena di awali dengan pengunduran diri Suharto sebagai pejabat tertinggi negara. Seharusnya ketika itu Suharto segera ditangkap (sebelum pidato pengunduran diri) dan langsung diseret kepengadilan. Tapi sayangnya dia beruntung, sampai matinya dia tidak sempat diadili. Berbeda nasibnya dengan mantan Presiden Libya Moammar Kadafi yang ditangkap hidup-hidup oleh rakyatnya yang lantas ditembak mati seketika itu juga.


Ya, enak betul dia, sudah membantai hampir lebih dari 1.5 juta rakyat Indonesia (baca John Rossa: Dalih Pembunuhan Massal), berkuasa 32 tahun lamanya,  mati dengan tidak sempat diadili, dan yang parahnya beberapa waktu lalu ada wacana pemberian gelar pahlawan untuknya, jangan dibiarkan!


Mengingat kembali pergerakan Angkatan ’98 bahwa mereka tidaklah berbeda jauh dengan pergerakan angkatan ’66. Faktornya adalah otoritarian, kenaikan harga, dan para pejabat yang korup. Mereka turun ke jalan menjadi pahlawan bagi rakyat, tapi sayangnya setelahnya mereka kembali ke bangku perkuliahan, mereka lupa untuk mengawal reformasi itu sendiri.


Perjuangan mahasiswa telah membawa kita memasuki Orde Reformasi yang sudah bertahan hingga 15 tahun. Harapan akan kepemimpinan yang bersih tidak jera kita kumandangkan dalam doa. KPKPN didirikan, KPPU didirikan, TGPTPK didirikan, dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pun didirkan sabagai langkah yang tidak jengah untuk memberangus budaya korupsi. KPK saat ini tampil menjadi lembaga yang  “jagoan”, lembaga yang disajung masyar
akat.


Tetapi benarkah KPK mampu hadir untuk memberangus semua keparat  kecil yang korup? Saya tidak percaya. Bagaimana dengan mereka yang tidak tercium tindak pidana korupsinya? bagaimana dengan mereka yang korupsi sebesar receh-receh dari milyaran bahkan triliunan rupiah? Mereka tidak akan pernah terjerat. Doa dan perjuangan progressif untuk KPK harus kita kumandangkan.


Hukuman Mati Mutlak


Camkan kata-kata ini, “sejarah panjang perjalanan negeri ini tak lepas dari budaya korupsi!”. Lord Acton berkata bahwa kekuasaan itu cenderung korup. Setuju dengannya bahwa bagaimana pun mencegah seseorang dari tindak pidana korupsi tidak bisa hanya mengandalkan moral dan agama, apalagi Tuhan.


Kebanyakan pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri justru orang yang beragama. Marx pernah berkata bahwa agama adalah candu, tapi dia berkata seperti itu bukanlah karena dia seorang atheis, melainkan karena dirinya melihat fenomena kelas masyarakat proletar yang ketika itu dininabobokan oleh agama.


Begitupun saya menilai bahwa dakwah, agama, dan Tuhan yang diteriakan oleh kaum agamawan tidak mampu mencegah seseorang dari korupsi. Sekali lagi, mereka kebanyakan yang korupsi adalah orang-orang yang bergama, paham agama, paham baik dan buruk, tetapi mengapa mereka masih saja korupsi? Kita harus sepakat mencari jalan yang jitu dan tepat mengakhiri kasus ini. Mereka harus takut korupsi karena hukuman mati, bukan karena Tuhan!


Kita harus yakin bahwa hukuman mati adalah solusi. Mungkin saudara-saudara ada yang tidak sependapat dengan saya. Beralasan HAM, kasihan, “yang dikorupsi tidak seberapa”, dan sebagainya mungkin itu alasan yang akan keluar dari mulut saudara karena tidak setuju dengan diberlakukannya hukuman mati. Jika saudara bertanya kepada saya kenapa harus diberlakukan hukuman mati, maka saya akan jawab “Kalau tidak mau dihukum mati ya jangan korupsi!”. Biarkan hukuman mati menjadi benteng bagi seseorang untuk takut melakukan korupsi. Sekali lagi bukan moral dan bukan agama apalagi Tuhan! melainkan mutlak hukuman mati.


Alangkah baiknya jika kita mengingat perkataan dari mantan PM China Zhu Rongji  “I’ve prepared 100 coffins here, 99 are for corrupt officials, 1 is for me”.


Pada tanggal 22 Feb lalu Anas resmi dijadikan tersangka oleh KPK. Meskipun pengadilan belum memberikan keputusan bahwa dia terbukti melakukan korupsi, tapi dia tetap berdosa besar karena sebelumnya menyembunyikan kasus-kasus korupsi para pejabat anggota partainya. Begitupun Nazarudin. Kita harus benar-benar menggantung jasadnya, bukan hanya mereka berdua tapi semua pejabat yang korup. Gantung jasadnya hingga 3 hari lamanya. Biarkan masyarakat yang melihatnya timbul rasa kengerian di dalam dadanya untuk tidak melakukan korupsi. Dan setelahnya kita harus mencoret di tembok-tembok sepanjang jalan dengan tulisan “banyak atau sedikit korupsi, akan tetap digantung di Monas!”.


Bangkitlah mahasiswa Indonesia, Soe Hok Gie berkata bahwa kalian sesungguhnya hakim para pemimpin-pemimpin kita. Sebagaimana Spengler yang dikutip oleh Gie dalam catatan hariannya, berkata bahwa peradaban yang tak didukung oleh kebudayaan pasti akan runtuh.


Ya, negeri ini n
egeri berbudaya, salah satunya adalah budaya korupsi. Negeri ini dibangun dengan budaya korupsi! Niscaya negeri ini akan cepat kehancurannya dari pada peradaban suatu negeri yang tidak didukung oleh kebudayaan. Belum terlambat untuk berjuang, sependapat dengan founding of father bahwa revolusi belum selesai dan tidak akan pernah berakhir. Indonesia negara yang niscaya mendunia.

*Penulis adalah mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab Hukum UIN SGD Bandung, dan aktif di LPM Suaka.


 

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas