Politik dan Ekonomi

Petani Tuntut Komitmen Land Reform Presiden Jokowi

Massa yang tergabung dalam aksi Hajat Tani menuntut Komitmen Land Reform Presiden Joko Widodo dalam rangka Hari Tani ke-56 di depan Gedung Sate, Bandung, Rabu (21/9/2016). Land Reform adalah pengembalian hak tanah kepada rakyat untuk kemakmuran dan kesejahteraan yang merupakan program kerja Presiden Indonesia, Joko Widodo. (SUAKA / Elya Rhafsanzani)

Massa yang tergabung dalam aksi Hajat Tani menuntut Komitmen Land Reform Presiden Joko Widodo dalam rangka Hari Tani ke-56 di depan Gedung Sate, Bandung, Rabu (21/9/2016). Land Reform adalah pengembalian hak tanah kepada rakyat untuk kemakmuran dan kesejahteraan yang merupakan program kerja Presiden Indonesia, Joko Widodo. (SUAKA / Elya Rhafsanzani)

SUAKAONLINE.COM, Bandung — Pengembalian hak tanah kepada rakyat (Land Reform) untuk kemakmuran dan kesejahteraan merupakan program kerja Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi). Seluas 9 juta hektar menjadi target Jokowi di masa kepemimpinannya. Ketua Konferensi Petani Republik Indonesia (KPRI), Chabibullah mengatakan program tersebut hanya menyoal tentang sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) saja, tanpa menyelsaikan hukum-hukum komplek agraria yang selama ini ada. Hal ini di lontarkan pada aksi Hajat Tani di depan Gedung Sate, Bandung,  Rabu (21/9/2016).

Menurut Chabibullah, Land Reform harus ditindak lanjuti dengan kesejahteraan petani, jaminan terhadap panen, jaminan terhadap kesehatan, pendidikan dan itu harus saling bersinergi.”Jangan hanya akses reform seperti pemberian pupuk, pestisida dan bibit tapi aset reformnya tidak jelas, penguasaan tanahnya tidak jelas, maka ini harus diperjelas,” ujarnya.

Pencatatan, perencanaan dan pemberian izin terkait sumber daya agraria masih menjadi permasalahan sehingga aksi tani kali ini mengeluarkan maklumat koalisi untuk revolusi kebijakan agraria (KuRKA), yang intinya meminta fungsi tanah untuk kesejahteraan rakyat bukan hanya untuk konglomerat.“Dengan KuRka ini menjadi ruang untuk mengawal dan mendesak secara maksimal sehingga kebijakan agraria menjadi pro rakyat,” terang Chabibullah.

Selanjutnya perwakilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Raymond Ali meminta masyarakat untuk tetap memberikan kepercayaannya kepada Kejati untuk menegakan hukum secara adil, porofesional, dan proforsional. Hajat Tani dilakukan dalam rangka Hari Tani ke-56 dengan melakukan longmarch dari Pusdai menuju Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan berakhir di Gedung Sate.

Baca juga:  Masuk Tahun Ketiga, Sertifikat OPAK Belum Dibagikan

Berbagai elmen turut serta dalam aksi ini, seperti Serikat Petani Pasundan (SPP) Garut, SPP Tasikmalaya, SPP Ciamis, SPP Subang, Walhi Jabar, Perwakilan petani Lampung, Sumatera, dan Jawa Tengah kemudian Persatuan Petani Indonesia (PPI), anti fasis, mahasiswa, pemuda, dan pelajar. “Mayoritas adalah petani karena hari ini merupakan hari rayanya petani,” ujar Chabibullah.

Reporter : Dadan M. Ridwan

Redaktur : Edi Prasetyo

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas