Hukum dan Kriminal

Catatan Pahit Gereja Pantekosta di Indonesia di Akhir Tahun 2013

[Suakaonline] – Catatan  pahit intoleran antar umat beragama di Indonesia kembali terjadi di tahun 2013. Hal tersebut diakibatkan retaknya ketidakselarasan perbedaan keyakinan dan agama di tengah masyarakat. Seperti yang terjadi di rumah ibadah Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI).

 

Gereja yang berdiri sejak 1987 dan  berlokasi di Jalan Racaekek, No. 219  ini sudah dua tahun yang lalu menuai kontroversi antar umat beragama karena masalah perijinan pendirian bangunan.

 

Kronologis Permasalahan

 

24 November 2013 lalu, belasan warga Desa Mekargalih 01/08 Kecamatan Jatinangor Kabupaten  Sumedang mendatangi rumah ibadah Gereja Pantekosta Di Indonesia (GPDI) karena permasalahan ijin pendirian tempat Ibadah.

 

Sekitar pukul 07.00 WIB, belasan warga yang geram akan permasalahan ini, berduyun-duyun mendatangi gereja dan menuntut pihak Gereja untuk mengosongkan tempat ibadah tersebut. Bukan karena larangan untuk beribadah, namun pihak warga Desa Mekar Galih mempermasalahkan ijin pendirian rumah tinggal yang dijadikan rumah ibadah.

 

Keadaan sempat memanas karena terjadi perang dingin dan cekcok mulut antara pihak warga Desa Mekargalih yang diprakarsai tokoh agama setempat dan pihak gereja yang diprakarsai oleh Bernarad Maukar selaku Ketua GPDI sekaligus pendeta di Gereja Pantekosta.

 

Permasalahan ini menjadi sorotan dari berbagai pihak terutama pihak keamanan Kepolisian Sektor Jatinangor, kala itu adu mulut antara keduabelah tak terelakan, dalam kejadian ini belasan anggota Kepolisian Sektor Jatinangor membubarkan para jamaat untuk mengosongkan ruangan Gereja Pantekosta demi kepentingan keselamatan.

 

Selain itu Kepala Desa Mekar Galih Dadan Jamaludin dan Camat Kecamatan Jatinangor Bambang Rianto datang ke tempat kejadian untuk mencoba melerai atara kedua belah pihak  dan menenangkan agar pihak warga Desa Mera Galih tidak melakukan aksi main hakim sendiri.

 

Hampir dua jam lamanya adu mulut tersebut terjadi. Kemarahan warga dapat terlerai, alhasil kedua belah pihak dapat ditenangkan dan jajaran Pemerintahan Kabupaten Sumedang menjanjikan akan melakukan musyawarah bersama semua pihak untuk mendapatkan kesepakatan menyoal perijinan rumah ibadah.

 

Pada 29 November 2013, selang lima hari dari kejadian tersebut, tepatnya tanggal 29 November 2013 pukul 14.00 WIB pihak warga Desa Mekar Galih dan Gereja Pantekosta Jatinangor melakukan rapat bersama yang dimoderatori Bambang Rianto dan dipimpin oleh Asep Sudrajat yang mendapat mandat untuk menggantikan wakil Bupati Sumedang, selaku Kesbang dari Pemerintahan Kabupaten Sumedang.

 

Rapat yang berjalan cukup alot itu menghasilkan putusan bersama yakni jemaat Gereja Pantekosta untuk tidak melakukan ibadah sementara sebelum ijin resmi  dari Pemda Kabupaten Sumedang dikeluarkan. Kemudian menyiapkan tim verifikasi untuk melancarkan masalah perijinan yang diwakili oleh beberapa elemen masyarakat termasuk perwakilan dari pihak gereja dan pihak warga Desa Mekargalih dan jajaran Pemerintahan Kabupaten Sumedang.

 

Selang beberapa minggu dari rapat tersebut, pagi harinya, Selasa (31/12) sekitar pukul 09.00 WIB Gereja Pantekosta didatangi kembali oleh warga Desa Mekar Galih yang jumlahnya cukup banyak sampai puluhan orang.

 

Permasalahan yang berlarut-larut ini menjadi sorotan AKBP Hadianur,  Kaporles Sumedang yang mengatakan pihaknya menginginkan agar semua pihak tetap patuh terhadap peraturan dan tidak main hakim sendiri demi menjaga kekondusifan.

 

“30 anggota kami dari Kaporles Sumedang hari ini kami siagakan untuk pengamanan yang berkordinasi dengan Polsek Jatinangor dan Koramil Jatinangor,” ucapnya, saat ditemui di depan gerbang Gereja Pa
ntekosta Jatinangor, Selasa (31/12).

 

Permasalahan ini masih belum ditemukan titik terangnya, Asep Sudrajat selaku Kesbang (Kesatuan Bangsa) dari Pemerintahan Kabupaten Sumedang mengatakan , penyebab tidak berjalannya yakni tim verefikasi yang kemarin tidak berjalan dengan baik. Karena pihak Gereja hanya mengandalkan Kartu Tanda Penduduk sebagai syarat perijinan.

 

“Tim verefikasi kemarin mendapatkan 42 tanda tangan, namun sedikitnya beberapa warga Desa Mekar Galih mencabut kembali keputusannya,” kata Asep.

 

Karena berkas-berkas yang diajukan oleh pihak Gereja tersebut ada di bupati sebelumnya yang telah meninggal, jajaran Pemerintahan Kabupaten Sumedang akan kembali membentuk tim verifikasi untuk dibawa ke forum yang lebih besar sesuai keputusan bupati.

 

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas