Hukum dan Kriminal

Frekuensi Milik Publik Tagih Janji KPI

[Suakaonline] – Jakarta-, Frekuensi Milik Publik (FMP) terus menunggu realisasi dari janji Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang akan menghukum stasiun TV pengabdi partai politik. Janji itu dinyatakan KPI di depan masa pada aksi #kadoKPI yang digelar gerakan FMP pada 16 Januari 2014.


Dalam siaran pers yang dirilis oleh remotivi.co.id tujuh komisioner KPI setuju dan menandatangani perjanjian bermaterai dengan isi sebagai berikut:


1. KPI akan menghukum ANTV, TV One, Metro TV, MNC TV, Global TV, dan RCTI atas pelanggaran-pelanggaran penyiaran kampanye politik dengan mekanisme penghentian tayangan sementara dan denda;


2. Memberikan catatan tertulis kepada Kemenkominfo atas berbagai pelanggaran yang dilakukan stasiun TV agar menjadi pertimbangan bagi Kemenkominfo setiap perpanjangan izin siaran stasiun TV;


3. Pernyataan ini harus dilaksanakan paling lambat 31 Januari 2014.


Penandatangan perjanjian ini adalah puncak dari aksi #kadoKPI yang melakukan long march dari Bunderan HI hingga ke depan kantor KPI sambil membawa kado tahun baru. Kado raksasa tersebut berisi petisi yang ditandatangani oleh 3.500 orang lebih yang menuntut agar KPI segera bekerja.


Sesaat setelah aksi #kadoKPI, KPI berencana meminta fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk mendapat tafsir hukum tentang pengertian kampanye sebagaimana disebut dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang Pemilu. Padahal, tanpa fatwa dari MA itu, KPI sebenarnya dapat memberi sanksi dengan mengacu pada Pedoman Perilaku Penyiaran (P3):


Pasal 11 ayat (1) tentang perlindungan kepentingan publik


Pasal 11 ayat (2) tentang kewajiban bagi lembaga penyiaran untuk menjaga independensi dan netralitas isi siaran dalam setiap program siaran


Pasal 22 ayat (5) tentang kewajiban bagi lembaga penyiaran untuk menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran.


–   Pasal 50 tentang Siaran Pemilu.


Juga Standar Program Siaran (SPS):


–   Pasal 11 tentang kewajiban program siaran dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu, dan dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan danatau kelompoknya.


–   Pasal 71 tentang Siaran Pemilu.


Permintaan fatwa kepadan MA ini dinilai FMP sebagai kegamangan KPI dalam memahami dunia penyiaran dan regulasinya. Dengan proses yang akan memakan waktu ini, sebenarnya publik akan menjadi pihak yang paling dirugikan karena frekuensi dipakai seenaknya untuk keuntungan beberapa partai politik.

 

Situasi ini menjadi kian menggelikan tatkala kita tahu bahwa KPI sudah memberikan sanksi kepada 6 stasiun TV pada Desember 2013 dan ini tanpa menunggu fatwa MA atau aturan lainnya yang selama ini dijadikan alasan oleh KPI untuk bisa bersikap tegas.

 


Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas