Infografik

Tol dalam Kota Bandung Bukan Solusi Kemacetan

 

SUAKAONLINE.COM, Infografis – Rencana pembangunan tol dalam kota Bandung, terutama proyek BIUTR telah mangkrak puluhan tahun dan mulai dikukuhkan kepastian pembangunannya setelah menjadi Proyek Strategi Nasional (PSN) oleh presiden Indonesia, Joko Widodo. Pasalnya, pemerintah menganggap tol tersebut menjadi solusi dari kemacetan dan mengkoneksikan mobilitas antar daerah, setelah Bandung memiliki 6 flyover.

Masalah utama dalam mangkraknya pembangunan tol ini adalah besaran anggaran pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung dalam pembebasan lahan. Tentu, dalam pembuatan proyek jalan tol mengharuskan adanya lahan yang dikorbankan, baik kampung, pasar warga dan lahan pertanian. Pada 2004, pembangunan flyover Pasupati mengambil lahan kampung, pasar Balubur, menghilangkan jembatan Cikapayang dan saluran sungai Balubur – Cikapayang. 

Menurut pakar transportasi dari Institut Teknologi Bandung, Aine Kusumawati menilai tol dalam kota Bandung hanya menjadi solusi jangka pendek kemacetan. Sebab, volume kendaraan yang diperkirakan 45.000 bisa meningkat dalam beberapa tahun dan menaikkan penggunaan mobil pribadi masyarakat dengan adanya jalan tol. 

Tidak hanya dampak setelah pembangunan jalan tol, proses pembangunan proyeknya akan membuat ruas-ruas jalan macet. Menurutnya solusi kemacetan di kota Bandung adalah transportasi publik. Meskipun Bandung memiliki angkutan umum seperti angkot, Trans Metro Bandung (TMB), Trans Metro Pasundan dan Damri dinilai kurang efektif. Perlunya transportasi melalui jalur elevated di atas permukaan tanah- semacam Light Rail Transit (LRT).

Jika melihat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, pemerintah daerah selayaknya fokus pada sistem pembangunan transportasi jaringan jalan, lalu lintas, angkutan jalan, perkeretaapian dan transportasi udara. Di sisi lain, pada pasal 25 disebutkan transportasi massal sebagai pelayanan lalu lintas harus mendorong perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. 

Untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan terpadu sebaiknya pemerintah memprioritaskan moda transportasi umum yang terintegrasi. Pembangunan tol yang menelan biaya 8,3 triliun ini berpotensi diskriminasi bagi masyarakat kota Bandung. Dikarenakan hanya orang-orang yang memiliki moda transportasi roda empat saja yang menikmati fasilitas tol. Sementara kendaraan roda dua lebih banyak memadati lalu lintas kota Bandung. 

Berdasarkan data Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, tahun 2023, jumlah kendaraan di Kota Bandung mencapai 2,2 juta kendaraan dari 2,4 juta penduduk di dalamnya. Sedangkan, kendaraan roda dua sebanyak 1,7 juta unit dan 500.000 unit roda empat. Oleh karena itu, pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana upaya pengurangan penggunaan kendaraan pribadi masyarakat. 

Kota Bandung memiliki tata ruang yang asri dengan citra heritage sejak jaman dulu. Banyaknya lalu-lalang berbagai kendaraan yang semakin masif berbanding terbalik dengan ruang jalan yang dimiliki kota ini. Sebagai pusat urbanisasi dan migrasi masyarakat daerah lain untuk mengenyam pendidikan, bekerja dan tinggal sudah sebaiknya Bandung perlu ditata kembali bersama-sama. 

Peneliti: Mohamad Akmal Albari/Suaka

Sumber: trimurti.id, itb.ac.id, bandungbergerak.id, kompas.com 

Redaktur: Faiz Al Haq/Suaka

Komentar Anda

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Ke Atas