
SUAKAONLINE.COM – Ratusan mahasiswa baru angkatan 2024 UIN SGD Bandung melakukan aksi bertajuk “Menuntut Pertanggungjawaban atas Kekecewaan terhadap Jas Almamater” di halaman Gedung Rektorat, Kampus 1, UIN SGD Bandung, Selasa (25/2/2025). Aksi tersebut merupakan puncak dari ketidakpuasan mahasiswa terhadap kualitas almamater yang dinilai buruk dan tanggapan birokrasi yang mengecewakan.
Permasalahan kualitas almamater yang mendapat julukan “ponco” itu sudah menjadi pembicaraan mahasiswa 2024 sejak pembagiannya pada bulan Desember lalu. Pasalnya, almamater yang dibagikan memiliki kualitas yang buruk, seperti bahan yang sangat tipis. Hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh salah satu peserta aksi, Akhwatul Azizah, dalam wawancaranya dengan Suaka ketika aksi berlangsung.
“Bahkan kan dari awal Almet itu ada kan ngaret ya, ngaret lama. Nah terus pas ketika Almet dibawa gitu, kita itu sama-sama kecewa pas buka Almet, karena bahannya itu dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya itu berbeda banget gitu ya, yang kita mah amat-amat tipis gitu ya. Nah itu ada apa kan awalnya, kenapa kok dibeda-bedain, ada apa sama maba kita, sama maba 24” Ujarnya.
Aksi ini tidak hanya menyoroti kualitas almamater yang buruk, tetapi juga kekecewaan mahasiswa terhadap respons birokrasi yang tidak sesuai harapan. Sejak masalah almamater disuarakan, mahasiswa angkatan 2024 berusaha melakukan audiensi dengan pihak kampus untuk mencari solusi. Mereka telah mengadakan dua kali audiensi dengan pihak birokrasi terkait masalah tersebut.
Audiensi yang Tidak Sesuai Harapan
Audiensi pertama, dilakukan pada hari Jumat (20/12/2024) lalu, membahas tentang pengembalian almamater secara simbolis sebagai bentuk penolakan dari mahasiswa. Awalnya, kampus memberi respons positif dengan berjanji untuk membahas hal tersebut dengan vendor yang bersangkutan. Namun, tidak ada informasi lanjutan tentang pembahasan tersebut.
Kemudian, beredar surat pernyataan dari kampus yang berisi ketersediaan kampus untuk mengganti almamater yang sudah rusak. Beredarnya surat ini tidak disambut baik oleh mahasiswa karena tidak sesuai dengan tuntutan awal untuk meningkatkan kualitas bahan almamater. Peredaran surat pada libur semester juga dipertanyakan karena banyak mahasiswa yang jauh dari lingkungan kampus.
Untuk menindaklanjuti ketidakpuasan tersebut, mahasiswa mengadakan audiensi kedua dengan pihak kampus pada hari Senin (20/1/2024). Mahasiswa kembali mempertanyakan keseriusan dan komitmen birokrat untuk memenuhi tuntutan mereka pada audiensi pertama. Dalam hal ini, koordinator lapangan aksi, Ucup Saepulah (bukan nama sebenarnya), memberikan keterangan lebih lanjut.
“Nah, untuk yang kedua itu, kami menanyakan kembali apakah sanggup birokrat ini untuk mengganti almet secara menyeluruh. Namun jawabannya seperti itu, mereka tidak mau bertanggung jawab. Sehingga ya, balik lagi, kami melakukan aksi pada tanggal 25 Februari.” Ujarnya. Lebih lanjut, Ucup memberi keterangan bahwa aksi kali ini adalah puncak dari ketidakpuasan mahasiswa terhadap pihak birokrasi.
Aksi dan Tuntutan Mahasiswa 2024
Pada aksi kali ini, mahasiswa angkatan 2024 menuntut kejelasan dari pihak kampus atas tuntutan yang disampaikan dalam dua audiensi sebelumnya. Aksi ini mencakup tiga tuntutan utama dari mahasiswa. Pertama, mereka menuntut pergantian jas almamater secara menyeluruh. Kedua, mereka meminta transparansi keuangan dari kampus terkait anggaran untuk almamater dan vendor. Ketiga, mereka meminta dibuatkan surat perjanjian yang ditandatangani di atas materai.
Berkaitan dengan tuntutan ketiga, surat perjanjian tersebut adalah kesepakatan antara pihak kampus dan mahasiswa untuk menyelesaikan masalah almamater. Isi surat itu menuntut pihak kampus untuk segera mengadakan almamater yang layak bagi mahasiswa. Sementara itu, mahasiswa akan membantu pihak kampus dalam pendataan informasi yang dibutuhkan, seperti ukuran dan jumlah jas yang diperlukan.
Lebih lanjut, penandatanganan surat tersebut adalah salah satu tindakan yang akan diambil apabila aksi kali ini tidak diacuhkan oleh kampus. Ucup menambahkan, jika kampus masih tidak merespons perjanjian tersebut, maka pihaknya akan beralih ke jalur hukum. “Kalau misalkan memang belum juga, belum kelar juga pasca aksi ini, kemungkinan kami akan membawa ke Ranah Hukum. Mungkin seperti itu,” katanya.
Hal tersebut senada dengan keterangan yang diberikan oleh perwakilan Dema-U, Ikhbal. Menurutnya, apabila pihak birokrasi masih diam dan belum merespons aksi mahasiswa, pihaknya akan menindaklanjuti dengan mengeluarkan somasi. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan adanya praduga korupsi yang dilakukan pada almamater. Somasi tersebut nantinya akan dibawa ke KPK untuk diperiksa lebih lanjut.
Reporter: Rafif Asya Andhika/Magang
Redakur: Guntur Saputra/Suaka

