SUAKAONLINE.COM – Kolonialisme terhadap tanah Papua oleh pemerintah sendiri sejak tahun 1963 hingga kini masih terjadi. Malam Selasa, ketika Suaka mendatangi diskusi “Cerita Saudara Kami”, seorang lelaki dari tanah papua menceritakan kejadian nyata masyarakat adat yang diusir dari tanah mereka akibat masuknya proyek pembangunan dan kepentingan perusahaan.
Orang itu bernama Sadrak, ia duduk di kursinya bersama moderator, mengungkap rasa sakit yang mewakili masyarakat Papua akibat penindasan, penjajahan, hingga perasaan sedang diujung pemusnahan dibawah pemerintahan Prabowo saat ini. Meningkatnya kehadiran militer di wilayah Papua mendukung penindasan semakin sering terjadi.
Ia menjelaskan pengerahan aparat tersebut dilakukan untuk mengawal proyek-proyek perusahaan, sehingga masyarakat adat semakin mengalami tekanan di tanahnya sendiri. Senada dengannya, salah satu mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora, menanggapi bahwa terjadinya peningkatan aktivitas operasi militer di Papua yang semakin masif, berdampak pada kondisi psikologis masyarakat, yang disebabkan hidup di bawah teror.
Sebagai orang asli Papua, Sadrak menyampaikan kegelisahannya terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menilai bahwa jika proyek tersebut dijalankan terus menerus, masyarakat Papua perlahan tersingkir dari tanahnya sendiri. Menurutnya, dampak yang ditimbulkan tidak hanya sebatas itu. Proyek ini juga dinilai termasuk eksploitasi sumber daya alam, serta merusak ekosistem, sehingga menyebabkan hewan kehilangan habitat alaminya. “Di Papua Selatan tidak hanya terjadi pembongkaran tanah adat, pembunuhan hingga pemerkosaan pun terjadi di Puncak,” tekannya, Senin (27/4/2026).
Helaan napas terdengar dari mic yang dipegangnya, Ia menjelaskan, bagi masyarakat Papua, hutan bukan sekadar sumber daya alam, melainkan bagian dari kehidupan itu sendiri. “Hutan itu adalah ‘mama’ bagi orang Papua, tempat perlindungan sekaligus sumber makanan. Hutan adalah ‘bank’ bagi kami untuk bertahan hidup,” ujarnya dengan suara tegas yang memenuhi tempat diskusi di samping Fakultas Adab dan Humaniora, Kampus 1 UIN SGD Bandung.
Menanggapi hal tersebut, Palendika berpendapat bahwa kebijakan pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat lokal berpotensi menimbulkan ketimpangan dan konflik. Menurutnya, proyek pembangunan seharusnya memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk terlibat secara aktif, bukan justru menjadi pihak yang terdampak.
Perlawanan masyarakat adat Papua dalam mempertahankan tanah dan ruang hidupnya diungkap melalui pemutaran film “Pesta Babi” yang mewarnai diskusi tersebut. Film diputar, menggambarkan kehidupan masyarakat adat yang masih mempertahankan tanah dan tradisinya sebagai sumber kehidupan. Menyuguhkan masuknya proyek pembangunan pemerintah yang tidak menghormati hak masyarakat adat, sehingga memicu perampasan tanah dan konflik.
Dalam situasi tersebut, masyarakat adat digambarkan melakukan perlawanan melalui pemasangan salib merah sebagai simbol penolakan. “Salib merah” bukan hanya dimaknai sebagai simbol, tetapi juga merepresentasikan penderitaan yang dialami masyarakat Papua sekaligus menggambarkan bentuk penyerahan diri kepada Tuhan, serta menjadi bentuk perlawanan yang tak pernah terlihat. “Kondisi ini diperburuk oleh terbatasnya akses media ke Papua, jurnalis sering terhambat karena susah masuk secara bebas ke wilayah Papua,” jelas Sadrak lebih lanjut
Sembari menyamankan posisi duduknya, ia melanjutkan obrolannya dan menambahkan bahwa “Pesta Babi” sebagai tradisi di Papua tidak sekadar berfungsi sebagai praktik budaya, melainkan juga menjadi simbol kebersamaan sekaligus ruang konsolidasi masyarakat adat. Ia menyebut berbagai proyek pembangunan pemerintah yang mengancam keberlangsungan tradisi tersebut, hingga memicu konflik antara masyarakat adat dan pihak luar.
Malam menunjukkan pukul 21.30 WIB, Suaka menemui Sadrak usai diskusi. Dibawah remang-remang cahaya, Ia bercerita bahwa eksploitasi sumber daya alam sering kali tidak diiringi dengan tanggung jawab pemulihan lingkungan. Sadrak sebut beberapa wilayah mengalami kerusakan, di mana setelah hutan dibongkar, kondisi lingkungan dibiarkan rusak tanpa adanya upaya rehabilitasi.
Terakhir, ia menegaskan bahwa Papua bukanlah wilayah kosong seperti yang sering dipersepsikan. Ia menyebut bahwa masyarakat Papua saat ini menghadapi ancaman serius terhadap keberlangsungan hidup mereka. “Papua itu bukan tanah kosong, tetapi dikosongkan manusianya dari ruang hidupnya,” tutupnya.
Reporter : Zascia Melani Desya/Magang
Redaktur: Zahra Zakkiyah/Suaka
